Waspada
Waspada » Kesediaan Menerima Perubahan Oleh M Ridwan Lubis
Opini

Kesediaan Menerima Perubahan Oleh M Ridwan Lubis

Penulis adalah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

 

Pada masyarakat di perdesaan khususnya yang kegiatan mereka lebih banyak bersintuhan dengan alam seperti para petani, relatif tidak terlalu merasa penting melaksanakan protokol kesehatan.

 

Perubahan adalah kenyataan yang sedang dan akan terus dihadapi seiring dengan kasus pandemi Covid-19 ini. Kemampuan menerima perubahan merupakan ukuran setiap orang dapat menerima kenyataan ini secara terbuka tanpa harus menimpakan kesalahan kepada pihak lain.

Untuk bisa menerima perubahan secara terbuka tentu diperlukan kebesaran jiwa. Secara sadar harus menyadari di balik setiap gejolak kehidupan yang dihadapi terdapat peluang lain untuk menyikapinya dengan lebih bersemangat dan jiwa besar. Di antara berbagai perubahan itu dapat dirunut sebagai berikut.

Pola kehidupan masyarakat kita pada dasarnya terbagi kepada dua sektor yaitu jasa dan alam. Pola kehidupan yang mengandalkan sektor jasa merupakan bidang kehidupan yang banyak mengalami dampak dari pandemi ini.

Sebaran informasi dari aparat pemerintahan maupun petugas kesehatan yang dapat dibaca, setiap orang dianjurkan lebih banyak berdiam di rumah dan sekaligus lebih banyak berkegiatan dari rumah. Demikian juga, anak-anak peserta didik mengikuti proses pembelajaran melalui sistim pembelajaran jarak jauh untuk mengurangi kesempatan bertatap muka dengan guru maupun orang di sekitarnya.

Selanjutnya, peran guru lebih banyak diandalkan kepada kemampuan kreativitas para orangtua di rumah yang mengembangkan secara mandiri pendidikan anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan orangtua yang tidak mampu melakukan peran yang demikian.

Selain dari sektor pendidikan, sektor pariwisata menjadi hal berikutnya yang menghadapi tuntutan perubahan. Pada beberapa media dapat dibaca mulainya muncul kasus baru yaitu kekosongan para tamu yang menginap di hotel. Sehingga jumlah hotel yang semula begitu banyak dilanda kekosongan. Akibatnya pengangguran karyawan, ongkos atau biaya operasional yang kesulitan untuk ditutupi.

Akhirnya, jalan terakhir, berbagai hotel mulai dari kelas sederhana sampai kelas mewah ditawarkan untuk dijual. Segi transportasi juga terutama yang bersifat umum dilanda kesulitan memperoleh penumpang akibat ketakutan masyarakat bepergian dengan kenderaan umum.

Pengusaha angkutan umum telah mencoba mengatasi hal ini dengan membangun opini bahwa kenderaan mereka aman dari penularan pandemi. Tetapi kecuali bagi yang sangat terpaksa, masyarakat lebih banyak menghindar bepergian dengan angkutan umum dengan pertimbangan khawatir terkena dampaknya.

Akibatnya tentu saja, masyarakat yang berprofesi di kenderaan umum akan kesulitan menutupi biaya hidup keluarganya. Pendeknya semua sektor kehidupan yang bersifat jasa ini menghadapi tantangan PHK, pengangguran yang terlebih lagi apabila pandemi ini terus berlarut-larut dalam beberapa tahun ke depan.

Dampak perubahan ini juga menimpa sektor keberagamaan. Pada mulanya, sejak pandemi ini masjid dan musalla sepi dari jamaah sehingga kegiatan solat jumat misalnya harus ditiadakan. Tetapi, banyak masyarakat yang tidak siap menerima kenyataan ini dan akhirnya mereka mendesak untuk diaktifkan kegiatan rumah ibadat khususnya masjid dan mushalla.

