Konsistensi Politik Santun Muhammadiyah - Waspada

Konsistensi Politik Santun Muhammadiyah
Oleh Qad Jaffal Qalam

  • Bagikan

Muhammadiyah sudah berada di usia yang ke – 109 pada 18 November 2021, menjadikannya ormas Islam yang bisa dikatakan sepuh dalam bidang pergerakannya. Dalam perjalanannya sebagai salah satu ormas Islam di Indonesia, Muhammadiyah selalu teguh membumikan gerakan pemurnian (tajdid) mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya yang diajarkan Rasulullah SAW.

Tidak hanya itu, Muhammadiyah mengepakkan sayapnya dalam dunia pendidikan, kesehatan, amal usaha, sosial masyarakat dan lain sebagainya. Namun Muhammadiyah tidak terlepas dalam salah satu bidang yang sangat berpengaruh di negara ini yaitu politk. Dalam pergerakanya Muhammadiyah memiliki pandangan tidak berpolitik praktis dan tidak juga buta akan politik. Membangun bangsa ini dibutuhkan peranan nyata, dan dibutuhkan juga politik di dalamnya dalam memposisikan diri dalam mengambil peran serta kebijakan agar bisa membangun transformasi sosial.

Dalam tulisan Haedar Nashir, yang berjudul Dinamika Politik Muhammadiyah yang menjelaskan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah dapat memainkan fungsi sebagai “kekuatan politik” dan tidak “berpolitik praktis”. Dalam hal ini setidak-tidaknya ada dua skenario besar yang dapat dimainkan oleh Muhammadiyah, yaitu:

Pertama, peran politik institusional. Muhmmadiyah memainkan fungsi atau peranan secara kelembagaan. Bahwa Muhammadiyah secara organisasi (institusi) memainkan fungsi sebagai kelompok penekan, kelompok kepentingan, dan kelompok asosiasi yang memberikan kontrol politik, mempengaruhi pengambilan kebijakan politik, memainkan public opinion, memberikan pendidikan budaya politik, melakukan lobby, membangun komunikasi dan hubungan personal, menyampaikan protes dan demonstrasi, serta fungsi-fungsi politik tidak langsung lainnya, baik yang konvensional maupun non konvensional sesuai dengan kepentingan, kondisi, dan prinsip yang dimiliki oleh Muhammadiyah.

Kedua, peran politik personal. Peran ini dimainkan oleh orang-orang Muhammadiyah yang aktif dalam partai politik, anggota legislatif dan eksekutif, dan mereka yang berada di jalur institusi kenegaraan/pemerintahan sesuai dengan posisi dan fungsi masing-masing. Peran personal juga dapat dimainkan oleh kader-kader Muhammadiyah di dunia swasta dan kaum profesional sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Seyognya Muhammadiyah tidak membatasi para kader-kadernya untuk berkecimpung didalam dunia politik, Muhammadiyah berpandangan setiap kadernya mempunyai hak untuk berpolitik sebagai jalan untuk berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, Muhammadiyah senantiasa membekali serta membentengi secara organisatoris dengan tetap berkomitmen dan konsisten terhadap garis perjuangan (Khittah Muhammadiyah) dalam artian Muhammadiyah memiliki konsep high politic dalam peranannya.

Adapun sebagaimana yang pernah disampaikan Haedar Nashir yang telah menjelaskan bahwa pada prinsipnya melalui khittah yang dilangsungkan beberapa kali ingin melakukan penegasan ulang bahwa secara garis besar menentukan kebijakan dan orientasi gerakannya untuk:

Pertama, menentukan garis-garis organisasi yang mengikat dan ditaati oleh seluruh anggotanya sebagai kebijakan, arahan, pedoman dan ketentuan dalam bersikap dan bertindak atas nama organisasi.

Kedua, menempatkan secara objektif dan verifikasi kerja mengenai lapangan dakwah pembinaan masyarakat dengan lapangan perjuangan politik untuk meraih kekuasaan negara.

Ketiga, penegasan posisi dan peran Muhammadiyah yang bergerak di lapangan dakwah dan tidak bergerak di lapangan politik-praktis atau politik yang berorientasi pada kekuasaan.

