Ketidakadilan Terhadap Islam - Waspada

Ketidakadilan Terhadap Islam
Oleh Shohibul Anshor Siregar

  • Bagikan

Islamofobia itu rasisme baru yang tidak saja mencerminkan ketidakadilan historis. Bukan fenomena baru setelah 911 di Amerika dan bukan pula monopoli negara berpenduduk minoritas Muslim

Seruan “Bubarkan MUI” bertepatan adanya pihak yang merasa beroleh momentum strategis karena Densus 88 menangkap seorang pengurus MUI, Zain An Najah.

Diklarifikasi, dan disusul keputusan menonaktifkan Zain An Nazah dari anggota Komisi Fatwa. Tetapi keadaan sudah tak elok. Teorisme itu bukan isu lokal. Penangannya pun dengan UU tersendiri.

Tulisan ini berusaha menjelaskan kejamakan ketidakadilan terhadap Islam sebagai akar masalah (sejarah, politik, budaya dan ekonomi). Jangankan MUI, Kemenag yang dengan naif diklaim hadiah istimewa untuk NU itu saja pun dulu amat ditentang.

Ketidakadilan Sejarah

Berbagai kesalahan pemahaman dan penerapan sistem termasuk demokrasi telah memperparah keadaan. Tentu MUI dapat mengajukan ijtihad pencerdasan demokrasi bahwa politik identitas itu substantif, bukaan dosa, sebagaimana pidato terkenal Bung Karno 1 Juni 1945.

Seluruh dunia mengapresiasi politik identitas. Ketika hampir semua pemeluk agama memiliki partainya sendiri, tidak ada teriakan politik identitas karena tak lebih dari wujud pluralitas.

Meski konstan menyuarakan ketimpangan ekonomi, tak mungkin seluruh populasi muslim yang terbagi atas priyayi, abangan dan santri itu (Clifford Geertz, The Religion of Java, Free Press, 1964) menyukai MUI.

Manipulasi sejarah adalah penolakan terdahsyat atas demokrasi. Enam bangsa penjajah (Portugis, 1509-1595: Spanyol, 1521-1692; Belanda, 1602-1942; Prancis, 1806-1811; Inggris, 1811-1816; Jepang, 1942-1945) semuanya anti Islam.

“In 1494, representatives of the crowns of Portugal and Spain met to divide the world between them. At the Treaty of Tordesillas, Portugal was given everything west of a meridian running between the Cape Verde islands in the mid-Atlantic and the new lands which Columbus had discovered. The other, the eastern, side of the world was subsequently divided through the Treaty of Zaragoza, 1529, along a meridian which mirrored the one agreed on in Tordesillas. On both occasions the Pope in Rome was involved. It was God who had given the world to mankind, after all, and only his representative on earth had the authority to approve of a division of it. The treaty is a one of the first examples of how a science invented in Europe – cartography – could be used as a means of controlling the world.” (http://ringmar.net/irhistorynew/index.php/welcome/european-expansion/8-1-a-sea-route-to-india/treaty-of-tordesillas-1494/).

Esensi rasialistik traktat Tordesillas dan traktat Zaragoza adalah dasar klaim hak menjajah negeri di luar Eropa. Perang Ternate-Portugis adalah respon Sultan Baabullah membalas pembunuhan Sultan Hairun sekaligus mengusir penjajah ini.

Spanyol datang (ke Maluku, 1521) dan diterima di Tidore meski traktat Tordesillas mengharuskannya pergi dan menetap di Filipina.

Ternate dan Tidore adalah wilayah dan sejarah tempur pertama Indonesia dengan bangsa asing. Portugis membangun koloni, menyebarkan agama dan mendirikan kerajaan Katholik-Portugis pertama dan terakhir di Larantuka.

