MEDAN JANGAN TERJEBAK “ANGKERISASI”

   Beberapa minggu terakhir Medan, Sumatera Utara menghadapi situasi yang cukup mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat berupa pembegalan terhadap sejumlah kenderaan yang menybabkan ketidaknyamanan, bahkan kematian. 
   Terdapat sejumlah ruas jalan , bahkan jalan protokol yang mengalami gangguan keamanan.
   Situasi ini membuat sebagian masyarakat bertanya; apakah benar gangguan keamanan sudah dengan mudah dapat dilakukan di jantung kota? Sehebat apakah penjahat yang sedang beraksi? Dan selemah apa penanganan keamanan masyarakat kita?  Atau ada kelompok tertentu  yang melakukan “angkerisasi” hingga terkesan kota ini berada dalam ketidakstabilan atau instabilitas, dimana kelompok itu dapat memperoleh keuntungan?

Memunculkan Spekulasi dan Tengarai
Situasi yang tidak rasional ini dapat menimbulkan tanda tanya dan bahkan tengarai, mulai dari yang sederhana hingga yang mengerikan.
Coba kita lihat fenomena ini; secara nasional muncul tengarai bahwa ada keinginan dan skenario kelompok tertentu untuk memancing chaos dan instabilitas agar menjadi alasan untuk menunda Pemilu atau memperpanjang masa jabatan eksekutif dan legislatif.
Di tengan isu politik yang berseliweran: Ketersangkaan beberapa pejabat negara dan tokoh serta diblow-up nya kasus Ma’had al-Zaitun terjadi mutasi di kalangan petinggi Polisi Republik Indonesia.
Spekulasi dan tengarai masyarakat bisa menjadi lebih liar apabila dihubungkan dengan kenyataan bahwa pemimpin kota Medan saat ini berasal dari rooling class, anak/ menantu Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.

Mari Jaga Kota Medan
Melihat posisi strategis dan titik rawan kota tercinta ini maka dengan rasa persatuan yang mendalam ingin disampaikan agar semua komponen masyarakat turut menjaga kondusifitas kota Medan.
Hal ini penting karena kondisi Medan saat ini dapat disebut “bagai macan lapar yang tertidur’. Banyak hal yang perlu dijaga di kota ini. Banyak ketidakadilan yang dirasakan masyarakatnya. Serta banyak harapan anak-anak daerah ini yang belum terpenuhi.
Jika ini tidak dapat dijaga maka tidak mustahil bila daerah ini akan memantik ketidakstabilan (instabilitas) nasional, dan hal itu sudah seringkali dialami negeri ini.
Jika jalan pikiran ini dapat diterima maka harapan masyarakat terhadap Kalolda baru adalah agar aparat keamanan betul-betul dapat hadir di jalanan. Tidak sebaliknya, justru masyarakat yang diminta agar menghindari jalan-jalan yang mengalami “angkerisasi” itu. Pada saat yang sama semua masyarakat tidak terpancing dan terus waspada.
Analisis ini tidak bermaksud mendramatisir keadaan, tetapi—dengan melakukan kajian antarperspektif (integration of knowledge-wahdatul ‘ulum) dapat dilihat berbagai kemungkinan yang bisa terjadi.
Akan tetapi dengan keberadaan Gubernur Sumatera Utara yang dapat menyelami kondisi teritorial, dan kehadiran Kapolda baru diharapkan Sumatera Utara dapat selalu kondusif dan masyarakat dapat menjalankan aktifitasnya dengan aman dan nyaman. Wallâhu A’lamu bi al-Shawâb.