Waspada
Waspada » Kudeta Partai Politik
Headlines Opini

Kudeta Partai Politik

Oleh Dr Warjio

AHY adalah mantan militer dengan pangkat terakhir Mayor. Moeldoko juga adalah mantan militer dengan pangkat jenderal. Menghadirkan kata kudeta dalam persoalan tersebut tentu menjadi menarik karena latar belakang ini

Dalam karya yang cukup menarik, Party Politics in New Democracies (2007) Paul Webb Dan Stephen White memulai dengan pertanyaan penting: Seberapa relevan dan vital partai politik (Parpol) dalam demokrasi kontemporer?

Apakah mereka memenuhi fungsi yang mungkin diharapkan demokrasi yang stabil dan efektif dari mereka? Apakah mereka mewakili warga negara secara efektif? Apakah mereka membantu menerjemahkan keinginan dan kebutuhan menjadi keluaran pemerintah yang efektif? Apakah mereka mendorong keterlibatan dan dukungan demokratis dari bagian badan warga negara? Atau apakah mereka digantikan mekanisme lain yang menghubungkan negara dan masyarakat?

Menjawab pertanyaan mereka sendiri, Webb Dan White menyimpulkan Parpol masih menjadi elemen penting demokrasi. Menurut mereka dari perspektif elemen ketiga demokrasi—kontrol kerakyatan—pandangan Parpol mungkin tampak lebih cerah. Tanpa mengesampingkan kekurangan lainnya, demokrasi tetap bermakna sejauh ia memberikan kesempatan orang melakukan pilihan dan kendali atas urusan publik.

Sederhananya, ini berarti partai adalah inti dari definisi tim elit politik yang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh pemilih secara berkala melalui kotak suara. Di luar masalah ini, Webb dan White berpendapat Parpol dalam masyarakat industri maju membantu mendorong pilihan dan kontrol populer sejauh masih ada hubungan yang berarti antara program yang bersaing yang didahulukan para pemilih dan kebijakan pemerintah partai.

Terlepas dari tingkat konvergensi ideologis kiri-kanan sejak 1960, partai pada kenyataannya terus menawarkan pilihan programatik yang berarti dalam demokrasi industri yang maju. Mereka biasanya menindaklanjuti program tersebut ketika menjabat. Singkatnya, model pemerintahan partai tetap menjadi inti dari sistem akuntabilitas demokrasi modern.

Kudeta Partai Politik

Saya mengungkapkan kembali eksistensi Parpol—terus terang karena tergelitik pemberitaan di media terkait dugaan kudeta Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko. Pemberitaan sebelumnya diawali pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam satu konferensi pers (1/2/2021).

AHY menyebut, gerakan tersebut dilakukan lima pelaku. Satu kader aktif, kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, seorang mantan kader yang 9 tahun diberhentikan tidak hormat karena korupsi dan satu kader yang keluar sejak 3 tahun lalu. Sementara, orang kelima bukan bagian dari Partai Demokrat dan merupakan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Konferensi pers itu menjadi konsumsi dan perdebatan publik dan mengheret istana dengan mengaitkannya dengan Jokowi. AHY mengaku mengirimkan surat kepada Jokowi terkait dugaan upaya pengambilalihan kepemimpinan partainya. Sebab, AHY menengarai keterlibatan orang dekat Jokowi.

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengakui mengatakan istana tak akan menjawab surat AHY. Praktikno menyebutkan (4/2/2021), “Kami rasa, kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai. Itu adalah perihal rumah tanggal internal partai yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART”.

Namun, dugaan intervensi Moeldoko dalam rencana pengambilalihan pucuk pimpinan Partai Demokrat membuat Jokowi bereaksi. Moeldoko diketahui telah ditegur Jokowi atas kegaduhan tersebut. Teguran itu diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief. Andi berharap Mantan Panglima TNI itu tak mengusik kembali Partai Demokrat. Sebelumnya di berbagai media, Moeldoko mengaku marah dengan tudingan terhadap dirinya. Ia memberi peringatan kepada pihak yang melayangkan fitnah kepadanya.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menilai upaya pengambilalihan kepemimpinan yang dilakukan Moeldoko telah gagal. Kader partainya di seluruh daerah saat ini solid berada di bawah kepemimpinan AHY. Cara yang dilakukan Moeldoko dinilainya sama seperti pada zaman Orde Baru. Saat pemerintah mengintervensi dan mengambilalih kepemimpinan partai dengan uang dan kuasanya.

Saya menilai dugaan kudeta terhadap Partai Demokrat memunculkan beberapa wacana politik. Pertama, munculnya penggunaan kata kudeta. Kata “kudeta” biasanya digunakan dalam praktek pertukaran atau pengambilalihan kekuasaan (negara) oleh militer secara paksa. Penggunaan kata kudeta dalam dugaan pengambilalihan kekuasaan kepemimpinan Partai Demokrat bagi saya, kurang tepat.