Fakta lain ada di Sumatera Barat, terutama kawasan Pagaruyung, ketika konflik (1803-1838) yang awalnya atas nama tajdidiyyah sebelum berubah melawan Belanda.
Belanda dan semua pengaruh dominan Eropa (Protestan), yang sedang merancang pemutusan Aceh dan Sumatera Barat sesuai kehendak Thomas Stamford Raffles (Harry Parkin, Batak Fruit of Hindu Thought, Christian Literature Society, 1978), menyebutnya sebagai Perang Padri.

Protestan memulai kegiatan missionaris di bawah bendera Rheinische Missionsgesellschaft (RMG) Jerman dan yang tak terbayangkan akan berhasil tanpa diawali gempuran militer ke Toba (Uli Kozok, Utusan Damai Di Kemelut Perang, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

Mengapa gerakan tajdidiyyah disebut Padri, padahal konsep ini adalah jabatan mulia gereja Katholik? Semua mungkin terjawab oleh kekontroversialan buku karangan putera seorang missionaris, Mangaradja Onggang Parlindungan (Pongkinangolngolan Sinambela gelar Tuanku Rao: Terror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-1833, Tandjung Pengharapan, 1964).

Ketika Indonesia akan merdeka menyusul prediksi kekalahan Jepang melawan sekutu, ia membentuk BPUPKI dan PPKI. Kedua badan itu memaknai Indonesia merdeka sebagai kebangkitan martabat umat.

Tanggal 22 Juni 1945 dirumuskan Piagam Jakarta. Secara substantif menegaskan negara agama, yakni negara Islam, dengan rumusan sila pertama Pancasila “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”

Piagam Jakarta disepakati menjadi naskah Proklamasi (https://pwmu.co/157956/08/11/naskah-piagam-jakarta-batal-jadi-teks-proklamasi-ini-alasannya/). Jepang mengintervensi untuk naskah Prokalamasi yang lain.
Tanggal 18 Agustus 1945 Sila pertama Pancasila dirubah sehingga berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Kesepakatan itu begitu besar andilnya atas persatuan dan dipegang teguh oleh umat Islam hingga kini. Seluruh data sejarah itu dapat lenyap tanpa kekuatan politik, budaya dan apalagi ekonomi.

Rasisme Islamofobia

Islamofobia itu rasisme baru yang tidak saja mencerminkan ketidakadilan historis. Bukan fenomena baru setelah 911 di Amerika dan bukan pula monopoli negara berpenduduk minoritas Muslim.

Selain terhubungkan ke semangat rasialis traktat Tordesillas dan Zaragoza, bahkan mungkin lebih jauh lagi ke belakang, percakapan Achcar dan Chomsky (Perilous power: the Middle East and U.S. foreign policy: dialogues on terror, democracy, war, and justice, Routledge, 2016) dapat membantu memahami masalah.

Kata Chomsky, di Amerika, Islamofobia benar-benar bentuk rasisme terakhir yang sah. Seseorang tidak perlu berusaha menutupinya. Jika seseorang rasis terhadap kelompok lain, ia harus berpura-pura tidak rasis. Rasisme anti-Islam tidak perlu berpura-pura.

Jack Shaheen banyak meneliti gambar-gambar orang Arab Islam di bioskop. Mengapa hal itu dianggap wajar? Jawabannya ini: “karena rasis anti-Arab dan Islam dianggap sah.”

Achcar berempati memosisikan diri sebagai Muslim yang dibombardir media secara permanen. Edward Said (Covering Islam, 1981) menjelaskan situasi semakin buruk sejak bukunya itu pertama kali terbit, dan mencapai puncaknya setelah 9/11.

Jika seseorang mengekspresikan pandangan atas nama nilai-nilai progresif seperti sekularisme atau kesetaraan gender, pada saat yang sama ia harus mempertimbangkan fakta yang jelas bahwa wacana yang memusuhi Islam sangat rasis, dan bukan hanya untuk alasan progresif yang karenanya akan berlaku untuk semua agama besar.

Diukur dengan kriteria itu, banyak narasi kitab suci Islam, terutama tentang wanita, dianggap terbelakang. Tetapi kitab Yudaisme yang sangat terbelakang dalam masalah wanita jelas tak lebih baik, jika tidak lebih buruk, sebenarnya.

