Komunikasi Sosial, Antara “Ingin” & “Harus“

Komunikasi Sosial, Antara “Ingin” & “Harus“
Oleh Drs Bahrum Jamil, MAP

  • Bagikan

Banyak hal yang mestinya dimengerti oleh para pejabat publik berkaitan dengan “What the poeple wants to know”, apa yang ingin diketahui oleh masyarakat, terutama dimasa pendemi ini

“Untuk apa ya vaksin sampai 2 kali”, “Kalau mau naik pesawat apa saja yang harus disiapkan”, “Dimana ya bisa vaksin”, “Bisa nggak ya, tempat vaksin pertama sama kedua itu berbeda”.

“Apa benar kalau divaksin keberadaan kita bisa terlacak karena ada sesuatu yang dimasukkan lewat serum nya”, “Apa naik kereta api perlu sertifikat vaksin”, “Penyekatan ini gunanya apa ya, selain memindahkan kemacatan”, “Kok PPKM diperpanjang sih, parameternya apa…”

Pertanyaan-pertanyaan tersebut selalu muncul di tengah-tengah masyarakat. Jawabannya juga beragam, tergantung siapa yang memberikan jawaban. Jika yang memberikan jawaban berasal dari pemerintahan, maka bisa jadi jawaban berbeda akan diterima oleh publik.

Apalagi kalau yang menjawab orang diluar pemerintahan, lebih beragam lagi jawabannya. Bisa menjelasklan, bisa melecehkan, dan bisa juga dijawab dengan sinis. Mestinya, ada proses Komunikasi Sosial yang memberikan satu jawaban dan jawaban tersebut bisa diterima oleh publik dengan meyakinkan, tanpa ada tafsiran lain terhadap pesannya.

Komunikasi Sosial merupakan suatu bentuk interaksi antar individu atau kelompok yang dilakukan dengan cara verbal maupun non verbal. Proses komunikasi ini dimaksudkan untuk menyampaikan sesuatu pesan dengan cara yang dapat dipahami oleh keduabelah pihak.

Pihak pemberi pesan dan pihak yang menerima pesan. Diharapkan juga mampu menghasilkan tanggapan yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Begitu pentingnya Komunikasi Sosial ini dilakukan dengan benar, karena jika tidak terarah dan benar, maka akan menimbulkan kebingungan bagi publik.

Juga akan menimbulkan berbagai tafsiran sehingga dampaknya akan mencipatakan berbagai tanggapan dan aksi yang tidak diharapkan. Maka, seyogyanyalah Komunikasi Sosial ini menjadi harapan bagi publik untuk menerima pesan yang akurat tentang segala sesuatu yang dijadikan acuan dalam kehidupan masyarakat.

Hal-hal yang menyangut kebjakan publik, terutama yang berkaitan dengan pandemi covid-19 saat ini, akan sangat memungkinkan terjadi multi tafsir, atau diinterpretasikan secara liar, atau bahkan publik akan menunjukkan perlawanan dan sikap sinis, jika tidak dikomunikasikan dengan baik dan benar.

“What the people wants to know and what the people should to know”, merupakan prinsip dasar dalam Komunikasi Sosial. Hal-hal yang “ingin” dan “harus” diketahui oleh publik, mestinya diperoleh dan diakses dari berbagai sumber dan dapat dimengerti dengan mudah.

Suatu ketika, penulis shalat di salah satu mesjid di daerah Kamphong Bharu, Kuala Lumpur, Malaysia. Penulis tertarik dengan satu poster yang tertempel di dinding masjid.

Isinya tidak ada sama sekali kaitannya dengan agama, tetapi suatu pemberitahuan yang berasal dari pemerintah setempat, mungkin setingkat kecamatan kalau kita di sini, dan ditandatangani juga oleh pemborong, lengkap dengan capnya.

Di poster itu tertulis maklumat bahwa pada minggu depannya, lengkap hari tanggal dan waktunya dari jam berapa hingga jam berapa, akan dilakukan perbaikan pada saluran air dan jalan.

Kemudian masyarakat di sekitar lokasi tersebut diminta untuk memindahkan mobilnya dan kenderaan lainnya, agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Tidak lupa juga dicantumkan kata maaf atas ketidaknyamanan ini.

Poster tersebut diakhiri dengan tanda tangan dan nama pejabat setempat dan pemborong yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Tidak cukup di poster saja, ternyata dilengkapi juga dengan sejumlah brosur yang isinya sama, dan dapat diambil serta dibawa pulang oleh para jamaah.

Persis seperti buletin yang kita jumpai di mesjid-mesjid pada saat shalat Jum’at. Betapa beradabnya pemerintah setempat dan betapa bahagianya publik yang dapat mengantisipasi kondisi ketika pekerjaan itu dilakukan. Mereka benar-benar memberikan “what the poeple should to know”.

Apa yang harus diketahui publik. Bandingkan dengan apa yang kita alami di sini. Bahkan konon kabarnya, di negeri Paman Sam, pemerintah bisa dituntut oleh publik karena tiba-tiba ada pemadaman listrik yang dilakukan tanpa terlebih dahulu menginformasikan kepada masyarakat.

