Masalah Strategis Bangsa Dan Solusinya (Catatan Akhir Tahun)

Masalah Strategis Bangsa Dan Solusinya (Catatan Akhir Tahun)

  • Bagikan

Reformasi telah terbajak kelompok kepentingan yang memegang kekuasaan di pemerintahan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun kelompok pemegang kekuatan bisnis (kapitalis)

Topik di atas menjadi tema sentral Webinar Nasional yang diselenggarakan oleh Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI pada Ahad 27 Desember 2020 yang diikuti secara daring vitual zoom sekitar 500 peserta dan partisipan melalui chanel youtube mencapai 273 partisipan.

Webinar menghadirkan secara virtual beberapa narasumber dari anggota Dewan Pakar MN KAHMI seperti Prof Dr. Rohmat Wahab, MA (Guru Besar Universitas Negeri Jokjakarta); Prof Dr. Syafiq A.Mughni, MA (Guru Besar Universitas Sunan Ampel);

Prof Dr. H. Hasim Purba, SH, M.Hum (Guru Besar Fakultas Hukum USU Medan); dan Prof Dr. R. Siti Zuhro (Peneliti Senior LIPI). Webinar yang diawali dengan beberapa prolog keynote speaker dari tokoh bangsa seperti Dr Ir Akbar Tanjung (Ketua Dewan Penasehat MN KAHMI);

Dr (CH) H.M.Yusuf Kalla/ Wakil Presiden RI Periode 2004 – 2009 dan Wakil Presiden RI Periode 2014 – 2019 yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Etik MN Kahmi serta Prof Dr. Mahfud MD sebagai Ketua Dewan Pakar MN Kahmi yang saat ini menjabat Menko Polhukam RI.

Sebagai salah seorang nara sumber, dalam webinar tersebut menyampaikan pandangan dan pokok-pokok pikiran yang selengkap sebagaimana diuraikan dalam tulisan ini. Kondisi kehidupan bangsa dan Negara saat ini sedang mengalami hard turbulence yang sangat potensial mengancam keutuhan dan kelangsungan eksistensi NKRI.

Terlebih diperparah dengan dampak dari Pandemi Covid 19 yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya. Sebelum Pandemi Covid 19 melanda dunia termasuk Indonesia di penghujung Tahun2019 kondisi kehidupan bangsa ini telah mengalami krusial problem di berbagai aspek.

Semua pihak dapat menyadari bahwa berbagai aspek kehidupan bangsa, baik yang menyangkut kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, keagamaan, pertahanan keamanan, bahkan ancaman terhadap Ideologi Pancasila sedang mengalami keguncangan.

Bila dirujuk kepada tujuan Negara Indonesia didirikan adalah tertuang dalam dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi : “…melindungi segenapa bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bedasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan…”

Dari rumusan tujuan negara tersebut dapat ditarik beberapa poin penting antara lain bahwa Negara wajib memberikan perlindungan kepada seluruh Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban perlindungan dimaksud bahwa Negara menjadi pemangku kewajiban untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, melindungi seluruh wilayah dan kekayaan alam Indonesia, melindungi nilai-nilai budaya nasional yang harus diwujudkan untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia.

Negara juga bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, artinya masyarakat harus dapat hidup sejahtera lahir dan batin, serta terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Sebagai institusi tertinggi, maka Negara juga berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu pemerintah harus dapat memberikan kesempatam bagi seluruh Rakyat Indonesia memperoleh layanan pendidikan yang layak dan berkwalitas guna melahirkan generasi terdidik, cerdas dan terampil guna dapat eksis dan unggul dalam menggapai kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat di era persaingan yang semakin kompetitif ini.

Dalam bidang lain yaitu perdamaian maka Negara harus berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian Nasional, Regional dan Internasional.

Berbagai Permasalahan Strategis Kebangsaan

Bila dianalisis secara seksama tentang perjalanan tujuan dan amanah Reformasi sejak tahun 1998 sampai saat ini, reformasi yang diharapkan akan membawa perubahan ke arah kebaikan dan kesejahteraan.

Ternyata saat ini reformasi yang digadang-gadang telah mengalami disorientasi, bahkan lebih jauh dapat dikatakan reformasi telah terbajak oleh pihak kelompok kepentingan yang memegang kekuasaan di Pemerintahan eksekutif, legislatif, yudikatif maupun kelompok pemegang kekuatan bisnis (kapitalis).

Disorientasi Reformasi yang sudah mencapai derajat penyimpangan yang tinggi akan membahayakan eksistensi, dan keberlanjutan kehidupan dan keutuhan bangsa ini. Pada era reformasi saat ini keberadaan idiologi Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa mulai dikutak katik.