Islamofonia di Indonesia semakin membahana. Itu benar-benar sebuah ketidakadilan terhadap Islam yang ingin menggusur penganutnya ke pinggir.

Dua Kekuatan Besar

Di Indonesia kekuatan sosial politik paling besar ialah angkatan bersenjata dan umat Islam dan menjadi determinan penentu arah perjalanan bangsa. Siapa pun yang ingin berkuasa harus menghitung, berusaha tak menjadi sosok tak seirama dengan kedua kelompok.

Menarik menghubungkan kondisi Indonesia saat ini dengan pidato pengukuhan Guru Besar Sri-Bintang Pamungkas pada bulan September 2021 di Universitas Cokroaminoto. Ia menuding konstitusi dirancang orang luar bekerjasama dengan kekuatan sponsor dari oligarki ekonomi dan politik internal.

Jika sesuatu terjadi dan membuat Indonesia lebih buruk, termasuk ekstrimisme ekonomi, penguasaan sistem sumber yang amat tak adil, melejitnya angka terpidana atas dasar lawfare, maka respon umat Islamlah yang diperhitungkan lebih serius.

Bagaimana membuatnya tak berdaya, mungkin dengan cara menjerumuskan ke situasi takharmonis atau tikai. Angkatan bersenjata lazim akan hanya menanti legitimasi untuk tindakan yang tepat sesuai politik negara (bukan politik rezim).

Menilik sejarah MUI yang didirikan sebagai organisasi semi pemerintah oleh Soeharto, terlepas soal silang pendapat waktu itu, tetapi jelas keinginan untuk “mengakomodasi” sekaligus “mengamankan” sangat kentara.

Tetapi hubungan MUI yang berpasang naik dan berpasang surut dengan pemerintah tetap menunjukkan pentingnya umat Islam dalam politik.

Sejarah MUI berikut hampir semua produk fatwanya begitu jelas bernada perlawanan sejarah, koreksi politik, budaya dan tekad pemeliharaan maslahat umat dan bangsa meski sebagiannya tak lebih dari pelayanan atas kehendak rezim.

Penutup

Santer berita MUI DKI beroleh dana APBD untuk gerakan kontra-buzzer. Tak faham akar masalah. Bergembira ingin memerangi kalangan yang oleh Rocky Gerung selalu dengan sinis disebut Cebong IQ 200 sekolam.

Ketimbang sibuk urusan hilir, MUI sebaiknya menyadari wacana media sosial hanyalah remeh-temeh yang bersumber dari paradigma besar dalam gagasan demokrasi dan politik yang dianut pemerintah. MUI mestinya maju ke hulu, akar persoalan.

Advokasilah pemerintah agar anggaran berwajah maslahat bangsa. Buat APBN dan APBD tandingan agar tidak “asal bunyi.”
Teliti akar masalah keumatan. Selama ini survey-survey selalu menegaskan Islam Indonesia radikal dan MUI hanya bisa reaktif.

Terlanjur paling banyak disalahfahamkan, konsep “jihad”. Dari sana muncul berbagai gagasan sesat. Jangan pakai istilah “kafir” dan lain sebagainya. MUI relatif tak menjawab tangkas sesuai harapan umat.
Soekarno rajin menuduh “kontra revolusi” dan “anti nasakom”.

Banyak tokoh difeeding. Tak mau difeeding masuk penjara tanpa peradilan. Soeharto menggseser isyu ke PKI. Ada kebijakan politik “bersih lingkungan” yang sangat menistakan.

Perbandingkanlah dua zaman itu dengan zaman sekarang. Simpulkan apa inti masalah. Itulah yang harus dijawab MUI.
MUI tahu dikte global terus diadopsi, misalnya, war on terrorism. Tampillah memberi garis yang benar. Selamatkan dunia dari kekejaman yang selalu mengatasnamakan perdamaian.

Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).

  • Bagikan
Search and Recover