Waspada
Waspada » Korupsi Politik Pejabat Oleh Dr Warjio
Opini

Korupsi Politik Pejabat Oleh Dr Warjio

Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fisip USU

Politisi berdiri untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari kebangkitan partai mereka dan dengan demikian bersedia menginvestasikan uang ini untuk partai politik mereka

Sebagaimana dilaporkan media, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah Jumat (26/2/2021) malam dengan menyita koper diduga berisi uang.

KPK melakukan giat OTT terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi. Fikri mengaku belum bisa menjelaskan lebih lanjut siapa saja yang terjaring dan dalam kasus apa (Kompas, 28/2/021). Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, koper tersebut akan diberikan oleh Direktur PT Agung Perdana Balaumba, Agung Sucipto (AS) kepada Nurdin, melalui orang kepercayaannya, yakni Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel, Edy Rahmat (ER).

Namun, jubir Nurdin, Veronica Moniaga, membantah Nurdin kena OTT KPK. Veronica mengatakan Nurdin dijemput tim KPK saat sedang beristirahat di rumah jabatan. Menurutnya, OTT merupakan operasi yang menangkap seorang saat sedang melakukan tindak pidana. Sementara Nurdin saat dijemput KPK sedang di rumah jabatan.

Pengertian tangkap tangan sebenarnya sudah diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (19). Pengertian tangkap tangan adalah:

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Betapapun terjadi perbedaan pendapat ataupun keterangan tentang Tangkap Tangan dalam kasus di atas, Nurdin Abdullah bersama 5 lainnya di bawah ke Jakarta untuk diperiksa. Kita tentu masih harus menunggu pemeriksaan KPK terhadap mereka. Keputusan KPK nanti juga akan dikembangkan; apakah juga melibatkan individu atau institusi lainnya seperti partai politik, legislatif atau siapapun yang dianggap terkoneksi.

Penangkapan Nurdin Abdillah dan beberapa pejabat dan pemilik bisnis lainnya menambah daftar panjang mereka yang ditangkap karena persoalan korupsi. Menurut catatan KPK, sampai Agustus 2020, sebanyak 300 kepala daerah terjerat kasus korupsi sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah langsung 2005 lalu. 124 di antaranya ditangani KPK. Sebuah penjelasan tentu diperlukan mamahami fenomena korupsi pejabat dan bagaimana itu bisa terjadi.

Politik Korupsi
Vineeta Yadav dalam karyanya, Political Parties, Business Groups, and Corruption in Developing Countries (2011) menyebutkan, meskipun kepentingan bisnis tampaknya terkait erat dengan politik dan kebijakan di mana pun, keterlibatan politik mereka dikaitkan korupsi yang jauh lebih tinggi di beberapa negara daripada di negara lain.

Yadav menguatkan tesis lembaga legislatif, yang membentuk proses kebijakan, memainkan peran penting dan terabaikan dalam drama korupsi dengan membentuk strategi lobi yang digunakan kepentingan bisnis kaya uang.

Ketika aturan legislatif tentang penetapan agenda, amandemen, dan biaya pembelotan suara di suatu negara memberikan kendali atas substansi, waktu, dan keberhasilan kebijakan kepada partai politik. Aturan tersebut memperkuat partai baik dalam pembuatan kebijakan maupun politik.

Di negara ini di mana partai merupakan pembuat kebijakan legislatif berpengaruh, partai daripada legislator perorangan menjadi fokus lobi bisnis. Lobi yang berfokus pada partai seperti itu mengarah pada tingkat korupsi lebih tinggi karena dinamika faktor penawaran dan permintaan yang mendorong pendanaan partai dan politisi. Karena itu, dengan memengaruhi target politik (atau tempat) strategi lobi, lembaga legislatif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profil korupsi suatu negara.

Dengan menggunakan logika Yadav kita akan jelaskan korupsi politik. Kata kunci korupsi yang melibatkan pejabat adalah bagaimana lobi dilakukan. Lobi mengacu pada semua tindakan, legal dan ilegal, yang dilakukan kelompok untuk membujuk aktor politik dan kebijakan tentang tujuan mereka.

Tingkat korupsi di suatu negara merupakan salah satu hasil yang dapat dihasilkan dari tindakan lobi tersebut. Meskipun korupsi selalu merupakan fenomena ilegal, lobi mencakup tindakan yang tidak harus menghasilkan korupsi. Yang penting, korupsi adalah fenomena multi-kausal, dan lobi legislatif adalah salah satu dari banyak perilaku yang dapat berkontribusi. Mari kita lihat definisi korupsi dan bagaimana kemudian membentuk apa yang kemudian disebut korupsi politik.

Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan korupsi sebagai “penyalahgunaan kantor publik untuk keuntungan pribadi yang tidak sah” (World bank, 2000). Korupsi mengacu pada “penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau otoritas publik untuk keuntungan pribadi – melalui penyuapan, pemerasan, penjualan pengaruh, nepotisme, penipuan, percepatan uang atau penggelapan” (United Nations Development Program, 1999, New York, UNDP).

Lingkup definisi ini dapat dikelompokkan dalam tiga cara untuk memasukkan situasi yang tidak tercakup definisi ini dalam politik. Pertama, entitas politik sebenarnya tidak perlu berada di kantor untuk mengeksploitasi kantor tersebut.

Agen politik yang berjanji akan menyalahgunakan kantor politik di masa depan juga terlibat korupsi karena transaksinya didasarkan pada niat untuk mengeksploitasi kantor politik di masa depan.

Kedua, ketika pendanaan diarahkan pada partai dan digunakan untuk tujuan partai, keuntungan pribadi bisa tidak langsung karena investasi ada di klub, reputasi partai, bukan barang pribadi, seperti reputasi pribadi.

Definisi korupsi politik yang diartikulasikan oleh Laporan Tahunan Transparansi Internasional (2004a, 10) menunjukkan aspek tambahan dari korupsi politik: “Korupsi politik adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan oleh para pemimpin politik untuk keuntungan pribadi, dengan tujuan meningkatkan kekuasaan atau kekayaan.

Korupsi politik tidak perlu melibatkan uang berpindah tangan; itu bisa berbentuk ‘perdagangan pengaruh’ atau pemberian bantuan yang meracuni politik dan mengancam demokrasi. ”
Definisi ini menangkap aspek ketiga dari korupsi politik, penggunaan sarana hukum untuk memberikan bantuan.

Misalnya dengan menulis ulang RUU untuk memasukkan atau mengecualikan sektor tertentu dari ruang lingkup RUU. Menulis ulang UU akan memenuhi syarat sebagai praktik korup jika uang atau bantuan ilegal dipertukarkan antara pelaku bisnis dan pelaku politik secara eksplisit untuk memfasilitasi revisi.

Eksploitasi kekuatan politik di masa depan dan penggunaan suap untuk mendanai barang klub daripada barang pribadi karena korupsi dicontohkan oleh tindakan tersebut.

Para pemimpin ini mengklaim bahwa dana ilegal yang mereka kumpulkan adalah untuk kepentingan masing-masing. Tindakan mereka termasuk mengumpulkan uang melalui bantuan politik yang menjanjikan secara ilegal yang akan diberikan dengan cara legal di masa depan.

Kedua politisi berdiri untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari kebangkitan partai mereka dan dengan demikian bersedia menginvestasikan uang ini untuk partai politik mereka. Karena itu, perilaku mereka jelas sesuai dengan definisi korupsi politik yang disebutkan di atas.

Penutup
Tentu saja, sekali lagi kita harus menunggu keputusan KPK terkait OTT di atas. Namun, kasus OTT di atas menegaskan kembali kepada kita kondisi korupsi negara berkembang seperti Indonesia.

Korupsi di semua tingkat pemerintahan – eksekutif, legislatif dan yudikatif – sekarang relatif jarang terjadi di sebagian besar negara maju, meskipun beberapa pejabat publik masih diadili karena bertindak korup.

Tetapi di banyak negara berkembang, korupsi terjadi di semua tingkat pemerintahan, dan terkadang sangat sulit untuk menyelesaikan pekerjaan, seperti mendapatkan izin untuk suatu kegiatan, tanpa menawarkan suap, dalam bentuk tunai atau barang kepada pejabat.

Korupsi memang harus diperangi. Saya memandang penting Tata kelola pemerintahan Yang baik harus terus dicanangkan dan dikuatkan disemua level pemerintahan untuk memerangi korupsi. Kita tentu harus terus dorong kinerja KPK untuk menghempang korupsi.

Tata kelola Partai Yang baik juga harus diciptakan (Warjio, 2020). Sebab dalam satu negara yang berbasis demokrasi dengan ruang lingkup peran partai yang besar, mustahil menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik tanpa didahului oleh Tata kelola Partai politik Yang baik.

Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fisip USU

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2