KONFLIK antara Rusia dan Ukraina, yang memuncak pada tahun 2014 dengan pencaplokan Krimea oleh Moskow, telah menjadi perhatian utama dunia. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan tentang peran hukum internasional dalam mengatur hubungan negara.
Hukum Internasional dan Aneksasi Krimea
Aneksasi Krimea oleh Rusia dipandang sebagai pelanggaran hukum internasional, khususnya konsep kedaulatan dan integritas teritorial. Pasal 2, paragraf 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melarang ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara. Selain itu, Deklarasi Helsinki tahun 1975 tentang Keamanan dan Kerjasama di Eropa menegaskan kembali nilai-nilai tersebut dengan menekankan ketaatan pada kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.
Banyak perjanjian bilateral antara Rusia dan Ukraina, termasuk Perjanjian Persahabatan, Kerja Sama, dan Kemitraan tahun 1997, juga relevan dalam konteks konflik Rusia-Ukraina. Perjanjian ini menghormati kedaulatan, keutuhan wilayah, dan batas-batas antara kedua negara, serta status Krimea sebagai bagian dari Ukraina.
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tanggapan komunitas internasional terhadap aneksasi Krimea oleh Rusia juga mencakup resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Pada Maret 2014, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 68/262, berjudul “Integritas Teritorial Ukraina.”
Resolusi ini menegaskan kembali komitmen terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan kemerdekaan politik Ukraina.
Selain itu, resolusi ini menyatakan bahwa referendum yang diadakan di Krimea pada 16 Maret 2014, yang menghasilkan keputusan untuk bergabung dengan Rusia, tidak memiliki keabsahan hukum dan tidak dapat dianggap sebagai dasar untuk mengubah status Krimea. Resolusi ini diadopsi dengan 100 suara mendukung, 11 menentang, dan 58 abstain, menunjukkan mayoritas dukungan dari negara-negara anggota PBB untuk posisi Ukraina.
Prinsip Non-Intervensi dan Responsibility to Protect (R2P)
Konflik Rusia-Ukraina juga menunjukkan pentingnya konsep non-intervensi dalam urusan internal negara lain. Prinsip hukum internasional ini melarang negara mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Meskipun demikian, invasi Rusia ke Krimea menunjukkan bahwa negara-negara besar dengan kepentingan geopolitik di wilayah tersebut sering mengabaikan gagasan ini.
Di sisi lain, konsep hukum internasional “responsibility to protect” (R2P) menekankan kewajiban negara untuk melindungi penduduk sipil dari kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Gagasan ini dapat diterapkan dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, khususnya sehubungan dengan laporan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.
Namun, sulit untuk melaksanakan R2P dalam hal ini karena perspektif yang bertentangan tentang legalitas aktivitas Rusia dan masalah politik yang terkait dengan penegakan prinsip ini dalam perang internasional.
Kemungkinan Dasar Hukum untuk Menuntut Rusia
Dalam menghadapi aneksasi Krimea oleh Rusia, beberapa dasar hukum yang mungkin dapat digunakan untuk menuntut Rusia, antara lain:
Pelanggaran terhadap Piagam PBB: Seperti disebutkan sebelumnya, aneksasi Krimea oleh Rusia melanggar Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, yang melarang penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara mana pun.
Pelanggaran terhadap Deklarasi Helsinki: Deklarasi ini menegaskan kembali prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam PBB, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial negara. Rusia telah melanggar prinsip-prinsip ini dengan aneksasi Krimea.
Pelanggaran terhadap perjanjian bilateral: Aneksasi Krimea juga melanggar Perjanjian Persahabatan, Kerjasama, dan Kemitraan antara Rusia dan Ukraina yang menegaskan integritas teritorial dan batas-batas yang ada antara kedua negara. Dengan menganeksasi Krimea, Rusia telah melanggar komitmennya untuk menghormati integritas teritorial Ukraina.
Pelanggaran hukum hak asasi manusia: Dalam proses aneksasi Krimea, terdapat laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penindasan terhadap kelompok etnis Tatar Krimea dan penutur bahasa Ukraina. Rusia dapat dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia ini.
