Komunikasi Kebencanaan - Waspada

Komunikasi Kebencanaan

  • Bagikan

 

Jangan sampai perumusan kebijakan disengaja tak melibatkan dua orang terpenting: orang beriman dan orang berilmu, disebabkan pemerioritasan transaksi oligarki

 

Komunikasi efektif itu seperti apa? Terutama selama krisis ini, urusan komunikasi bukan hanya tentang isi pesan yang harus disebar tanpa penundaan. Tetapi juga tentang target difahami oleh seluruh lapisan masyarakat, dan bagaimana memicu keterlibatan. Pertama, sebagai proses interaktif pertukaran informasi dan pendapat di antara individu, kelompok, dan institusi.

Kedua, dalam mekanisme keberlangsungannya juga harus merangkum beragam pesan. Misalnya tentang sifat risiko dan bagaimana pesan penting lainnya dikemas. Karena itu, ketiga, masalah utama di sini menjadi tidak sepenuhnya tentang risiko. Karena, keempat, selain merancang cara terbaik mengemas pengungkapan keprihatinan, kelima, memerhitungkan pendapat atau reaksi terhadap pesan risiko juga sangat penting.

Keenam, secara gradatif, menargetkan perubahan sikap orang juga harus dihitung dalam perencanaan komunikasi. Agar semua yang dilakukan tak sia-sia, tidak ketinggalan, ketujuh, adalah pengaturan hukum yang memerhitungkan segala dampak, dan, kedelapan, bentuk-bentuk kelembagaan yang memiliki keterandalan untuk pelaksanaan manajemen risiko (National Research Council, 1989, hlm 21).

Tentu saja, kesembilan, platform media yang sesuai sangat penting. Kesepuluh, kepercayaan kepada pemerintah tidak boleh menurun dan itu sangat tergantung kepada apa yang dipikirkan, apa yang dicapkan dan apa yang dikerjakan yang tak akan pernah lolos dari audit sosial.

Temuan Para Ahli
Adanya variasi pengalaman empiris menimbulkan pertanyaan, mengapa negara tertentu berhasil melandaikan kurva terinfeksi Covid-19 lebih awal dan yang lain kewalahan? Alasannya kompleks.

Tetapi diyakini keberhasilan respons sebagian negara terbukti bergantung pada, pertama, kecepatan dan skala intervensi; kedua, bagaimana masyarakat menerima, memahami, dan, ketiga, efektivitas rangsangan persuasi mendorong kegairahan bertindak berdasarkan informasi pemerintah dan lembaga lain.

Negara dengan masyarakat ukuran besar yang meski sama-sama menghadapi masalah serupa (pandemi Covid-19), sesungguhnya menghendaki pendekatan beragam. Tak berguna mengandalkan cerita sukses di suatu tempat untuk replikasi di tempat lain. Ada “hukum besi keadaan”, bahwa tidak ada strategi komunikasi “satu ukuran yang cocok untuk semua”.

Meski begitu, menelaah temuan kunci berbagai disiplin ilmu sosial (terutama ilmu komunikasi, sosiologi, antropologi, psikologi dan kebijakan publik) yang menawarkan karakteristik mendasar dari komunikasi krisis yang efektif dan yang menyarankan perbaikan tindakan pemerintah, sangat bermanfaat ditelaah. Selain itu, jangan sampai perumusan kebijakan disengaja tak melibatkan dua orang terpenting: orang beriman dan orang berilmu, disebabkan pemerioritasan transaksi oligarki.

Sama sekali tak dapat dinafikan bahwa nilai, pengetahuan dan perspektif yang diperebutkan menghasilkan ketegangan dalam setiap pembuatan kebijakan (Cairney, 2015; Cash et al., 2003; Head, 2016) yang mengakibatkan pergulatan politik, ideologi dan nilai dan selalu melahirkan benturan (Head, 2010a, 2010b; Parkhurst, 2017a, 2017b; Sanderson, 2009; Alford and Head, 2017; Parkhurst dan Abeysinghe, 2016).

