Waspada
Waspada » Masih Impor Beras?
Headlines Opini

Masih Impor Beras?

Oleh Dr Abdul Hakim Siagian, SH., M.Hum

Impor beras saat ini, tidak dapat diterima, didasarkan alasan, pertama, keputusan rencana impor pada momen tidak tepat karena saat panen raya. Tanpa rencana tersebut pun biasanya harga gabah di tingkat petani saat panen raya akan mengalami penurunan

“Orang bilang tanah kita tanah surga; tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman” sepenggal lirik lagu milik Koes Plus memang sudah tidak asing di telinga kita. Begitu juga terhadap makna kata yang tidak bisa dipungkiri mengingat kondisi geografis Indonesia dikenal subur.

Sebutan negara agraris sudah umum dikenal masyarakat sejak pendidikan dasar di mata pelajaran sosial tingkat awal. Banyak kisah sejarah yang menuliskan sebutan itu. Mereka bilang dimulai sejak masa prasejarah, atau sejak awal zaman kerajaan Hindu Budha, atau sebagainya. Sehingga khalayak menerimanya. Tetapi, apakah sebutan negara agraris masih relevan hingga saat ini?

Namun kini, jumlah lahan pertanian tidak sebanding dengan jumlah petani. Lahan pertanian di Sumatera Utara 2012 mencapai 464.827 ha, menurun pada 2013 menjadi 452.295 ha.

Tahun 2014 menjadi 449.213 ha terdiri dari sawah irigasi 280.960 ha dan sawah non irigasi 168.253 ha (sumber: sumutprov.go.id). Sedangkan mata pencaharian penduduk Indonesia umumnya petani. Februari 2016, BPS mencatat 38,29 juta warga (31,74% ) bekerja di sektor pertanian.

Indonesia termasuk negara penghasil beras ketiga terbesar di dunia setelah China dan India. China dan India merupakan negara produsen utama dunia, berkontribusi 54% pasokan beras dunia. Kedua negara tersebut termasuk negara net eksportir beras. Indonesia, meskipun negara ketiga penghasil beras terbesar dunia, termasuk net importir hanya 8,5% atau 51 juta ton sejak 1980an.

Disusul negara eksportir beras terkenal yaitu Vietnam dan Thailand. Namun kedua negara tersebut tidak memiliki kontribusi cukup besar pada pasokan beras dunia walaupun tergolong negara eksportir beras terbesar. Vietnam berkontribusi 5,4% dan Thailand 3,9% pasokan beras dunia. Maka sebenarnya Indonesia termasuk negara penghasil beras terbesar di dunia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor beras 356.286 ton secara kumulatif sepanjang 2020. Data impor beras 2020 tercatat berasal dari berbagai negara dengan total 195,4 juta dollar AS. Angka tersebut akumulasi impor beras ke Indonesia Januari-Desember 2020. Sepanjang 2020, Indonesia paling banyak mengimpor beras Pakistan yakni 110.516 ton atau 41,51 juta dollar AS.

Wacana impor beras seakan menjadi kontradiksi dengan keadaan Indonesia sebagai negara penghasil beras terbesar di dunia, tak pelak wacana tersebut menjadi ‘bola panas’ bagi pemerintah. Bagaimana tidak, sekalipun pemerintah berinisiatif menunda pengadaan impor beras namun bukan berarti impor beras dihentikan atau dibatalkan.

Tak kalah ironis, mengingat di tengah panen raya, pemerintah justru berencana melakukan impor sebanyak 1 juta sampai 1,5 juta ton beras. Pemerintah berdalih keputusan impor mengantisipasi persediaan beras akhir tahun lantaran stok di Bulog menipis. Berdasarkan data Bulog yang diolah Badan Ketahanan Pangan 7 Maret 2021, stok beras Bulog 869.151 ton, terdiri dari stok komersial 25.828 ton dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 843.647 ton.

Padahal seharusnya, CBP minimal 1,5 juta ton. Perdebatan yang terjadi hampir sebulan terakhir oleh presiden diperkirakan menjadi penyebab anjloknya harga gabah di tingkat petani. Presiden memastikan tidak ada impor beras, setidaknya hingga bulan Juni mendatang.

Data BPS akan terjadi peningkatan produksi beras tahun ini. Mengingat April BPS memperkirakan produksi padi menyentuh produksi 14 juta ton, sedangkan kebutuhan diperkirakan 10 – 11 juta ton. Artinya surplus sekitar 4 juta ton. Selanjutnya Mei dinyatakan surplus berlanjut, Juni biasanya tercipta keseimbangan produksi dan konsumsi.

Beragam pertanyaan bermunculan terkait impor beras yakni, bilamana produksi beras surplus mengapa terkesan pemerintah ngotot impor? Ataukah masih terjadi perbedaan data antara BPS dengan Kementerian Pertanian seperti waktu lalu? Lalu mengapa justru terkesan para pembantu presiden bersemangat mengagendakan impor beras tanpa mengikutsertakan pihak yang memiliki Tupoksi bidang pertanian? Apakah kebijakan impor beras hanya diputus oleh orang-orang tertentu saja tanpa adanya pertimbangan dari Bulog?.

