Keinginan NU & Keprihatinan Umat - Waspada
banner 325x300

Keinginan NU & Keprihatinan Umat

  • Bagikan

 

Mempersiapkan muktamar ke 34, NU menggelar gerakan “Koin Muktamar” agar dapat dibiayai sendiri anggota NU dan tidak mengharapkan bantuan pihak lain

Nahdhatul Ulama (NU), organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia ini, akan menyambut hari lahirnya ke 100 tahun dalam waktu dekat. Kemaren mereka memperingati hari lahirnya ke 94, artinya enam tahun lagi, Insya Allah, genaplah NU satu abad. Tetapi, mengapa mereka makin galau mendekati hari-hari gemilang dan bersejarah itu? Beberapa masalah nasional yang menggejolak memerlukan pemikiran sangat mendasar, terkait keberadaan NU sebagai organisasi yang seyogianya harus mandiri. Apakah NU yang hampir satu abad itu belum mandiri. Itulah permasalah utama yang diangkat KH. Ir Sholahuddin Wahid (Gus Sholah), cucu pendiri NU (KH.Hayim Asy’ari), sebelum Beliau meninggal pada 2 Februari 2020. Sungguhpun Beliau sakit, pers sempat mewawancarai pada 21 Januari 2020 dan disiarkan Republika 4 Februari 2020.

Mengapa NU belum mampu mandiri? Menurut Gus Sholah kelemahan utama terletak pada struktur organisasi, inilah yang sungguh-sungguh harus diperbaiki. Untuk memperbaikinya, menurut Beliau, NU harus melepaskan diri dari kegiatan politik praktis. NU harus konsisten pada posisinya dalam masyarakat sipil, hanya dengan cara itulah NU bisa mandiri dan bermartabat. Kalau ikut politik praktis, apalagi mengidentikan dirinya dengan PKB, itu artinya mengecilkan NU sendiri. Karena warga NU yang memilih PKB hanya 15%. Kedua, sejalan dengan yang pertama, pemimpinnya harus punya integritas, bukan politisi dan tidak berpikir politis. Menurut adik kandung Gusdur ini, NU berpolitik dalam politik kebangsaan, kenegaraan atau keumatan. Tidak politik kekuasaan.

Keunikan NU

Ada beberapa keunikan dalam tubuh NU yang mungkin tidak dapat dimengerti awam di luar NU. Aset NU, seperti 28 ribu pasantren, puluhan universitas dan perguruan tinggi, rumah sakit, panti jumpo atau anak yatim dan berbagai rumah ibadah, yang tersebar di nusantara, adalah kepunyaan warga NU, tetapi tidak semua milik organisasi NU. Justru itu, secara organisatoris mereka tidak tunduk kepada yurisdiksi organisasi NU. Seperti yang diutarakan Gus Sholah, “kalau kita ngomong NU, jangan langsung organisasinya.” Karena kalau organisasi NU mengklaim warganya 40% dari total umat Islam di Indonesia, “yang aktif di NU ndak sampai gitu, jauh dibawah itu.” Menurut Gus Sholah yang 40% itu adalah mereka yang ikut faham NU, tapi belum tentu aktif dalam kegiatan organisasi NU.

Kasus seperti ini dalam bentuk yang lebih mikro, hampir sama dengan kasus PB.Washliyah di Medan sekitar 1970-an, waktu memperkarakan kepengadilan Panti Asuhan Washliyah yang dianggap mal-praktek di Pulau Brayan Medan. Apa yang terjadi? Dalam pengadilan ternyata Panti Asuhan itu, secara organisatoris bukan kepunyaan Washliyah, karena pemiliknya orang Washliyah, hanya sekedar memakai nama Washliyah. Saya masih ingat benar kasus ini, karena yang bergulat dengan kasus ini adalah H.Anas Tanjung (salah seorang Ketua PB.Washliyah). Ini salah satu contoh ruwetnya, apabila penertiban dilakukan secara organisatoris, apalagi terhadap berbagai aset lainnya dengan jumlah dan massa yang begitu besar. Usaha ke arah penertiban secara organisastoris ini, ternyata tidak cukup hanya mengandalkan solidaritas kesatuan jamaah, mazhab atau faham agama saja. Begitu juga sekolah-sekolah Washliyah yang berasal dari peleburan sekolah Kesultanan Deli, Serdang dan Asahan yang dilimpahkan di pedalaman ke Washliyah. Untunglah sebelum diberlakukannya “ordinansi pendidikan” oleh Kolonial Belanda, semua sekolah itu telah selesai diorganisasikan, baik kurikulum, tenaga pengajar dan sistem persekolahannya, sehingga sekolah Washliyah dan Muhammadiyah siap menghadapi ordinansi itu dan tidak ada yang harus dibubarkan (lihat Pelly, 1983).

