Waspada
Waspada » Memahami Budaya Elektoral
Opini

Memahami Budaya Elektoral

Oleh Dr Warjio

 

Selama dua abad, para sejarawan telah memilih memutarbalikkan makna peristiwa ini dan mencela moralitas ritual ini karena sangat berbeda dari budaya elektoral abad ke-20

Demokrasi adalah aspirasi yang hampir universal yang dijalin ke dalam retorika dan budaya orang dan bangsa di seluruh dunia. Survei dilakukan World Val-ues Survey dari 34 negara terpadat, termasuk banyak yang biasanya tidak diklasifikasikan sebagai negara demokratis. Temuannya mayoritas besar warga negara mengatakan bahwa penting bagi mereka bahwa mereka hidup dalam demokrasi (Michael L. Mezey, 2018).

Betapapun sebagian besar negara di dunia mempraktekkan demokrasi, tidak serta merta dipraktikkan secara baik. Dalam konteks demokrasi electoral malah sering terjadi atau memunculkan persoalan baru seperti berbagai pelanggaran sehingga menurunkan kualitasnya.

Dalam buku How To Rig an Election, Nicholas Cheeseman dan Brian Klaas (2018) tegas memberi pertanyaan dan mereka jawab sendiri: Bagaimana mungkin berkembangnya Pemilu bertepatan dengan kemunduran demokrasi? Jawabannya adalah bahwa diktator, lalim, dan demokrat palsu telah menemukan cara mencurangi pemilihan dan lolos begitu saja.

Semakin banyak pemimpin otoriter yang memperebutkan pemilihan multipartai, tetapi tidak mau menyerahkan nasib mereka di tangan para pemilih. Dengan kata lain, lebih banyak pemilihan diadakan, tetapi lebih banyak Pemilu juga sedang dicurangi.

Bagi saya, pertanyaan sekaligus jawaban kritis yang diberikan tentu saja harus dilihat secara arif sambil memberikan penilaian objektif dengan metode yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini mengingat—sebagaimana Nicholas Cheeseman dan Brian Klaas (2018) Pemilu begitu berkembang dalam proses gelombang demokrasi yang kuat.

Bagi kebanyakan orang, hari pemilihan adalah sebuah acara—seringkali sebuah perayaan—dengan jutaan pemilih memberikan kertas suara. Banyak yang dengan bangga menunjukkan partisipasi mereka dengan jari bertinta atau stiker sebagai simbol komitmen terhadap demokrasi.

Bukan hal aneh jika kita menemukan seperti di bawah ini: Seorang calon legislator di Solo, Jawa Tengah, pernah menggelar acara syukuran. Adalah KRA Bambang Saptonodiningrat yang menggelar acara tersebut. Menurut Bambang, acara sebagai wujud syukur atas kegagalannya meraih kursi DPR sekaligus ucapan terima kasih bagi seluruh pendukungnya.

Sejumlah ritual tolak bala digelar sebagai syukur agar dirinya terlepas dari godaan dan ancaman hidup. Seluruh rekan, warga, serta para budayawan hadir. Usai ritual, Bambang bersujud di tanah dan memakan makanan yang sudah didoakan. Meski gagal menjadi anggota DPR, Caleg Partai Amanat Nasional ini akan memperjuangkan aspirasi warga yang dititipkan kepadanya. Bambang justru miris melihat nasib para Caleg stres akibat kalah dalam perebutan kursi dewan.

Di Riau Pangulu Nen Barompek Pangean menaja syukuran atas dilantiknya Ir Mardianto Manan MT IAP menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Riau 2019-2024, dilangsungkan di Laman Silat Pangean Desa Koto Tinggi Pangean, Sabtu (13/2/2021). Karena disadari, tidak mudah bagi cucu kemenakannya itu untuk bisa menjadi anggota DPRD Riau setelah Komperensi SPi MSi mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai calon Wakil Bupati Kuansing di Pilkada serentak 2020 lalu.

Fenomena di atas bukan hal baru dan kerap terjadi baik sebelum ataupun pascaPemilu. Tadisi ini sudah mengakar dan menjadi bagian dari identitas satu masyarakat dengan pola tersendiri dalam penampilannya. Inilah yang disebut dengan electoral culture atau budaya elektoral.

Memahami Budaya Elektoral
Etimologi konseptual singkat dari ‘budaya pemilihan’ diperlukan memperjelas budaya elektoral. Di permukaan, konsep tersebut hanya menghubungkan bacaan konvensional dari Pemilu sebagai peristiwa politik dengan interpretasi mereka yang lebih kabur sebagai fenomena budaya.