Impor beras saat ini, tidak dapat diterima. Hal tersebut didasarkan alasan, pertama, keputusan rencana impor pada momen tidak tepat karena saat panen raya. Tanpa rencana tersebut pun biasanya harga gabah di tingkat petani saat panen raya akan mengalami penurunan. Hal ini terkait supplay melimpah. Hukum ekonomi sederhana akan memungkinkan hal demikian.

Kedua, rencana impor beras juga akhirnya menjadi polemik ketika dikaitkan dengan kondisi data yang ada saat ini dan beberapa waktu yang lalu. Data produksi dan data potensi tidak mendukung dilakukannya impor beras saat ini. Rencana impor beras justru disampaikan ketika beberapa hari sebelumnya BPS merilis produksi beras 2020 dan potensi produksi beras subround satu 2021.

Pada periode Januari-April 2021 potensi produksi beras nasional 14,54 juta ton. Dibanding periode dua tahun sebelumnya, angka tersebut lebih tinggi. Oroduksi 2019 dan 2020 masing-masing 13,63 juta ton dan 11,46 juta ton.

Sedangkan kebutuhan beras pada periode tersebut 9,72 juta ton. Potensi surplus 4,81 juta ton pada subround I/2021 juga lebih tinggi dibanding dua tahun sebelumnya. Jika hal tersebut yang didukung perkiraan BMKG yang menyatakan tahun ini sebagian besar wilayah Indonesia lebih basah dibanding 2020, maka sangat dimungkinkan produksi dan surplus selama tahun ini akan lebih tinggi dibanding 2019 dan 2020. Padahal dengan surplus lebih rendah dua tahun sebelumnya saja sudah cukup memenuhi kebutuhan plus cadangan tanpa harus impor.

Pernyataan presiden untuk mengakhiri polemik terkait rencana impor beras sepertinya tidak serta merta berkelindan terhadap beras saja melainkan bersenggolan dengan gabah. Wacana impor beras terbukti “mengacaukan” harga gabah petani. Alhasil kesejahteraan petani menurun, ketika harapan panen raya akan menghasilkan keuntungan yang lebih justru mengalami kerugian.

Penurunan harga gabah ini telah dimulai sejak bulan Februari yang lalu sebesar 3,31 persen dibanding Januari dan nilai tukar usaha pertanian tanaman pangan menurun 0,99 persen menjadi 99,78 persen (kurang dari 100).

Menipisnya stok Bulog setelah adanya program bantuan sosial (Bansos) beras selama kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), antisipasi dampak banjir dan meruyaknya pandemi Covid-19 menjadi alasan mengapa impor beras perlu dilakukan. Faktanya, cadangan beras Bulog memang menipis. Tapi apakah iya, impor satu-satunya solusi?

Padahal, bila melihat potensi produksi panen raya 2021, seharusnya pemenuhan stok beras cukup dengan menyerap produksi dalam negeri. Data BPS, potensi produksi Januari-April 2021 diperkirakan 14,54 juta ton beras. Angka itu mengalami kenaikan 3,08 juta ton (26,84%) dibandingkan 2020 sebesar 11,46 juta ton.

Meningkatnya potensi panen raya itu sejalan penambahan areal luas panen padi JanuariApril 2021 mencapai 4,86 juta hektar. Naik sekitar 1,02 juta hektar dibandingkan Januari-April 2020 yang sebesar 3,84 juta hektar.

Pemerintah harusnya prioritas menyerap beras dan gabah petani Indonesia, bukan malah impor. Tapi ini belum apa-apa pemerintah mengumumkan impor beras. Celakanya, kebijakan itu diumumkan jelang panen raya. Sudah pasti berpotensi menekan harga gabah dan merugikan petani lokal.

Terbukti di sejumlah daerah sudah berdampak langsung pada turunnya harga gabah petani secara signifikan. Bahkan, banyak daerah melaporkan harga gabah petani sudah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) di tingkat petani yang sebesar Rp4.200 per kg.

Informasi impor beras berasal dari Menteri Perdagangan atas pernyataannya dikarenakan membantu petani menjaga stabilitas harga. Hal itu pantas diapresiasi namun nyatanya ini membuat masalah bagi petani. Hal lain apakah aktivitas bisnis impor ini tanpa rente? Karena itu KPK harusnya bisa memberikan penjelasan dan atau menentukan sikap mengenai jor-jorannya impor bertali temali dengan rente atau tidak.

Kampanye “stop berbagai impor” diperkuat pernyataan presiden untuk mencintai produk dalam negeri dan membenci produk luar realisasinya barangkali untuk periode akan dating. Namun kita masih optimis menunggu berbagai janji yang sudah disampaikan. Sebab janji itu adalah hutang bukan menambah hutang.

Pantas diapresiasi presiden menyatakan tidak akan mengimpor beras sampai Juni 2021. Pertanyaannya apakah setelah Juni kemungkinan kita sudah mengekspor beras atau mungkin juga akan mengimpornya. Di lapangan, harga gabah petani sudah menjadi objek permainan tengkulak atas nama harga pasar. Mungkin kampanye stop berbagai impor itu realisasinya barangkali untuk periode selanjutnya.

Penulis adalah Doktor Hukum Summa Cumlaude USU.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2