Medan Bebas Banjir, Mengapa Tidak
Oleh Jaya Arjuna

  • Bagikan

Sebagai anggota masyarakat, sudah ada yang mengajukan upaya penanganan banjir melalui cara vertikal maupun horizontal. Kita semua menginginkan Medan Bebas banjir. Harus. Mengapa tidak. Tentunya bukan diartikan kita bisa bebas menikmati banjir dimana saja

Kota Medan (265,10 Km2) dengan ketinggian 2,5 – 37,5 M diatas permukaan laut dibelah oleh Sungai Deli dengan anak sungainya Babura. Babura menyatu dengan Sei Deli di Kampung Medan Putri. Pada tahun 2011 terdapat 117 titik banjir di Medan. dan pada tahun 2021 terdapat 1514 titik banjir di Medan.

Wow, hampir 1300%. Memang patut dipertanyakan, apa saja kerja pimpinan Kota Medan yang silih berganti berkuasa selama sepuluh tahun ini? Masalah banjir kini sudah mulai dari daerah hulu, menggenang di kota dan merendam hingga ke Belawan.

Ada berberapa penyebab terjadinya banjir di Kota Medan dan sekitarnya. Pertama banjir yang datangnya melalui aliran Sei Deli dan Sei Babura. Banjir ini berasal dari curahan air hujan yang turun di daerah tangkapan air pegunungan yang mencakup Kabupaten Karo dan Kabupaten Deli Serdang.

Banjir yang terjadi akibat hujan yang turun di hulu sungai merupakan ancaman masyarakat yang bermukim di bantaran sungai. Kerusakan hutan pada DAS ini menyebabkan muka air befluktuasi tinggi sehingga masyarakat berulang tenggelam, seperti yang dialami masyarakat Kampung Aur Medan.

Upaya untuk mengurangi volume air yang masuk ke wilayah Kota Medan melalui Sei Deli dilakukan Pemerintah membangun kanal yang menghubungkan Sei Deli dan Sei Percut. Teorinya, sebagian air yang datang dari hulu Sei Deli dialihkan ke Sei Percut.

Sayang sekali bangunan kanal ini tidak berfungsi sama sekali. Gagal fungsinya kanal ini sudah diketahui Pemko Medan dan Pempropsu sejak tahun 2011. Tidak ada upaya memperbaiki kesalahan itu. Padahal upaya memfungsikan kembali kanal sesuai tujuannya secara teknis dapat dilakukan dengan mudah dan murah.

Faktanya banjir yang menerpa bantaran sungai Deli dan Babura masih terus berlangsung. Pemerintah terkesan mengabaikan sumber maupun dampak Banjir tersebut. Secara teknis, mungkin tidak terlalu sulit bila Pemerintah mau berupaya dan berbuat benar.

Sumber dan penyebab banjir kedua adalah hujan yang turun dalam wilayah Kota Medan. Air hujan yang merupakan air yang relatif sangat bersih biasanya turun dan mengalir pada daerah pemukiman. Air bersih ini akan bergabung dengan air dari comberan maupun air septic tank yang meluap.

Bila saluran air terhambat dalam proses mengalir dari daerah lebih tinggi ke daerah lebih rendah baik karena sampah maupun sedimen, maka air ini akan menggenang. Seharusnya air bersih ini bisa dimanfaatkan atau disimpan sebelum bercampur dengan air kotor.

Air hujan di daerah pemukiman yang bersih dan saluran drainase di perumahan cukup baik, dikumpul dan langsung dialirkan ke dalam akifer tanah, Konsep penyelamatan air bersih ini sudah dibuktikan berhasil oleh Ir Awaluddin Thayab, M.Sc. yang disebutnya Sumur Laluan.

Sumur Laluan menjadi alternatif penyelamatan air bersih dan sekaligus mengurangi volume air yang berkontribusi terhadap genangan air di daerah pemukiman yang pada persepsi lain disebut banjitr.

Daerah pemukiman terpusat yang punya saluran drainase baik untuk memisahkan air hujan dan air limbah merupakan daerah yang wajib menyelamatkan air dan mengurangi bebannya terhadap lingkungan sekitarnya.

Penyebab banjir hampir di seluruh wilayah pemukiman Kota Medan adalah air hujan. Air hujan seharusnya masuk ke saluran drainase. Pada tahun 2011 sudah diketahui bahwa hampir seluruh saluran drainase di kota Medan dipenuhi oleh sedimen.

Penguasaan sedimen atas badan saluran air menyebabkan air melimpah keluar. Sedimen bukan hanya memenuhi saluran terbuka yang relatif mudah diketahui kondisi dan volumenya. Tumpukan sedimen pada saluran tertutup bahkan dapat relative membuat air tak bisa mengalir. Tumpat total.

Itulah penyebab terjadi genangan air pada 117 titik. Saluran drainase tak berfungsi mengalirkan air untuk mengeringkan areal layanannya. Upaya Pemerintah Kota Medan untuk mengorek parit atau mengeluarkan sedimen dengan alat seadanya ternyata tidak mampu membuat air parit mengalir.

Tindakan yang dilakukan seharusnya bukan mengorek parit, tetapi mengalirkan air yang ada dalam parit sehingga tidak menyebabkan terjadinya genangan.

