Waspada
Waspada » LANGKAH KUDA JOKOWI
Opini

LANGKAH KUDA JOKOWI

Orang batak itu jika berdua hobinya main catur. Dalam permainan catur ( walaupun saya tidak begitu mahir, sering dikalahkan ponakan saya yang jagoan catur di kampusnya), yang paling ditakuti adalah langkah kuda. Kehebatan kuda dapat melompati semua pasukan catur. Apakah benteng, perdana menteri, raja, menteri, pion apalagi. Kuda itu langkahnya tidak bisa diperhitungkan. Orang sering lengah karena sering terjebak dengan langkah kuda, yang bisa mengunci dan mematikan.

Apakah saat ini Jokowi sedang menerapkan langkah kuda dalam kebijakan pemerintahannya, untuk mematikan lawan atau menyelamatkan diri dari perangkap lawan ( baca virus corona, jangan pikirkan yang macam-macam).

Saya tidak tahu apakah Presiden Jokowi bisa main catur. Kalau pun tidak pasti ada jagoan catur yang menjadi pembantunya yang loyalis, harga mati. Dan biasanya yang loyalis harga mati itu panglima talam.

Kenapa ilustrasi langkah kuda yang digunakan Presiden Jokowi?. Dalam menghadapi covid-19 ini, strategi perang Presiden Jokowi, menggunakan jurus melompat-lompat. Dari berpikir sangat demokratis sehingga belum juga menerapkan UU Nomor 6 Tahun 2018 yang dia tanda tangani sendiri ( Insya Allah sudah dibacanya), melompat ke terkesan otoriter, menabrak demokrasi dengan merencanakan memerlakukan Perppu No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Darurat.

Langkah kuda Jokowi ini memang mengagetkan banyak pihak, mungkin hanya sebagian kecil yang tidak, terutama mereka yang menjadi pembisik “maut”nya. Saya belum monitor apakah pendukung tanpa pamrih Jokowi mendukung “harga mati’ kebijakan Presiden Jokowi. Tetapi penolakan netizen melalui #tolak darurat sipil, hari ini sudah mulai membanjir di media sosial.

Kita sudah membaca berita kebijakan Presiden Jokowi kemarin ( 30 Maret 2020), intinya kebijakan _phyisical distancing_ lanjut terus, lebih diperluas, lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif. Logikanya jika seperti itu narasinya, tentu untuk lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif harus menerapkan karantina wilayah sesuai UU No. 6 tahun 2018 yang PP nya sedang dikebut Menkopolhukam.

Tetapi jika kita cermati penjelasan Fajroelrachman Jubir Istana, mengatakan bahwa usulan karantina wilayah Anies ditolak, dan tidak ada bicara soal penyusunan PP terkait karantina wilayah seperti yang dikatakan Mahfud. Jika ini benar, rupana posisi Mahfud MD, sebagai Menko Polhukam masih kw2, belum kw1, buktinya begitu saja dianulir oleh Jubir Istana.

Penolakan Jokowi terkait usulan Anies tersebut, sejalan dengan sikap Plt.Menhub LBP, yang memerintahkan Gub. Anies mencabut kebijakan bus antar propinsi yang tidak boleh masuk Jakarta, yang sudah ditetapkan oleh Kadishub DKI jakarta. Sepertinya kejengkalan lama LBP kepada Anies belum sirna. Walaupun taruhannya nyawa manusia. Masya Allah.

Masyarakat sudah dapat mengira-ngira siapa punya pengaruh besar mempengaruhi pikiran Presiden Jokowi, jika mengamati berbagai publikasi yang dapat kita baca dari statetment Jubir Istana.

Banyak bertanya-tanya, kenapa Jokowi melakukan langkah kuda, dalam menghadapi serangan covid-19. Padahal ada dua UU terbaru didepannya (bukan Perppu), yang sudah jelas aturan mekanismenya, dan sesuai dengan substansi masalah ang sedang dihadapi yaitu penyakit. Terkait kesehatan masyarakat, bukan pemberontakan, bukan kerusuhan, bukan keadaan umum yang terganggu.

Apakah pemerintah ingin menghindar dari tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, bahkan bukan saja manusia, juga hewan harus turut diselamatkan. Kalau kita lihat dari hitungan yang sedang dilakukan, dengan adanya Inpres No. 6 tahun 2020 Tentang _Refocussing_ anggaran ( APBN?, tahun ?) memerintahkan agar kementerian menyiapkan relokasi anggaran untuk penanggulangan mereka yang terdampak wabah covid-19, terkesan menuju pada karantina wilayah. Tapi bukan. Sekali lagi bukan. Kemungkinan yang keluar adalah maklumat pemberlakuan Perppu Nomor 23 Tahun 1959, tentang Keadaan Bahaya.

Ada juga kekhawatiran penggunaan Darurat Sipil, untuk melumpuhkan DPR, media-media yang kritis, menyungsepkan media sosial, melarang penggunaan sarana umum. Tetapi tidak ada jaminan untuk mendapatkan bantuan kebutuhan dasar rakyat. Jika ribut hajar, jika bandel tahan. Pokoknya Presiden sebagai Panglima Tertinggi, dan Gubernur, Bupati/Walikota akan menjadi penguasa tunggal, didampingi para Panglima TNI, Pangdam, dan Komandan Kodim. Habislah demokrasi, habislah reformasi yang sudah dijaga-jaga selama 20 tahun.

Hari-hari kedepan ini, mari kita lihat apakah ada nyali Menkopolhukam, Menhan, Mendagri, Panglima TNI, untuk mengingatkan Presiden Jokowi, bahwa Darurat Sipil itu berlebihan. Apakah mereka tiarap, _sami’na wa atho’na_. Kami mendengar dan kami patuh.

Beginilah jadinya, jika soal kemanusiaan, soal nyawa manusia, soal penyakit wabah yang sangat cepat dan mematikan, tidak menjadi perhatian utama dalam sanubari manusia. Mungkin Allah sedang menutup hati mereka.

Ada yang korban jelas. Terbanyak adalah orang miskin dan tidak mampu. Lansia, terutama yang sdah punya penyakit kronis. Hal itu bisa menimpa siapa saja, keluarga penguasa, pengusaha, istri tercinta, suami tercinta, ibu dan ayah tercinta, dan anak-anak tercinta. Pikiran itu sudah hilang. Ya sudah hilang.

Yang ada dalam pikiran mereka politik, ekonomi. Dalam benaknya seperti ada monster yang siap menerkam. Apakah itu paranoid, boleh jadi. Kucing lewat disangka harimau. Alim ulama datang disangka teroris. Bahayanya jika istri yang datang disangka pelacur yang terus menerus minta duit. _Nauzubillah min dzalik_

Ya Allah, lindungilah bangsa kami, semoga covid-19 lari terbirit-birit meninggalkan kami sebelum diberlakukannya daruat sipil ya Allah.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2