Sudut kritis tanggapan masyarakat bahkan terhadap keputusan yang tepat secara akademis kemungkinan akan terjadi (Head, 2010a, 2010b; Mols et al., 2020; Parkhurst, 2017a, 2017b; Parkhurst dan Abeysinghe, 2016) yang potensil meniscayakan antipati atau setidaknya ketidaksepakatan (Cairney, 2016; Head, 2007).

Menjadi demikian pentinglah menyadari studi kebijakan untuk selalu bergerak melampaui “perspektif-perspektif naif” yang menyepelekan prinsip hubungan langsung antara basis bukti dan strategi komunikasi yang optimal (Bernadette Hyland-Wood, John Gardner, Julie Leask & Ullrich K. H. Ecker, 2021).

Pengembangan pesan harus berdasar bukti, transparansi dan keterlibatan pemangku kepentingan (Covello, 2003; Everett et al., 2020) yang dengan sendirinya selalu memerlukan konsultasi uji sahih. “Komunikasi naif” lainnya adalah ketika suatu sektor mengklaim diri terkedepan dalam perancangan kebijakan.

Faktor Kepemimpinan
Kisis ini menghendaki optimalisasi peran pemerintah, termasuk meminta kepercayaan publik dan kerjasamanya untuk menjadi bagian dari solusi (Jetten et al., 2020; Levy, 2020; Siegrist dan Zingg, 2014).

Kepemimpinan yang diharapkan adalah yang dapat menumbuhsuburkan rasa memiliki (Haslam et al, 2011). Tanggapan dan keterlibatan masyarakat sangat dipengaruhi identitas budaya, sosial, usia, jenis kelamin, dan akses ke sumber daya yang memengaruhi cara berkomunikasi dan bertindak (Cash et al., 2003; Tangney, 2017).

Pada ‘era pasca-kebenaran’, komunikasi pemerintah dapat dilihat oleh sebagian orang secara inheren bersifat politis belaka dan sarat nilai yang secara subjektif dianggap berbeda (Cairney, 2016; Lewandowsky et al., 2017; Mulgan, 2005).

Ego sektoral memang sebuah tragedi, tetapi jauh lebih tragis lagi ketika muncul arogansi klaim diri sebagai lebih otoritatif hanya karena mandat kekuasaan sehingga, misalnya, memperlakukan masyarakat sebagai awam yang seyogyanya hanya perlu loyal atas apa pun yang diinstruksikan.

Padahal masyarakat itu memiliki segalanya. Mulai dari posisi tak tergantikan sebagai pemberi legitimasi politik sampai kepada kecerdasan-kecerdasan tersembunyi yang kerap selalu disepelekan. Tanpa disadari kerap basis pengetahuan masyarakat dapat saja lebih terandalkan dibanding apa pun yang dibanggakan oleh pemegang kekuasaan sebagai kemewahannya sendiri.

Terutama di negara yang masyarakatnya masih hidup dengan berbagai warisan kebijakan berbasis nilai leluhur, meski telah lama dikalahkan oleh arus ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) berbasis hegemoni dan motif kapitalisme, tidak ada bukti memuaskan yang begitu mutlak untuk mensahkan pemakzulan keberlakuan nilai lama. Apalagi jika nilai-nilai itu bersumber dari otoritas sumber tak tertandingi (ajaran agama).

Masalahnya, nilai lama sering dianggap out of date dan sekonyong-konyong dimusuhi. Dianggap simbol keterbelakangan. Kegagalan menata singkronisasi kecerdasan tradisional itu di satu ufuk dengan inovasi iptek di ufuk lain adalah tragedi. Sekularisasi juga menghantam, sehingga modalitas sosial berbasis nilai agama dipandang tak bermanfaat. Tragedi ini menyulitkan bangsa untuk hidup dengan karakternya sendiri.

Komunikasi dan kepemimpinan efektif adalah inti pengelolaan pandemi, lanskap sosial dan ekonomi yang berubah cepat (Carter et al., 2011; Siegrist dan Zigg, 2014). Banyak Negara berayun di antara pesan imperative kekuatan asing (Negara mau pun multi-national corporations) dan masalah domestik dasar.