Keempat, garis kebijakan organisasi yang menetapkan tidak ada hubungan organisatoris dengan kekuatan/partai politik mana pun sebagai posisi objektif untuk bersikap netral/berjarak dan tidak mengimpitkan diri, mendukung, dan bekerja sama secara politik dengan organisasi politik tersebut.

Kelima, garis kebijakan yang memberi kebebasan kepada anggotanya untuk aktif atau tidak aktif dalam partai politik, serta untuk memilih atau tidak pilihan politik sesuai dengan hak asasinya dengan ketentuan yang digariskan perserikatan.

Keenam, pandangan teologis Muhammadiyah tentang politik sebagai arena ”urusan duniawi” yang berlaku hukum ijtihad dan kebijakan organisasi.

Ketujuh, peran-peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga kendati tidak aktif/tidak memilih perjuangan politik praktis, tetapi proaktif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan bernegara serta menentukan sikap tertentu terhadap kebijakan-kebijakan negara sebagaimana layaknya kekuatan masyarakat atau kelompok kepentingan dalam sebuah negara yang demokratis dengan posisi sebagai kekuatan moral-keagamaan dan bukan sebagai kekuatan politik.

Berbicara politik, sangat diperlukan Etika politik sebagai perkembangan kehidupan berpolitik, karena etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai pondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan. Etika politik harus menjadi buku panduan utama dengan mengedepankan politik santun, cerdas dan selalu menempatkan bangsa dan negara diatas kepentingan partai dan golongan.

Dalam berpolitik pun harus mengedepankan etika dan moral, salah satunya ditandai dengan kedewasaan saat berdialog dan juga dapat menomorduakan kepentingan pribadi atau kelompok. etika berpolitik yang baik dan diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku, antarkekuatan sosial politik, serta antarkelompok kepentingan lainnya. Sehingga mencapai kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi golongan.

Dapat kita lihat dengan jelas sebuah trademark yang sangat melekat pada Muhammadiyah akan dunia politik, yang tertuang jelas sesuai apa yang telah dikatakan oleh Haedar Nashir baik dalam tulisannya yang berjudul Dinamika Politik Muhammadiyah dan juga mengenai 7 poin garis perjuangan Muhammadiyah (Khittah). Bahwa Muhammadiyah walaupun tidak berpolitik praktis secara langsung, namun sangat berperan dalam perjalanan perpolitikan di Indonesia.

Dua skenario yang dibangun dengan berlandaskan 7 poin Khittah Muhammadiyah sebagai rambu-rambu para kadernya, Muhammadiyah mampu dan senantiasa hadir di garda terdepan dalam merespon seluruh perpolitikan Indonesia sebagai kelompok penekan, kontrol politik, dan pengaruh pengambilan kebijakan politik.

Dengan berpegang teguh pada dua skenario tersebut di tambah 7 poin garis perjuangannya (Khittah), Muhammadiyah pada perjalananya konsisten terhadap perannya sebagai kelompok asosiasi politik kontrol dengan mengedepankan etika politk santun, kesantunan disini diartikan bahwa Muhammadiyah dalam memberikan kritik terhadap kebijakan politik di Indonesia yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan bangsa sesuai dengan jalur dan koridor konstitusi yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini dapat kita lihat sebagaimana beberapa tahun kebelakang, Muhammadiyah acap kali mengajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi yang diantaranya adalah Undang-Undang Migas dan Sumber Daya Air, UU Devisa, UU Penanaman Modal, dan UU Ketenagalistrikan. Tak hanya mengajukan Judicial Review ke MK Muhammadiyah juga sering terlibat dalam audiensi terhadap legislatif maupun eksekutif.

Inilah yang dilakukan Muhammadiyah sampai dengan saat ini dalam mengambil peran dan memainkan fungsinya, yang selalu konsisten menginspirasi kancah perpolitikan di indonesia dengan nilai-nilai kebenaran,akhlak dan kejujuran. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa menjadi utama yang digaungkan Muhammadiyah dalam setiap respon terhadap perpolitikan di indonesia dengan mengambil sikap netral tanpa memihak siapapun. WASPADA

Penulis adalah MAHASISWA MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

  • Bagikan