Waspada
Waspada » Memadukan PJJ dan PTM Di Masa Pandemi
Opini

Memadukan PJJ dan PTM Di Masa Pandemi

Sejak wabah Covid-19 dinyatakan masuk ke wilayah Indonesia pada Maret 2020, nyaris semua kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Terutama menyangkut hubungan atau interaksi dengan sesama manusia. Mulai dari Pendidikan, bisnis, ekonomi, transportasi, ibadah dan sebagainya, semuanya menuntut kebiasaan baru.

Semua itu dimaksudkan sebagai ikhtiar untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran wabah Covid-19, yang sampai sekarang belum diketahui secara pasti sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Sebab, sampai sekarang belum ditemukan vaksin dan obat yang mujabarab untuk mengobatinya.

Gotong royong seluruh elemen bangsa untuk memulihkan dampak pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) saat ini adalah prasyarat ekosistem nasional produktif dan inovatif yang kita cita-citakan bersama, dengan tidak mengesampingkan bahwa keselamatan jiwa adalah yang utama.

Allah Yang Maha Kuasa memberikan anugerah kepada bangsa Indonesia yang terdiri dari ; 1.905 juta km persegi, jumlah penduduk 267 juta, luas wilayah 5.193.250 km persegi (terbesar dan terluas ke 7 di dunia setelah rusia, kanada, amerika serikat, china, brasila dan Australia), 2/3 nya adalah lautan (negara kepulauan terluas di dunia), 17.504 pulau, 733 bahasa, 1.340 suku ; 9 partai politik di DPR RI, 6 agama resmi dan puluhan aliran kepercayaan.

Disamping itu, juga terdapat 34 Provinsi, 514 kabupaten dan kota terdiri dari 416 kabupaten dan 98 kota, 7.094 kecamatan, 8.490 kelurahan, dan 74.957 desa.
Kebhinekaan sebagaimana tergambar dalam data diatas, disatu sisi merupakan rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, namun jika kita tidak mampu mengelolanya dengan baik dan benar, maka kebhinekaan tersebut dengan segala macam dinamika yang menyertainya akan menjadi musibah.

Inilah tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam memasuki usia 75 tahun.

Karena itu, dengan kondisi tersebut tidak mudah bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional, termasuk di dalamnya dalam bidang Pendidikan.

Pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa tujuan bernegara antara lain adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Dalam bidang Pendidikan, sekalipun wabah pandemi COVID-19 masih terjadi, ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa terus menerus dilakukan sebagai bagian dari memajukan kesejahteraan umum. Kita semua menyadari bahwa Pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Data dan fakta membuktikan, banyak negara maju karena sumber daya manusia terdidik sekalipun sumber daya alamnya terbatas, seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan, Swiss, Italia dan lain-lain. Begitu juga sebaliknya, banyak negara yang gagal mewujudukan kemajuan bangsanya karena sumber daya manusia belum terdidik dan juga konflik, sekalipun sumber daya alamnya melimpah, seperti Irak, Afghanistan, dan lain-lain.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan yang aman dan nyaman bagi kesehatan dan keselamatan pendidik, anak didik dan tenaga kependidikan pada masa pandemi ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama melakukan penyesuaian terhadap panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB).

Berdasarkan SKB tersebut, diizinkannya sekolah yang berada di zona kuning dan hijau untuk melakukan pembelajaran tatap muka telah menuai kekhawatiran terhadap adanya peningkatan kasus COVID-19 terutama di kedua zona tersebut. Meskipun perlu diketahui bahwa pertimbangan membuka pembelajaran tatap muka di zona kuning dan hijau juga merupakan bentuk kesadaran pemerintah akan banyaknya aspirasi masyarakat terkait kendala dan dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dirasakan oleh warga pendidikan.

Pendidikan Jarak Jauh menjadi opsi untuk dilakukan agar hak pendidikan bagi para peserta didik tetap terpenuhi dan proses belajar mengajar tetap berjalan di tengah pandemi.

Berdasarkan data peta zonasi risiko COVID-19 yang bersumber dari https://covid19.go.id/ per 13 Agustus 2020, ada 33 kabupaten/kota yang berada di zona merah, 222 kabupaten/kota berada di zona oranye, 177 kabupaten/kota berada di zona kuning, dan sisanya 82 kabupaten/kota berada di zona hijau dan zona tidak terdampak.
Sehingga, pada daerah yang berada di zona hijau dan kuning pembelajaran tatap muka (PTM) dapat dilakukan dengan syarat wajib memenuhi seluruh daftar periksa yang mengacu pada protokol kesehatan.

Sekolah tidak dapat melakukan pembelajaran tatap muka tanpa adanya persetujuan dari (1). pemda/kanwil, (2). kepala sekolah, (3) komite sekolah, (4). Orang tua. Jika orang tua tidak setuju maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa. Daerah berada di zona merah dan oranye, maka menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh.

Sedangkan di daerah yang berada pada zona hijau dan kuning, dapat juga memadukan antara pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat.

Pada masa pandemi COVID-19 ini terjadi perpaduan dalam proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan, yakni antara sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan pembelajaran tatap muka (PTM). Bersumber dari data Kemendikbud, satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang sudah melapor dan melaksanakan pembelajaran tatap muka sebanyak 23.150 sekolah.

Dari angka tersebut yang berada di zona kuning dan melakukan Belajar Di Rumah (BDR) sebanyak 6.238 sekolah, sedangkan yang melakukan pembelajaran tatap muka sebanyak 1.063 sekolah. Dan Sekolah yang berada di zona hijau dan melakukan BDR sebanyak 7.002 dan yang melakukan pembelajaran tatap muka sebanyak 1.410 sekolah.

Agar pembelajaran jarak jauh berjalan efektif, maka dapat menggunakan kurikulum darurat, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan optimal.

Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat memilih untuk ; 1) tetap mengacu pada Kurikulum Nasional; 2) menggunakan kurikulum darurat; atau 3) melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2