Prematur dan menjauhi kebutuhan masyarakat, produk kebijakan yang selalu perbenturan kekuatan komprador dalam negeri, yang lazimnya berfungsi sebagai mentor atau fasilitator bagi oligarki yang tak sudi bahkan tega memerioritaskan maslahat bangsanya sendiri, kerap terjadi. Negara-negara defisit demokrasi yang kemampuannya hanya pada tingkat penggelaran demokrasi prosedural berintikan pemilu berkala kerap mengalaminya.

Dengan cara seperti itulah, kualitas kepemimpinan dapat selalu menjauhkan solusi dari jangkauan pemerintahan itu sendiri dan apalagi masyarakatnya. Adalah diskusi kebijakan yang begitu genting dan mendunia ketika dua ufuk berbenturan, yakni antara save human first dan economic recovery untuk menuju sebuah kondisi yang disebut new normal.

Kegagalan demi kekagalan akan terus menerpa. Meski dapat selalu ditingkahi klaim-klaim sepihak tentang kesuksesan yang lazim dihiasi angka-angka statistik tak terandalkan, namun karena klaim sukses tak sesuai realitas sosial, penggerusan legitimasi pun terjadi.

Pemimpin bijak seyogyanya segera tahu akar masalah. Tetapi dorongan kepentingan yang berbenturan (dikte imperative kepentingan kapitalisme asing, negara atau multi-national corporatins) dan pengistimewaan kepentingan oligarki dalam negeri di satu ufuk, dan maslahat masyarakat di ufuk lain, kerap melemparkan nasib masyarakat dengan berbagai retorika.

Ada tahapan perkembangan merangkak menuju civil disobediens. Karena pemerintah di mana saja dan kapan saja akan selalu menakutinya, maka kerap jalan yang dipilih justru proses mempercepat terjadinya civil disobediens, yakni resep kuno: penekanan berlabel penertiban sosial.

Bernadette Hyland-Wood, John Gardner, Julie Leask & Ullrich K. H. Ecker (2021) merangkum hasil studi berskala global dalam komunikasi penangan Covid-19 untuk tiba pada kesimpulan rekomendasi strategi perkuatan komunikasi yang mengacu pada lensa disiplin beragam.

Mereka ingin ditantang untuk kesimpulan bahwa komunikasi krisis pemerintah yang efektif bergantung pada keterlibatan masyarakat. Mengarusutamakan proses komunikasi dua arah untuk tindakan dan kecepatan serta skala tanggapan pemerintah sangat penting.

Landasan pendekatan komunikasi harus berbasis kepercayaan untuk dapat memanfaatkan kerjasama. Mempertahankan perilaku transparansi, kejujuran menjadi prasyarat selain pentingnya pemilihan plafform media.

Dalam masyarakat demokratis akan ada keragaman nilai dan perspektif serta bukti dan pengetahuan yang diperebutkan yang selalu harus dirujuk dalam mengembangkan panduan bagi pembuat kebijakan dan komunikator serta memberikan nilai sebagai alat pendidikan, dasar untuk debat publik, panduan untuk penyelidikan empiris, dan tolok ukur untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Penutup
Komunikasi khas pandemi terkait dengan studi lintas disiplin (komunikasi, psikologi sosial, dan studi kebijakan) dengan ditopang epidemiologi dan virologi. Karena itu komunikasi efektif era Covid-19 memerlukan perspektif lintas disiplin berdasar bukti dan mencerminkan nilai-nilai masyarakat demokratis.

Negara-negara yang terlalu ambisi menunggalkan penanganan dan pelaksanaan kebijakan kerap terjebak mengingkari kekuatan sendiri, yakni kekayaan kelembagaan sosial. Jika kelembagaan sosial merasa tak perlu dilibatkan, mereka akan merasa sebagai objek yang direndahkan.

Organisasi pemerintah itu sangat terbatas baik dalam jaringan maupun kapasitas, dalam kondisi tertentu bahkan juga keterpercayaan. Menyanggah kekuatan kelembagaan sosial adalah proses sistematis bunuh diri politik.  WASPADA

Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).

  • Bagikan