Pelanggaran hukum humaniter internasional: Jika konflik Rusia-Ukraina dianggap sebagai konflik bersenjata internasional atau non-internasional, hukum humaniter internasional (Hukum Konflik Bersenjata) akan berlaku. Pelanggaran hukum humaniter internasional, seperti penggunaan kekerasan yang berlebihan atau serangan terhadap warga sipil, dapat menjadi dasar untuk menuntut Rusia.
Keterlibatan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Pengambilalihan Krimea oleh Rusia belum dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional. Namun, pada tahun 2014, Ukraina membuat deklarasi ke Pengadilan Pidana Internasional di mana mereka menerima yurisdiksi Pengadilan atas kejahatan yang diduga dilakukan di wilayah Ukraina sejak 20 Februari 2014. Pada tahun 2015, Pengadilan Pidana Internasional (ICC) memulai penyelidikan awal atas situasi di Ukraina, yang mencakup perilaku yang berkaitan dengan aneksasi Krimea dan aktivitas bersenjata di wilayah Donbass di Ukraina timur.
Meskipun demikian, ada sejumlah kesulitan yang menghambat proses hukum ICC. Pertama, Rusia bukan penandatangan Statuta Roma, yang mendirikan Pengadilan Pidana Internasional, sehingga Pengadilan tersebut tidak memiliki yurisdiksi langsung atas perilaku Rusia. Kedua, Dewan Keamanan PBB diizinkan untuk merekomendasikan kasus ke ICC, tetapi Rusia, sebagai anggota tetap dengan hak veto, dapat menggagalkan upaya tersebut.
Pengaruh Sanksi Internasional dan Upaya Diplomatik
Komunitas internasional menanggapi pelanggaran Rusia terhadap hukum internasional dengan mengambil tindakan terhadap pencaplokan Krimea. Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara lain memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia sebagai salah satu langkah utama yang diterapkan.
Langkah-langkah ini termasuk pembatasan akses ke pasar modal, larangan transfer teknologi tertentu, dan pembekuan aset serta larangan perjalanan bagi siapa pun yang dianggap bersalah atas pencaplokan Krimea.
Sanksi-sanksi ini memiliki pengaruh besar pada ekonomi Rusia, tetapi sejauh mana mereka berhasil mengubah kebijakan Rusia masih bisa diperdebatkan. Pengenalan sanksi ini menunjukkan upaya masyarakat internasional untuk melestarikan hukum internasional dan menegaskan bahwa aneksasi Krimea tidak dapat diterima.
Selain hukuman, upaya diplomatik telah dilakukan untuk menengahi konflik antara Rusia dan Ukraina. Dalam proses negosiasi “Format Normandia”, Rusia, Ukraina, Jerman, dan Prancis mencari penyelesaian konflik ini secara damai. Negosiasi ini menghasilkan perjanjian Minsk I (2014) dan Minsk II (2015), yang mencakup langkah-langkah untuk menghentikan perang di timur Ukraina dan mengembalikan kendali perbatasan ke Ukraina. Namun, pelaksanaan kesepakatan Minsk menemui banyak kendala, dan situasi di lapangan tetap bergejolak.
Konflik Rusia-Ukraina, khususnya aneksasi Krimea, menimbulkan masalah mengenai peran hukum internasional dalam mengatur hubungan antar negara, seperti yang ditunjukkan oleh penjelasan sebelumnya.
Meskipun ada beberapa alasan sah untuk menuntut Rusia, keterlibatan Mahkamah Pidana Internasional dalam kasus ini terhambat oleh non keanggotaan Rusia dalam Statuta Roma dan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB.
Konflik ini menyoroti pentingnya upaya diplomatik dan politik dalam menyelesaikan konflik internasional dan mengatasi hambatan yang dihadapi hukum internasional dalam mengadili pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara besar. (Penulis: Mahasiswa FISIP, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Airlangga, Surabaya)
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029VaZRiiz4dTnSv70oWu3Z dan Google News Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News ya.