Pemerintah setempat bisa membayar kerugian masyarakat atas pemadaman yang dilakukan tersebut, baik moril maupun materil

What the poeple wants to know, apa yang ingin diketahui oleh masyarakat, juga merupakan hal penting yang seyogyanya menjadi perhatian para pejabat publik.

Para pejabat publik jangan hanya sekedar melahirkan kebijakan publik, dan mengimplementasikannya di tengah masyarakat tanpa menjelaskan esensi dan latar belakang dari kebijakan publik itu dirumuskan.

Setiap kebijakan tentunya mempunyai kosekwensi ketika diimplementasikan. Kebijakan yang sudah dibuat oleh pemangku kebijakan, mestinya terhindar dari multi tafsir dengan menggunakan bahasa yang lugas, tegas, dan bisa dimengerti dengan mudah.

Hal ini akan menutup kemungkinan adanya tafsiran yang “liar”, sikap resistensi yang tinggi, dan bahkan protes dari masyarakat yang akan terkena dampak dari kebijakan tersebut.

Untuk itulah para Pejabat Publik perlu mengawal kebijakan itu dengan informasi yang ingin diketahui, terutama untuk publik yang terkena dampak langsung dari kebijkan tersebut.

Contoh paling hangat adalah ketika adanya penyekatan di berbagai tempat tempat yang berkaitan dengan PPKM level 4 atau 5 yang dialami Kota Medan.

Hari pertama masyarakat bisa menerima walaupun “ngedumel”. Hari kedua begitu juga bahkan ada yang mulai protes karena tempat usahanya disuruh tutup atau pengunjung disuruh bubar.

Hari ketiga masyarakat datang dengan poster, mempertanyakan apa tujuan penyekatan ini dan samapi kapan. Ironinya, petugas yang ada pada lokasi tersebut kelihatan gamang, dan kurang mengatahui masalah, tidak mampu menjawab dengan jawaban yang informatif.

Ujungnya mengatakan bahwa masalah ini akan dibawa ke tingkat atasan. Sungguh ironis. Mengapa tidak terjalin suatu Komunikasi Sosial yang baik dan efektif antara pihak pemegang kebijakan publik dengan publiknya.

Padahal berbagai perguruan tinggi di Medan, baik negeri maupun swasta, mempunyai banyak ahli Komunikasi Sosial. Bahkan sudah bergelar Doktor dan sudah Guru Besar.

Pertanyaan nya, “Kok nggak dipakai ya, oleh gugus tugas Covid-19 baik tingkat provinsi, maupun tingkat kota/kabupaten”.

Apakah para petinggi, pemangku jabatan, dan pembuat kebijakan, tidak menyadari betapa pentingnya Komunikasi Sosial dalam rangka mengimplementasikan serta mengawal kebijakan publik agar efektif membawa manfaat kepada masyarakat luas.

Banyak hal yang mestinya dimengerti oleh para pejabat publik berkaitan dengan “What the poeple wants to know”, apa yang ingin diketahui oleh masyarakat, terutama dimasa pendemi ini.

Begitu banyak informasi yang tak jelas dan hoaks yang dapat diakses dari media sosial. Hal ini membuat masyarakat terbelah dalam menerima dan bersikap sebagai dampak dari informasi yang tidak jelas dan hoax tersebut.

Kondisi inilah yang seyogyanya diimbangi oleh para pejabat publik dengan Komunikasi Sosial resmi kepada masyarakat.

Bukankah setiap organisasi publik, mulai dari provinsi dan kabupaten/kota, serta organisasi perangkat daerah, banyak yang memiliki bagian Humas, yang tentu saja tugasnya bukan sejedar memantau pemberitaan atau melakukan klipping terhadap berita yang ada.

Tetapi idealnya justru menjadi sumber berita untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar dapat memperoleh: “Apa yang harus mereka ketahui, dan apa yang ingin mereka ketahui”.

Dengan mengoptimalkan fungsi Humas ini, publik atau masyarakat akan tidak sulit untuk mendapatkan informasi yang benar-benar valid dan dipakai sebagai acuan dalam beraktivitas.

Juga akan menerima dengan ikhlas dan senang hati konsekwensi logis dari dampak kebijakan publik yang berhubungan dengan dirinya. Hal penting juga, mampu menangkis informasi-informasi yang propokatif, hoaks, manipulatif, dan sebagainya.

Sehingga publik dan masyarakat pada umumya, dapat menjadikan Komunikasi Sosial dari para pejabat publik ini sebagai satu-satunya sumber yang layak dipercaya. Ketika komunikasi sosial ini sudah berjalan dengan baik, maka berbagai pertanyaan yang penulis ungkapkan diawal tulisan ini, tidak perlu muncul di tengah-tengah masyarakat. WASPADA

Penulis adalah Dosen Tetap Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area (UMA), Medan.

  • Bagikan