Dua kekeliruan muncul dalam pasangan yang tampaknya tidak berbahaya ini: romantisasi ‘budaya’ yang ditulis besar-besaran yang mampu mematahkan paradigma yang ada; dan kecenderungan mengaitkan Pemilu secara erat dengan budaya satu negara untuk memilihnya sebagai gejala luar biasa dari pilihan yang sangat tidak akan dibuat oleh negara lain dengan cara yang sama (Georgiana Banita and Sascha Pöhlmann, 2015:10).

Para sejarawan misalnya meneliti bagaimana Pemilu terutama yang berkaitan dengan ras tidak dapat dipisahkan dari visualisasinya di media material, dari litograf hingga fotografi, televisi, dan internet. Ilmuwan politik menyulap gagasan tentang konsumsi media, narasi, dan simbolisme seperti halnya para sarjana sastra berpengalaman.

Beberapa bab mengabaikan batasan disiplin sama sekali, dengan asumsi sebagai gantinya, alam semesta elektoral yang berpemerintahan sendiri namun keropos—dengan mitologi dan aturannya sendiri—yang memiliki sedikit kesabaran untuk perbedaan wilayah akademis.

Budaya electoral sebagaimana disebutkan Frank O’Gorman (1996:17) diartikan sebagai masuknya secara formal para kandidat ke daerah pemilihan mereka di tengah adegan pujian bersama dengan prosesi masyarakat lokal—diatur ke dalam hierarki pekerjaan dan status; etiket formal para pemilih; upacara kotapraja nominasi calon; ritual memperlakukan, makan dan bersulang; pidato malam di akhir pemungutan suara setiap hari. Paling tidak penyembuhan luka formal ditandai dengan memimpin kandidat yang menang di sekitar daerah pemilihan.

O’Gorman (1996:17) menegaskan budaya elektoral ini awalnya dapat diperlakukan sebagai timbal balik antara budaya ‘resmi’, formal, politik dari kelas patronal, di satu sisi, dan (sampai batas tertentu) tradisi budaya populer subversif, di sisi lain. Untuk memahami budaya eletoral ini, tidak cukup hanya deskripsi literal tentang apa yang terjadi selama kampanye Pemilu.

Selama dua abad, para sejarawan telah memilih memutarbalikkan makna peristiwa ini dan mencela moralitas ritual ini karena sangat berbeda dari budaya elektoral abad ke 20. Namun mereka hanya dapat direkonstruksi jika asumsi yang mendasari mereka dipahami dengan jelas.

Budaya elektoral sesungguhnya mencari alternatif untuk bahasa rumusan dan bahasa penyamaran dari analisis Pemilu dalam ilmu sosial dan kadang bahkan dalam humaniora. Meskipun kontes kepresidenan yang paling sulit disebut sering kali dilakukan dengan gaya analisis yang paling aman dan paling dapat diprediksi sebelumnya.

Seringkali Pemilu memerankan ketegangan emosional. Mereka menyerukan perhatian kemanusiaan dan etika bersama, prinsip iman, integritas, dan patriotisme. Mereka memunculkan kepekaan subjektif dan terpecah yang sangat diperlukan untuk proyek pemilihan kandidat—hampir seperti keputusan kawin dalam banyak hal—dan membayangkan hidup berdampingan setelah hari Pemilu. Karena presiden mana pun memenuhi kehidupan sehari-hari warga negara melalui berbagai saluran media (Georgiana Banita and Sascha Pöhlmann, 2015:1)

Penutup
Memang tidak salah lagi adanya asumsi umum baik di kalangan pemilih maupun non-pemilih bahwa kampanye Pemilu menandakan penyimpangan dari ritme kehidupan normal. Parade dan prosesi, musik dan lagu, hiburan dan suguhan semua diletakkan untuk kepentingan yang terakhir.

Kehidupan normal dihentikan saat karnaval datang ke kota. Lebih jauh, banjir propaganda yang menyertai setiap pemilihan yang diperebutkan menghasilkan nilai yang sama: para pemilih adalah tatanan yang diistimewakan sekarang; atasan sosial mereka harus menghargai dukungan dan persetujuan mereka. Para pemilih bukanlah penerima pasif dari ‘kontrol sosial’, tetapi agen independen dengan pikiran dan kesadaran mereka sendiri.

Para pemilih dulu, dan seharusnya, berduri dan sensitif, hidup untuk kepentingan konstituensi. Para pemilih menimbang masalah pemilihan dengan serius. Betapapun dapat diprediksi suara mereka, mereka setidaknya, ingin terlihat bertanggunbjawab dan teliti. Pada saat yang sama, pemilih dan non-pemilih sama-sama berhak menuntut bantuan untuk diri mereka sendiri dan untuk keluarga mereka serta untuk daerah pemilihan.

Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik Fisip USU.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2