Munculnya gagasan agar Pancasila secara konsepsional dapat tafsirkan menjadi tri sila bahkan menjadi eka sila merupakan suatu bukti bahwa dalam bidang idiologi berbangsa dan bernegara juga masih menyisakan pekerjaan yang perlu dicermati.

Heboh nasional yang diakibatkan munculnya inisiatif pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Idiologi Pancasila (RUU HIP) menjadi penanda bahwa dalam bidang idiologi juga kita masih perlu penguatan komitmen semua elemen bangsa bahwa Idiologi berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.

Dalam bidang politik juga tentunya perlu mendapat evaluasi dan pertanyaan apakah kehidupan perpolitikan yang berlangsung saat ini telah berjalan dengan baik serta menghasilkan yang diharapkan. Tentunya bila hal ini kita telaah lebih jauh kehidupan bidang politik baik tingkat nasional maupun daerah juga menorehkan berbagai pertanyaan.

Apakah kehidupan perpolitikan baik ditingkat infra struktur politik maupun di tingkat sufra struktur politik telah berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan ?. Pada kenyataannya fakta menunjukkan kepada publik kehidupan di ingkat infra struktur politik masih jauh dari apa yang diharapkan.

Kehidupan multi partai yang ada saat ini ternyata gagal melakukan pendikan politik masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan salah satu indikator yakni dengan rendahnya angka partisipasi masyarakat pada setiap even Pemilu dan Pilkada;

Implementasi mekanisme demokrasi internal ditubuh Parpol baik dalam pemilihan pimpinan/ketua umum Parpol sendiri maupun dalam pemberian peluang kesempatan bagi kader-kader Parpol untuk berkiprah.

Hal ini dapat dilihat pada saat penentuan calon-calan kepala daerah yang diusung Parpol, banyak Parpol yang tidak memberi prioritas kepada kader internalnya untuk diusung tapi malah sebaliknya mengusung figur lain di luar kadernya atau bahkan bukan anggota Parpol yang bersangkutan. Hanya didasarkan faktor lain yang secara nyatanya lebih mengutamakan kekuatan dan kemampuan finansial sang figure.

Dengan istilah seberapa mampu membayar biaya mahar ke Parpol pengusung. Praktek ini tentunya akan meninmbulkan hight cost politic yang dijadikan peluang bagi para kapitalis untuk masuk mengkoptasi sekaligus mengendalikan praktek transaksional politik baik di Pemilu maupun Pilkada.

Hight cost politic yang menjadi jeratan bagi pemimpin yang terpilih duduk di kursi jabatan eksekutif maupun legislatif akan memaksa mereka melakukan kebijakan bahkan produk hukum menguntungkan bagi bisnis para cukong kapitalis yang dalam perjalanan politiknya tidak sedikat mereka yang terjerambat kepada lembah kehinaan kasus korupsi.

Dengan dominasi politik yang dilakonkan para oligarki bisnis menjadikan negara seolah telah bermetamorfosis menjadi Negara Korporasi (Corporate State). Negara menjadi instrumen kepentingan bisnis dan keputusan politik mengabdi pada kepentingan bisnis. Dalam kondisi demikian Rakyat dan masyarakat luas akan terabaikan bahkan potensial menjadi korban dari setiap kebijakan dan keputusan politik yang diambil lembaga eksekutif maupun legislatif.

Praktik negara korporasi juga akan mengguncang aspek kehidupan ekonomi nasional. Perekonomian yang dibangun berdasar sila Pancasila yaitu Keadilan social bagi seluruh Rakyat Indonesia , serta mengemban amanat Pasal 33 UUD 1945 akan semakin jauh terdistorsi.

Pada kenyataannya saat ini berbagai ketimpangan ekonomi telah mendera bangsa ini. Ketidak adilan bidang ekonomi secara kasat mata tersaji dihadapan publik, seperti monopoli penguasaan sumber kekayaan alam dan sumber-sumber ekonomi kekayaan negara lainnya yang menurut amanat konstitusi Pasal 33 UUD 1945 seharusnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh Rakyat Indonsia.

Kenyataannya hanya menjadi infian belaka, sebab faktanya menunjukkan berbagai sumber-sumber kekayaan alam, tambang, penguasaan lahan telah jatuh ke tangan segelintir pemilik modal melalui tangan-tangan korporasi yang mereka miliki. Dan secara hukum mendapat berbagai fasilitas privilege dan hak istimewa lainnya atas nama mendorong peningkatan dan kemudahan berinvestasi dari para pejabat dan pimpinan yang duduk di lembaga eksekutif maupun legislatif.