Akhirnya, terjadi proses tawar menawar antara jamaah dengan bagian kemakmuran masjid-mushalla. Solusi yang ditawarkan kedua pihak adalah terbukanya sikap toleransi antara jamaah dengan pengurus rumah ibadat—prosesi kegiatan pelaksanaan ibadah harus menerapkan berbagai ketentuan berkenaan dengan protokol kesehatan.

Sementara penggunaan rumah ibadat pada agama yang lain seperti gereja, vihara, pura, litang tetap juga menghadapi masalah yaitu berkurangnya kegiatan fungsionalisasi rumah ibadat karena kegiatan berlangsung secara online. Tetapi karena frekuensi kegiatannya lebih banyak bersifat mingguan maka dampak perubahan tidak terlalu dirasakan.

Tetapi muncul persoalan lain yaitu tentang prosesi pelaksanaan ibadah seperti solat yang harus dilakukan secara berjamaah. Apabila kegiatan ibadah yang bisa berlangsung secara daring tentu tidak terlalu bermasalah.

Tidak demikian halnya kegiatan ibadah yang harus secara berjamaah dengan ketentuan harus mengikuti gerak dan tata cara sesuai ketentuan dalam hukum fiqh. Misalnya merapatkan barisan. Hal ini tentunya tidak bisa dilakukan secara online karena harus berada pada satu lokasi dengan kegiatan yang dilakukan secara bersamaan.

Karena itu, terjadilah proses tawar menawar antara jamaah dengan imam dengan menggunakan prinsip dar-u al mafasid muqaddam ‘ala jalab al mashalih, menolak kerusakan didahulukan dari menarik manfaat. Dalam pada itulah, ditempuh langkah bernegosiasi seperti jarak antar jamaah, kebiasaan bersalaman setelah selesai solat dan anjuran untuk melengkapi sarana sendiri seperti sajadah serta melengkapi diri dengan berwuduk dari tempat tinggalnya.

Pada masyarakat yang tinggal di perdesaan khususnya yang kegiatan mereka lebih banyak bersintuhan dengan alam seperti para petani, relatif tidak terlalu merasa penting untuk melaksanakan protokol kesehatan ini. Akibatnya, bagi mereka terasa aneh keharusan memakai masker, jaga jarak serta sering mencuci tangan.

Munculnya sikap tersebut, pada dasarnya terbentuk melalui keyakinan bahwa andaikatapun ada virus yang mematikan pada akhirnya sudah merupakan takdir Tuhan. Kalau sudah namanya takdir, siapapun dan dengan cara apapun alatnya tidak akan bisa menolak datangnya musibah.

Hal ini disebabkan karena persepsi masyarakat yang banyak berkegiatan mengikuti gerak alam akan lebih mudah dipengaruhi konsep teologi fatalisme, determinisme atau jabariyah. Dominannya teologi fatalistik ini disebabkan karena manusia lebih banyak tergantung kepada alam.

Misalnya petani yang mengandalkan sawah tadah hujan maka tentu saja mereka tidak akan bisa mengolah pertanian tanpa adanya hujan. Kalaupun mereka memperoleh pencerahan melalui pengajian, perwiridan, majlis taklim mingguan atau bulanan.

Tetapi para ustadz mengalami kesulitan menggeser persepsi teologis dari jabariyah beralih ke ahl sunnah waljamaah. Kalaupun mereka merasa sudah menjadi pengikut ajaran itu akan tetapi lebih banyak karena ikatan kelembagaan organisasi sementara persepsi secara teologis masih lebih berat kepada konsep jabariyah.

Karena itulah, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah maupun organisasi keagamaan untuk menggeser persepsi teologis ini. Agar mereka dapat memahami dan menghayati ajaran ahl sunnah waljamaah.

Namun untuk menumbuhkan kesediaan menerima perubahan budaya ini memerlukan upaya sosialisasi dan internalisasi. Khususnya melalui pendidikan karena metode pendekatan yang lama tidak mampu lagi mengikuti perubahan itu.

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2