Kepolisian Wajib Berbenah

Kepolisian Wajib Berbenah
Oleh Shohibul Anshor Siregar

  • Bagikan

Mengapa berbagai keluhan atas pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian terus bermunculan, baik disebabkan oleh kasus berskala kecil maupun besar dan kasus yang adanya nyata dan diketahui luas oleh publik justru tak beroleh penyelesaian hukum di tengah masyarakat?

Belum lama ini Brigjen Junior Tumilaar menyita perhatian. karena berkirim surat kepada Kapolri. Isinya perihal surat panggilan Polri kepada Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan penangkapan rakyat miskin buta huruf oleh anggota Kepolisian Resor Kota Manado.

Surat bertanggal 15 September 2021 itu dibuat karena Junior telah mendatangi Polda Sulawesi Utara dan juga telah dikomunikasikan melalui jalur Forkompimda, tapi tidak diindahkan.

Ari Tahiru, warga miskin dan buta huruf berumur 67 tahun, ditangkap dan ditahan karena laporan dari sebuah perusahaan.

Ari Tahiru disebut sebagai pemilik tanah warisan yang dirampas atau diduduki oleh perusahaan itu. Disebutkan juga, perumahan itu juga dihuni beberapa anggota Polri.

Ari Tahiru minta perlindungan kepada Babinsa. Namun, Babinsa malah dipanggil Polresta Manado.

Junior juga menyatakan, pasukan Brimob Polda Sulut bersenjata mendatangi Babinsa yang sedang bertugas di tanah Edwin Lomban yang sudah ada putusan Mahkamah Agung nomor 3030K tahun 2016, atas laporan perusahaan yang sama (https://regional.kompas.com/read/2021/10/10/053000178/duduk-perkara-brigjen-junior-tumilaar-dicopot-dari-jabatannya-usai-surati?page=all).

Ketika diwawancarai sebuah media, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnarki berpendapat dalam kasus itu Junior sudah menyuarakan kembali peran ideal TNI sebagai tentara pejuang, tentara rakyat dan tentara nasional. Perlu kearifan yang tinggi dalam menyelesaikan masalah ini (https://www.youtube.com/watch?v=HXeWCXroeRw).

Kejadian-kejadian yang terberitakan semacam ini paling tidak dapat dimaknai sebagai saluran sosial yang dapat diterjemahkan memberi satu pesan penting tentang perlunya pembenahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kepolisian).

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kasus ini tak hanya menyangkut hubungan antara Kepolisian dengan masyarakat, tetapi juga hubungan TNI dan Kepolisian.

Perubahan Paradigma

UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyebut keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menurut konsideran huruf b UU ini, urusan itu diselenggarakan melalui fungsi kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; fungsi penegakan hukum, perlindungan, dan pengayoman serta fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Selain penegasan peran penting rakyat sebagai kekuatan pendukung, UU ini juga memastikan keniscayaan ideal Kepolisian selaku alat negara diharuskan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Dalam arus perubahan pasca reformasi, UU ini memasilitasi sebuah titik awal perubahan yang menandai adaptasi paradigma baru sistem ketatanegaraan. Antara lain pemisahan kelembagaan TNI dan Kepolisian.

Rumusan norma dalam UU ini didasarkan pada Tap MPR No VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian dan Tap MPR No VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian.

Sedangkan rujukan konstitusionalnya ialah pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa tiap-tiap warga negara malah memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Ada rumusan panjang UU ini tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu aksentuasinya ialah pentingnya kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat.

Sebagaimana dalam ketentuan mengenai pertahanan negara yang menjadi domain utama tugas TNI, semuanya tidak pernah terlepas dari peran serta masyarakat sebagai keniscayaan.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kondisi yang bertalian erat dengan fenomena lain, misalnya keadilan sosial terutama dalam penegakan hukum, ekonomi dan lain-lain.

Setiap masyarakat selalu memiliki cita-cita sosial budaya sesuai nilai dan ketentuan hukum (sosial dan positif). Setiap anggota masyarakat berkeinginan mencapainya dengan berbagai usaha yang dapat dilakukannya.

Ganjaran sosial muncul untuk setiap capaian nilai sesuai cita-cita sosial budaya tadi. Tetapi ganjaran sosial secara moral tidak selalu tersematkan kepada seseorang yang sukses.

Kesuksesan adalah satu hal, sedangkan proses pencapaiannya adalah hal lain. Keduanya tidak selalu berada pada jalur yang diindahkan oleh nilai dan hukum.

Karena kesuksesan tidak selalu berkat usaha yang benar, para kriminolog memberi penamaan, misalnya, white collar crime (kejahatan kerah putih).

Manakala kesuksesan dicapai dengan cara-cara buruk, bahkan melawan hukum, sembari mengorbankan kepentingan orang banyak dan mungkin juga sebuah bangsa atau malah bisa lebih luas dari itu, yakni mereduksi tajam eksistensi kemanusiaan,

Ada yang dilabeli kriminal karena struktur yang menindas begitu sempit buatnya, padahal hakekat kejahatannya sangat enteng (blue collar crime). Robert K Merton (1968) menggambarkan peluang untuk tetap menjadi orang baik dan sukses meski dalam keterbatasan peluang disebabkan ketaktersediaan sarana untuk pencapaian cita-cita budaya.

Tetapi Robert K Merton juga menjelaskan keputusan-keputusan yang secara terpaksa dan berakibat buruk yang terkait sistem dan kondisi struktural.