AHY adalah mantan militer dengan pangkat terakhir Mayor. Moeldoko juga adalah mantan militer dengan pangkat jenderal. Menghadirkan kata kudeta dalam persoalan tersebut tentu menjadi menarik karena latar belakang ini.

Kedua, menghadirkan Orde Baru. Sebagaimana disampaikan Andi Mallarangeng, model pengambilalihan kekuasaan terhadap Partai Demokrat—jika itu benar, seperti model Orde Baru. Kita memahami, Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang juga dari militer untuk melumpuhkan partai lawan dilakukan dengan cara pengambilalihan kepemimpinan Parpol. Baik secara lembut dengan menyusupkan orangnya atau secara paksa seperti dalam kasus Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Ketiga, dugaan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat akan menguatkan pandangan masyarakat tentang upaya melumpuhkan kelompok oposisi—termasuk Parpol. Partai Demokrat adalah partai yang tidak bergabung dalam rezim kekuasaan Jokowi. Selama lebih 5 tahun Partai Demokrat berada di luar pemerintahan. Partai Demokrat kerap berseberangan dengan rezim Jokowi terutama dalam hal kebijakan yang ditelurkan dan dianggap tidak sesuai.

Dengan kekuatan yang masih dimilikinya baik di parlemen dan dukungan masyarakat, Partai Demokrat masih diperhitungkan sebagai kekuatan politik partai. Tentu saja, menguasai Partai Demokrat dengan mengambilalih kepemimpinan akan mengurangi daya gedor gerakan oposisi. Dalam praktek politik ke depan, jelas ini akan membuka peluang besar bagi siapapun yang mengambilalih kepemimpinan Partai Demokrat untuk Pemilu 2024.

Tentu wacana politik ini akan terus mengalir dan penuh dinamika. Kita berada dalam sebuah situasi yang kita maklumi bahwa dalam sebuah demokrasi, kekuasaan dan pengaruh tidak hanya diberikan: ia diperoleh melalui kompetisi dan konflik yang terjadi antar kelompok. Kelompok paling penting adalah Parpol yang memperjuangkan opini publik sebagai sarana memenangkan kantor dan melegitimasi aktivitas kebijakan mereka.

Meskipun partai awalnya bukan bagian dari ide politik demokratis, elit politik dengan cepat menyadari perlunya mengorganisir aksi kolektif dan membentuk Parpol. Sejak saat itu, Parpol telah terbukti penting untuk pemilihan umum. Dan hari ini, Parpol menyediakan hubungan kunci antara warga negara dan kepemimpinan yang demokratis. Parpol sangat penting bagi persaingan dan perwakilan yang demokratis. Memang, banyak yang melihat demokrasi sebagai “tidak terpikirkan” tanpa partai politik (Thomas J. Leeper, Rune Slothuus, 2014:129).

Semakin pemerintah dan pihak yang berupaya mengontrol dan mempengaruhi mereka, kebijakan publik yang kompleks peristiwa yang berlangsung cepat, serta 24 jam siklus media. Ini mengharuskan pemimpin politik bergerak cepat mengatasi masalah untuk membatasi kesempatan konsultasi dan ungkapkan apa pun penyesuaian posisi kebijakan yang disiapkan dengan tergesa pengawasan lebih lanjut sebagai tambahan

Penutup

Memang tidak dapat dinafikkan hubungan dan interaksi antara berbagai pihak dalam sistem kepartaian biasanya melibatkan kerjasama sekaligus persaingan. Jelas pola tepat dalam kasus dua pihak tertentu akan bergantung pada konteks di mana mereka beroperasi.

Untuk memahami poin ini, perlu memulai dengan menyebutkan rezim di mana persaingan terbuka untuk kantor publik belum muncul, atau di mana saat ini ditangguhkan. Banyak rezim membatasi kegiatan partai; beberapa, seperti Uni Soviet, melakukannya selama hampir seluruh keberadaan mereka—pada tingkat di mana semua partai selain Partai Komunis tidak dapat berfungsi (Alan Ware, 2009).

Tahun-tahun menuju sebuah proses Pemilu, interaksi Parpol bisa dilakukan dengan dua jalan: bekerjasa atau menjadi oposisi. Keduanya punya implikasi sendiri. Sebagaimana yang saya ungkap dalam buku saya, Tata Kelola Partai Politik (2020) partai perlu menata dirinya; sehingga kuat dalam berbagai tekanan dan mendapat respons yang baik dari masyarakat. Kasus yang melibatkan Partai Demokrat menguatkan pandangan kita, partai bukan saja masih menjadi pilar penting demokrasi tetapi juga akan menjadi perebutan kekuasaan elit dan penguasa.

Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fisip USU.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2