Ketika Elektabilitas Gerindra “Jeblok”

Ketika Elektabilitas Gerindra “Jeblok”

  • Bagikan

Bergabungnya Sandiago Uno ke kubu pemerintah semakin memperkuat persepsi publik Gerindra sudah tidak bisa diharapkan lagi sebagai patai penyambung lidah masyarakat yang kecewa kepada berbagai kebijakan pemerintah

Prahara yang begitu kuat pernah mendera Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pemilu 2014. Dimana PD yang sudah berkuasa dua periode di pemerintahan hanya meraih 9,43 persen dan Pemilu 2019 jumlah perolehan suara anjlok terus hanya mendapatkan suara 7,7 persen.

Bandingkan saat Pemilu 2009 perolehan suara PD mencapai 20,85 persen dan Pemilu 2004 PD menjadi the rising star – partai pendatang baru yang meraup 7,45 persen suara nasional.

Ditengarai jebloknya perolehan suara partai berlambang mercy itu di Pemilu 2014 bermuara dari adanya kasus korupsi yang melibatkan para elit partai. Publik menilai apa yang dikampanyekan Demokrat sebagai Parpol yang anti korupsi tidak nyambung dengan perilaku para elitnya.

Pemilih tentu kecewa karena perilaku koruptif yang melilit petinggi Demokrat. SBY sediri yang tidak bisa lagi maju sebagai presiden seolah sudah kewalahan mengawasi perilaku anak buahnya yang terlibat korupsi.

Sepertinya apa yang pernah menimpa Demokrat dalam dua kali putaran Pemilu bisa saja menimpa PDIP dan Partai Gerindra bila beranjak dari hasil survei elektabilitas kedua Parpol tersebut.

Sebagaimana hasil survei Polmatrik Indonesia yang dirilis pada 29 Desember 2020 kedua Parpol elektabilitasnya melorot dibanding survei sebelumnya yang dilakukan pada bulan September 2020. Dimana elektabilitas PDIP anjlok dari 28,79 persen menjadi 25,5. Sementara Parpol lain tetap stabil elektabilitasnya

Gerindra juga mengalami hal yang sama merosot dari 13,9 persen menjadi 10,1 persen. Sebaliknya terjadi kenaikan elektabilitas Demokrat yang melonjak dua kali lipat dari sebelumnya dari 3,7 persen menjadi 7,5 persen.

Kuat dugaan kenaikan elektabilitas Demokrat merupakan imbas dari kasus korupsi yang menjerat kader PDIP dan Gerindra yang menjabat sebagai menteri di Kabiner Kerja. Dimana rasa kecewa publik terhadap kedua Parpol karena keterlibatan kadernya dalam korupsi berimbas dengan terjadinya perpindahan dukungan ke Demokrat.

Hasil survei yang dilakukan Voxpopuli Research Center pada 26-32 Desember 2020 hampir sama dengan temuan Polmatrik Indonesia. Dimana elektabilitas PDIP anjlok, sebelumnya 33,5 persen (Juni 2020) dan 31,3 persen (Oktober 2020), kini hanya 19,6 persen.

Partai Gerindra juga mengalami hal sama, sebelumnya stabil di angka 14,1 persen (Juni 2020) dan 13,9 persen (Oktober 2020), kini merosot tajam menjadi 9,3 persen. Adapun Parpol lain tingkat elektabilitas tetap stabil tidak ada kenaikan dan penurunan yang siginifikan.

Sebaliknya elektabilitas Demokrat mengalami tred positif dengan perbandingan Juni, meraih 3,4 persen, Oktober turun tipis 3,3 persen dan melonjak menjadi 5,1 persen di bulan Desember 2020. Hal sama dialami Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai satu-satunya Parpol yang mendeklarasikan diri berseberangan dengan pemerintah. Pada bulan Juni meraih 5,3 persen, kemudian naik tipis menjadi 5,6 persen di Oktober dan meroket menjadi 8,1 persen pada bulan Desember 2020.

Merosotnya elektabilitas PDIP dan Gerindra sebenarnya hampir sama kasusnya dengan yang pernah menimpa Demokrat ketika kadernya tersadung kasus korupsi yang berimbas pada persepsi negatif mayoritas publik.

Persepsi negatif publik terhadap Demokrat karena kasus korupsi yang melibatkan para elitnya, mendorong terjadinya perpindahan arus dukungan yang signifikan kepada Parpol lain yang dianggap bersih. Dan hal semacam itu sudah menjadi sesuatu yang wajar.

Dengan merosotnya elektabilitas PDIP dan Gerindra sudah pasti Demokrat maupun PKS mendapatkan simpati plus respon positif dari publik, termasuk Parpol yang dipersepsikan publik lebih bersih.

Sikap kritis Demokrat dan PKS yang memilih sebagai oposan terhadap pemerintah juga menjadi faktor yang mendongkrak elektabilitas kedua Parpol tersebut. Terdongkraknya elektabilitas Demokrat dan PKS lebih dominan faktor terseretnya kader PDIP dan Partai Gerindra dalam pusaran korupsi.

Keberadaan Gerindra di lingkaran pemerintah sedikit banyaknya termasuk yang mengurangi simpati publik yang dulu mendukung penuh di Pileg dan Pilpres 2019. Bahkan ada pendukung yang harus berurusan dengan hukum terkait dengan dukungan itu.

Bergabungnya partai yang dinakodai Probowo Subianto tidak sepenuhnya memberikan pengaruh untuk mendongkrak elektabilitas. Justru sebaliknya semakin mengerus kepercayaan publik. Ditambah lagi dengan sikap Prabowo yang dianggap minim respon terhadap berbagai masalah yang muncul belakangan ini.

Terakhir dengan bergabungnya Sandiago Uno ke kubu pemerintah semakin memperkuat persepsi publik Gerindra sudah tidak bisa diharapkan lagi sebagai patai penyambung lidah masyarakat yang kecewa kepada berbagai kebijakan pemerintah.

Apalagi sebagai partai penyeimbang jelas tidak mungkin lagi dilakoni Gerinda. Akumulasi kekecewaan publik terhadap Gerindra ini menjadi penyebab anjloknya elektabilitasnya dan naiknya elektabilitas Demokrat dan PKS yang memilih berseberangan dengan pemerintah.

Bila Partai Gerindra tidak melakukan berbagai perubahan yang bersifat ekstrim untuk menaikkan citranya kembali dipastikan perolehan suara di Pemilu 2024 bisa saja anjlok. Dan tidak tertutup kemungkinan nasib Gerindra bisa sama dengan Demokrat dua kali Pemilu mengalami penurunan suara yang tanjam.

Padahal dari awal mayoritas publik berharap banyak pada Gerindra bisa menjadi partai nasional yang besar, kuat, solid dan bersih sebagai partai yang lahir di masa reformasi. Kita lihat saja nanti seperti apa kelanjutannya. Wallahu a’lam… Waspada

Penulis adalah Pengajar Fisip Dan Kepala Pusat Studi Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan – Kota Padang Sidimpuan

  • Bagikan