Karena itu nalar penegakan hukum tidak boleh rabun untuk terus bersedia memeriksa kondisi struktural yang menyebabkan terjadinya berbagai deviasi sosial,

Jika, misalnya, sebuah negara seperti Indonesia dikenal sebagai salah satu surga terbaik bagi narkoba di dunia, maka apalah artinya memperbanyak penghuni lembaga pemasyarakatan sambil mengeluhkan kondisi over capasity.

Padahal akses setiap orang terhadap Narkoba sangat besar. Pengendaliannya pun terbukti leluasa dari hunian yang secara formal adalah kerangkeng besi terisolasi.

Sebuah fakta sosial tidak pernah muncul tanpa korelasi fakta sosial lain dan itu dapat dibuktikan (Durkheim, 1938). Karena itu apa yang boleh disebut gangguan ketertiban dan keamanan sebagai satu fakta, sama sekali tidak berdiri sendiri.

Tidak terbebas dari faktor-faktor sosial (kadar keadilan sosial, kepastian hukum, penghargaan atas HAM dan lain-lain). Mengangankannya tanpa prasyarat keadilan demokratis adalah sesuatu yang dalam bentuk narasi ilusional dapat saja beroleh pengarusutamaan.

Kebutuhan Pembenahan

Mengapa berbagai keluhan atas pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian terus bermunculan, baik disebabkan oleh kasus-kasus berskala kecil mau pun berskala besar dan kasus-kasus yang adanya nyata dan diketahui luas oleh publik justru tak beroleh penyelesaian hukum di tengah masyarakat? Apakah UU tak lagi seuai?

Pertama, cara pandang kelembagaan adalah model paling tepat mengurai masalah. Siapakah anggota Kepolisian? Mereka adalah pegawai negeri. Sama dengan pegawai negeri lain, meski sejak awal direkrut dan ditugaskan pada lembaga Kepolisian.

Tetapi pegawai negeri ini adalah bagian dari masyarakat sipil yang meski untuk kebutuhan pelaksanaan peran, fungsi dan tugasnya, dipersenjatai. Jenis persenjataannya tidak disetarakan dengan kebutuhan pelaksanaan peran dan fungsi TNI.

Tuntutan agar Kepolisian itu berbenah sudah lama. Persepsi diri sebagai bagian dari warga masyarakat sipil, meski dipersenjatai, rasanya begitu penting untuk diarusutamakan dalam memerankan diri.

Kedua, persepsi atas konsep alat-alat kekuasaan negara yang sah. Pendayagunaan alat-alat kekuasaan negara yang sah adalah salah satu concern demokrasi yang mengingingkannya akuntabel dan terukur.

Tetapi, salah satu ancamannya ialah ketika tergoda menjadi bagian dari kepentingan politik rezim atau kelompok politik atau kelompok pemodal. Dengan bobot bervariasi, di semua negara dilema ini dapat terjadi, dihadapkan pada pilihan yang sebetulnya bukan pilihan.

Disebut sebagai pilihan yang bukan pilihan adalah karena haluan politik negara tidak selalu identik dengan politik rezim dan kepentingan politik dan pemodal tidak selalu selaras dengan keinginan masyarakat.

Banyak bukti di berbagai negara alat-alat kekuasaan negara yang sah terperosok menjadi hanya bagian dari pelaksana kepentingan politik rezim, pengaman kepentingan politik dan pemodal.

Dampaknya sangat besar atas taraf kesehatan demokrasi (defisit demokrasi), kadar penghargaan atas HAM dan pasti sangat mengkendalai progresivitas kemajuan.

Pasang surut pemeranan diri ini kerap didikte budaya politik dan pemikiran neoloberalisasi yang mencederai kepentingan masyarakat.

Ketika demokrasi yang berkembang hanya mengarusutamakan legalitas formal kepemimpinan, pelayanan kepentingan politik kelompok dan dikte-dikte imperatif pemodal, urusan yang tersisa dapat menyeberang jauh ke ranah yang tak relevan.

Karena pengabaian urusan utama dengan mudah dapat terjadi, maka umumnya demokrasi yang berkembang dapat hanya seputar urusan elektorasi, bukan legitimasi sosial yang genuine dan usaha keras pemenuhan tuntutan kesejahteraan sosial sesuai konstitusi.

Kondisi itu dapat terus berkembang jika lembaga pengawasan jatuh ke titik nadir. Tetapi selalu ada kekuatan sosial yang menantangnya.

Penutup

Belakangan ini bermunculan berbagai model unjukrasa. Itu tak perlu terjadi, termasuk yang secara terkedepan dilakukan oleh mahasiswa, jika lembaga pengawasan berperan sehat dan masyarakat sipil diperkuat.

Meski dipastikan rentetan unjuk rasa itu tidak terpublikasi sepatutnya oleh media arus utama, tetapi tak menghalanginya untuk sampai kepada seluruh warga dan terus menjadi concern bagi lembaga-lembaga demokrasi dunia.

Di antara sesama lembaga tinggi negara bisa saja banyak hal dapat dinegosiasikan. Mereka dapat bersuara tunggal menarasikan bahwa negara dalam keadaan baik-baik saja, apalagi didukung oleh pemodal.

Di seluruh dunia kekuasaan kerap sangat memerlukan energi lain untuk mampu menegakkan kepala dan kerap menyebabkan godaan yang terus dihadapi oleh alat-alat kekuasaan negara yang sah.

Di negara-negara non-demokrasi hal ini memang bukanlah isu. Sebab demand penguasa, kelompok politik dan pemodal, atas alat-alat kekuasaan negara yang sah, sebagai aksentuasi utama tugas, dipandang sebagai hal yang wajar saja. Masyarakat menolak itu. WASPADA

Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).

  • Bagikan