Tentunya kita tidak pada posisi anti investasi, tapi seharusnya pimpinan eksekutif/pemerintah dan legislatif/DPR RI tetap memberikan keadilan ekonomi kepada rakyat dan masyarakat luas—sebagai bagian terbesar dari populasi Rakyat Indonesia yang mencapai lebih kurang 250 juta dengan posisi tingkat kehidupan di bawah garis kemiskinan. Cenderung meningkat terlebih akibat dampak pandemik Covid 19 yang terus merebak.

Publik terperangah dengan publis berbagai media yang memberitakan luasan lahan secara pantastis dikuasai oleh para pengusaha konglomerat melalui kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing ratusan ribu hektar bahkan sebagian menginformasikan ada yang kepemilikannya menembus luasan jutaan hektar yang dikelola dengan berbagai usaha perkebunan.

Demikian juga dalam bidang penguasaan sumber-sumber tambang dari hasil bumi republik tercinta ini. Tentunya praktek-praktek seperti ini jelas sudah bertentangan dengan amanat konstitusi UUD 1945 khususnya Pasal 33 yang antara lain menegaskan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian halnya dalam bidang hukum, diakui atau tidak publik menyaksikan hari ini potret buram carut-marut penegakan hukum. Berbagai aturan perundang-undangan yang diproduk lembaga eksekutif dengan legislatif (DPR RI) telah banyak mendapat keritik dan resistensi dari masyarakat dan berbagai kalangan lainnya.

Revisi UU KPK yang kontroversial karena dianggap sebagai langkah mundur komitmen pemberantasan korupsi dengan melemahkan beberapa peran penting KPK; Penerbitan Perpu Penanganan Covid 19 yang telah disahkan menjadi UU No. 20 Tahun 2020. Poin krusial UU pada ketentuan Penutup pasal 27 ayat (1) dan (2).

Pada intinya menyatakan, segala biaya yang dikeluarkan dalam rangkan penanganan Covid dan penyelamatan ekonomi dari krisis bukan merupakan kerugian negara dan para pejabat penanggungjawab maupun pelaksanaanya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Jika di dalam tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Norma ini jelas sangat membentengi hak hak kontrol dari instansi pengawas seperti DPR RI maupun pengawas lainnya, termasuk hak menuntut secara hukum perdata dan pidana. Ketentuan ini akan potensial membuka peluang praktek korupsi dalam penggunaan anggaran dana yang berkaitan penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi.

Selain itu kita juga masih disisakan kontroversi dalam pengesahan Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law. Sementara itu dalam proses penegakan hukumnya juga telah monorehkan praktek-praktek ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif, serta praktek belah bambu dalam penegakan hukum dimana ada pihak yang distimewakan.

Sementara di sisi lain ada pihak atau kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif yang lebih populer disebut praktek kriminalisasi terhadap tokoh agama/Ulama, ustadz, aktivis atau kelompok yang dianggap kritis atau berseberangan dengan pandangan politik pihak pemerintah/rezim penguasa beserta kelompok kepentingan pendukungnya.

Penegakan hukum yang tebang pilih, tajam ke bawah tumpul ke atas tentunya sangat melukai rasa keadilan sebagai salah satu nilai dasar hukum itu sendiri. Berbagai kasus korupsi besar dan merugikan keuangan negara tentunya merugikan masyarakat luas yang patut diduga melibatkan tokoh atau kelompok tertentu.

Mereka punya akses kuat dengan elit kekuasaan maupun elit partai politik pendukung kekuasaan, kasusnya menjadi mangkrak tidak jelas ujung rimbanya. Kasus hukum dan indikasi dugaan pelanggaran HAM termasuk penembakan yang mengakibatkan tewasnya 6 orang anggota FPI yang belum mendapat penyelesaian sampai saat ini tentunya ini semua menambah potret buram wajah penegakan hukum sepanjang tahun ini.

Penutup

Berbagai permasalahan krusial yang mendera kehidupan bangsa ini baik yang menyangkut idiologi, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, keagamaan dan pertahanan keamanan tentunya tidak dapat dibiarkan berkembang menjadi suatu krisis multidimensi. Hal tersebut akan mengancam eksistensi dan keselamatan serta keutuhan bangsa dan negara ini.

Untuk itu menjadi sangat penting bagi semua pihak terutama pemerintah, DPR RI serta lembaga negara lainnya untuk berbenah secara sistematis dan terukur untuk memperbaiki seluruh aspek kehidupan bangsa secara komprehensif. Mendasarkan kembali kepada amanat konstitusi UUD 1945 dan tujuan negara yang sudah digariskan para pendiri bangsa dan negara (founding fathers) yaitu mewujudkan masarakat adil, makmur, sejahtera yang diridhai Allah SWT. Waspada

Penulis adalah Guru Besar Fakultas Hukum USU

  • Bagikan