Waspada
Waspada » Korupsi? Ah Biasa! Oleh Aida Meimela
Opini

Korupsi? Ah Biasa! Oleh Aida Meimela

Penulis adalah ASN BPS Provinsi Sumatera Utara.

 

Semakin merosotnya pemahaman dan penilaian masyarakat tentang perilaku anti korupsi di segala lini kehidupan. Persepsi kewajaran masyarakat terhadap beberapa kebiasaan tindak korupsi semakin meningkat

 

Akhir tahun 2020, Indonesia digegerkan dengan adanya kasus dugaan korupsi bantuan sosial Covid-19 yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. Korupsi bukanlah hal yang baru di Indonesia. Tidak hanya dikalangan pemerintahan tetapi sudah menyebar sampai ke masyarakat bawah.

Kondisi ini menggambarkan masih rendahnya integritas para pelaku dan toleransi masyarakat juga masih besar terhadap korupsi. Tidak terkecuali di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, di mana pemerintah berupaya memulihkan perekonomian dengan menggelontorkan sejumlah bansos kepada masyarakat.

Justru di sisi lain masih ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan tersebut untuk melakukan korupsi. Korupsi tidak hanya merugikan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya diperlukan upaya percepatan sinergi anti korupsi di Indonesia. Tidak hanya dilakukan oleh lembaga pemerintah saja, tetapi juga seluruh pemangku kepentingan lainnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia kurun waktu dua tahun terakhir menunjukkan tren yang meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin kurang permisif terhadap korupsi. Jika ditelaah lebih dalam, dimensi persepsi yang merupakan salah satu penyusun IPAK tidak sejalan dengan kondisi ini. Indeks persepsi terus turun sejak tahun 2019 hingga tahun 2020.

Persepsi Anti Korupsi
IPAK diperoleh dari Survei Perilaku Anti Korupsi yang dilakukan oleh BPS di seluruh provinsi di Indonesia. Tindak korupsi yang dikumpulkan dalam survei ini hanya korupsi dalam skala kecil (petty corruption) yaitu penyuapan, pemerasan dan nepotisme. IPAK disusun dari dua dimensi yakni indeks persepsi dan indeks pengalaman.

Indeks persepsi menggambarkan pemahaman dan penilaian masyarakat terhadap perilaku anti korupsi di lingkup keluarga, komunitas dan publik. Sedangkan indeks pengalaman mencakup pengalaman masyarakat ketika berhubungan dengan layanan publik dan pengalaman lainnya.

Hal menarik yang perlu dicermati adalah pergerakan indeks persepsi tidak sejalan dengan indeks pengalaman dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Sejak tahun 2019, indeks ini turun 0,12 poin hingga tahun 2020 (3,68).

Dapat disimpulkan pemahaman masyarakat dalam menilai kewajaran perilaku koruptif yang biasa terjadi di lingkup keluarga, komunitas maupun publik semakin meningkat. Dari ketiga lingkup tersebut peningkatan terbesar terjadi pada lingkup keluarga.

Padahal seyogiyanya pembentukan pribadi anti korupsi dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Pendidikan di lingkungan keluarga merupakan batu pijakan pertama yang menentukan perkembangan karakter individu.

Menurut wilayah tahun 2020, indeks persepsi daerah perkotaan (0,14) turun lebih besar dibanding daerah perdesaan (0,11). Penurunan pemahaman tentang anti korupsi terbesar di daerah perkotaan juga terjadi pada lingkup keluarga.

Sementara itu di daerah perdesaan penurunan terbesar terjadi pada lingkup komunitas. Dalam lingkup komunitas ada dua kelompok kegiatan yang dinilai yakni hajatan dan kegiatan keagamaan.

Dari masing-masing kegiatan tersebut dilihat bagaimana persepsi individu terhadap sikap memberi uang/barang/fasilitas kepada ketua RT, RW, Kades/lurah atau tokoh masyarakat lainnya.

Wajarkah (Anti) Korupsi?
Indikator penyusun dimensi persepsi, masyarakat diminta menilai kewajaran perilaku koruptif yang biasa terjadi di lingkup keluarga, komunitas dan publik. Hasilnya, persentase pendapat masyarakat terhadap kewajaran semua perilaku koruptif yang ditanyakan di masing-masing lingkup sebagian besar meningkat.

Persentase masyarakat yang menganggap wajar sikap seseorang menggunakan barang milik anggota keluarga tanpa seizin pemiliknya meningkat paling banyak dibanding persepsi terhadap perilaku korupsi lainnya di lingkup keluarga. Sementara di lingkup publik adalah persepsi masyarakat yang menganggap wajar menerima pembagian uang/barang/fasilitas pada saat Pilkades/Pilkada/Pemilu.

Lain halnya dengan lingkup komunitas. Naiknya permisifitas korupsi di lingkup komunitas dimungkinkan karena masyarakat semakin permisif terhadap seluruh perilaku korupsi baik saat kegiatan hajatan maupun keagamaan. Persentase kenaikan terbesar adalah masyarakat yang menganggap wajar memberi uang/barang/fasilitas kepada tokoh masyarakat lainnya menjelang kegiatan hari keagamaan yakni dari 40,92 persen menjadi 46,55 persen pada tahun 2020.

Seluruh kondisi ini sebaiknya lebih diperhatikan pemerintah guna pencegahan dan pemberantasan korupsi di segala bidang. Terlebih lagi semakin merosotnya pemahaman dan penilaian masyarakat tentang perilaku anti korupsi di segala lini kehidupan.

Dengan kata lain persepsi kewajaran masyarakat terhadap beberapa kebiasaan tindak korupsi semakin meningkat. Sementara di sisi lain pemerintah terus berupaya agar pihak manapun tidak menjadi korban maupun pelaku korupsi.

Karenanya salah satu upaya yang dapat dilakukan bangsa ini adalah dengan membangun pendidikan karakter sejak dini. Bangsa yang memiliki karakter kuat dapat menghalau berbagai dampak negatif yang terjadi termasuk korupsi. Pendidikan karakter anti korupsi dapat dimulai dari lingkup keluarga.

Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi setiap individu yang posisinya tidak dapat digantikan oleh lembaga pendidikan manapun. Akan tetapi lingkungan masyarakat dan dunia pendidikan juga harus turut serta mengimplementasikan hal tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh Theodore Roosevelt bahwa mendidik seseorang hanya untuk berpikir dengan akal tanpa disertai dengan pendidikan moral berarti membangun suatu ancaman dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu pemerintah juga tidak boleh berhenti berupaya menghapus sisa warisan tindakan koruptif birokrasi masa lalu yang masih membudaya sampai saat ini.

Jika sinergitas dari keluarga, masyarakat maupun pemerintah terus berjalan beriringan, maka tidak menutup harapan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkarakter kuat dan semakin tidak permisif terhadap korupsi. Semoga.

Penulis adalah ASN BPS Provinsi Sumatera Utara.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2