Sepuluh tahun berlalu tanpa upaya perbaikan berarti. Tahun 2021 Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengatakan saat ini terdapat 1.514 titik banjir di Medan. Luar biasa terlenanya para pemimpim kota ini sehingga tidak menjalankan amanah yang diembannya melalui sumpah jabatan.

Sampai hati membiarkan masyarakatnya menderita terendam air berulang yang merugikan secara fisik, ekonomi, kesehatan dan moral. Sebenarnya masalah banjir Medan sudah diprediksi Belanda sejak awal penguasaannya atas Wilayah Medan.

Belanda sudah mermbangun Medan lengkap dengan rancangan penanganan banjir. Terdapat hampir sepanjang 200 km galian kanal yang digali Belanda sebagai saluran drainase buatan. Dengan percaya diri Belanda mengumumkan bahwa Medan adalah Parijs van Sumatera.

Kota indah para orang kaya pemilik dan pengelola kebun. Kota Dolar. Sayang sekali kanal galian Belanda itu tidak dirawat. Sekarang penampangnya relatif dipenuhi sedimen tanpa ada upaya pemerintah mengangkatnya.

Sebagai benda cair yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi wadahnya, air hujan memilih keluar dari parit. Mereka berkumpul di luar parit dan membentuk genangan karena banyak hambatan untuk mengalir secara gravitasi.

Banjir atau genangan terjadi karena penyumbatan saluran oleh sedimen. Berkurangnya volume tampung parit juga karena sedimen. Cara untuk mengatasi terjadinya banjir dan genangan tentunya harus dengan mengangkat sedimennya.

Selama ini Pemerintah Kota mengangkat sedimen dengan menggunakan tenaga manusia berbekal alat tradisional sekop dan cangkul. Hasil kerjanya tentu seadanya. Saat ini di pasar banyak terdapat alat untuk mengangkat sedimen. Prinsip kerjanya memang sama dengan sekop dan cangkul.

Korek, keruk dan angkat. Bila sedimennya sudah mengeras apalagi posisinya dalam saluran tertutup, bongkar dengan air bertekanan tinggi. Hasil bongkarannya berupa lumpur pasir atau kerikil kemudian diangkat menggunakan pompa.

Ada pompa yang bisa mengorek dan mengeruk sedimen sekaligus juga bisa mengangkat dan memindahkan air yang bercampur pasir dan bahkan kerikil. Bila perlu dengan backhoe. Volume hasil dan jangkauan kerjanya tentu lebih baik dan efektif.

Bila setiap daerah Kelurahan diberi pompa air bertekanan tinggi dan dilengkapi dengan pompa korek dan keruk, maka dalam waktu singkat masalah sedimen dalam parit Kota Medan akan teratasi.

Dalam upaya membebaskan Medan dari banjir (katanya), Pemerintah telah melakukan perubahan bentuk tepian Sei Deli. Istilah keren mereka adalah normalisasi. Bentuk pinggiran Sei Deli kiri kanan jadi seragam, seperti parit besar. Pada waktu pengerjaan tidak dilakukan pengawasan secara benar.

Banyak material yang terbawa hanyut aliran air, hingga memenuhi muara yang dikenal dengan nama Kuala Deli. Kuala Deli yang dulunya dalam telah dipenuhi material sedimen. Ombak laut yang biasanya teredam di Kuala Deli terpaksa naik ke darat.

Daerah Belawan terutama Bagan Deli dan Kampung Kurnia sejak tahun 2010 telah mengenl namanya banjir rob. Sama dengan keadaan parit Medan yang tak mendapat perawatan secara benar, Kuala Deli makin dangkal. Banjir Rob pun berulang dan makin meluas paparannya.

Karena masalahnya adalah sedimen, maka penyelesaiannya juga adalah dengan mengangkat sedimennya. Keruk, korek dan angkat.

Kondisi cuaca ekstreem dunia telah menyiratkan akan terjadinya curah hujan tinggi dan juga hantaman ombak yang besar. Daerah pinggiran pantai akan menderita lebih parah. Memang ada ide untuk membangun bendungan mengatasi banjir rob.

Namun kita tidak bisa membayangkan derita apa yang akan dialami masyarakat Belawan bila hujan di darat cukup tinggi dan hantaman ombak dari laut cukup besar. Akankah Belawan jadi danau besar?

Sebagai penanggung jawab pengelolaan kota, Bobby Nasution tentu sudah punya rencana untuk mengatasi banjir Medan. Janji kampanyenya pun sudah mengatakan Medan akan bebas banjir dalam dua tahun.

Semua janji itu masih belum berbekas bahkan dalam bentuk cetak biru yang dapat diakses masyarakat secara luas. DPRD Kota Medan telah menyetujui anggaran sebesar satu Triliyun untuk mengatasi banjir dan kerusakan jalan.

Sebagai anggota masyarakat, sudah ada yang mengajukan upaya penanganan banjir melalui cara vertikal maupun horizontal. Kita semua menginginkan Medan Bebas banjir. Harus. Mengapa tidak. Tentunya bukan diartikan kita bisa bebas menikmati banjir dimana saja. WASPADA

Penulis adalah Dosen Fakultas Teknik USU.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.