Keluhan Gus Sholah hari-hari terakhir hayatnya patut disimak, tidak hanya oleh warga Nahdiyin, tetapi oleh kita semua para pemimpin umat Islam, karena kesalahan dan kelemahan umat Islam memang sangat terasa pada waktu menegakan disiplin berorganisasi. Apalagi kalau sudah jadi pemimpin sering “lupa daratan” karena sudah merasa diri diawang-awang. Gus Sholah sungguhpun Beliau di kalangan NU termasuk “berdarah biru” (keturunan pendiri NU), tetapi semasa mudanya adalah aktivis HMI, mantang melintang memimpin angkatan ’66. Begitu juga beberapa teman dari keluarga Nahdiyin lain seperti Mahbub Djunaedi (bekas Ketua PWI), Mahfud MD, aktivis HMI dari UII (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta), atau Hamzah Haz, bekas Wakil Presiden Megawati, dan banyak lagi tokoh lain. Mereka ini, mungkin karena bukan dari IPNU, PMII atau Pemuda Ansor, sering dilihat setengah mata, seperti tuduhan kepada Mahfud MD dalam pembentukan kabinet Jokowi baru-baru ini.

Penelitian Gus Dur

Dua belas orang direkrut LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), untuk melakukan penelitian mengenai “Kualitas Masyarakat” dari berbagai sektor kehidupan. Penelitian ini dilakukan dua tahun. Gus Dur waktu itu mengangkat judul penelitian mengenai “Kualitas Masyarakat Pasantren di Jawa Timur.” Teman-teman lain, ada yang mengambil kualitas masyarakat Nelayan, Masyarakat Pinggiran Kota, Buruh Tani, Masyarakat Pulau Terpecil Bawean, Masyarakat Tionghoa Kebun Sayur dan saya sendiri mengambil Masyarakat Transmigrasi di Kalimantan Barat. Pada pertengahan 1976 kami semua berkumpul melaporkan progres penelitian. Penelitian dari LIPI ini dipimpin Prof Dr Mochtar Buchori, Asisten Ketua LIPI bidang penelitian (mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta), di IAIN Antasari Banjarmasin.

Hari pertama, Gus Dur membawakan penelitian mengenai Kualitas Masyarakat Pasantren di Jawa Timur. Masyarakat pasantren adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang di lingkungan pasantren dan sebagian besar petani. Sebagai masyarakat petani, watak atau dinamika mereka sangat terkait tanah dan alam sekitar yang menyebabkan hidup dengan ritme alam dan lingkungan yang cendrung statis dan kurang dinamik. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat pedagang di pesisir Jawa yang penuh dengan gejolak dan revitalisasi ekonomi yang selalu mendorong perubahan. Gus Dur berusaha menggunakan metodologi mix kuantitatif dan kualitatif mengukur perbedaan kemandirian kedua pola masyarakat tersebut, yaitu masyarakat pasantren petani dan pedagang.

Ternyata ada kesalahan pendekatan metode kuantitatif yang mendapat kritikan para peserta. Prof Muchtar Buchori memutuskan mengkaji ulang keseluruhan metode kuantitatif yang digunakan Gus Dur, dan menugaskan Drs Dawan Rahardjo memperbaiki. Gus Dur dengan Dawam terpaksa begadang semalam suntuk. Namun pagi sekitar jam delapan Gur Dur kembali memaparkan hasil penelitiannya, dan semua peserta merasa puas dengan perbaikan itu. Gus Dur dapat melanjutkan penelitiannya pada paruh kedua waktu yang tersedia. Kami mengagumi kecepatan Gus Dur memperbaiki pendekatan kuantitatif dengan penguasaan statistik. Tetapi yang lebih penting dalam kasus itu ternyata sejak awal kalangan NU telah merasa masyarakat pasantren harus diusahakan terjun ke bidang ekonomi, agar revitalisasi pemikiran dapat sejalan dengan dinamika perubahan zaman, agar dapat cepat mandiri. Masalah kemandirian inilah yang digugat Gus Sholah. Memang berteman dengan Gus Dur, seperti kita menjelajahi dunia lain dengan suasana kocak dan ceria. Kalau kami ketemu bersama di Jakarta, selalu memesan tempat di restoran kelapa dua. Saya sering sukar duduk di mobilnya, karena penuh buku berserakan, seperti perpustakaan tidak terurus. Pantas Beliau menghadapi masalah mata.

Memang benar, kemadirian di bidang ekonomi merupakan salah satu embrio pendirian NU (Nahdhatut Tujjar), pergerakan di bidang revitalisasi ekonomi. Karena itu para pedagang batik Islam yang dipelopori H.Samanhudi, telah lebih dahulu mengorganisir diri dan mendirikan Syarikat Islam (SI) di pesisir pulau Jawa. Organsiasi ini kemudian memekarkan diri dengan nama Syarikat Dagang Islam (SDI, 1912), dan sesudah kemerdekaan menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Kemandirian NU dewasa ini sangat dikaitkan usaha tumbuhnya kemandirian ekonomi bangsa lebih luas, terutama di kalangan masyarakat NU. Sebab itu. dalam mempersiapkan muktamar ke 34, NU menggelar gerakan “Koin Muktamar” agar dapat dibiayai sendiri anggota NU dan tidak mengharapkan bantuan pihak lain.

Kemandirian Bidang Politik.

Mungkinkah NU akan melepaskan diri dari politik praktis? Bukankah NU telah memiliki PKB yang dianggap sebagai sayap politik praktis, seperti juga Muhammadiyah dengan PAN. Tetapi kalau Nahdiyin hanya 15% yang memilih PKB pada Pemilu lalu, ini memang masalah besar, tentu ada sesuatu yang salah. Kesalahan ini menyebabkan NU tidak bisa mandiri di bidang politik. Namun, mampukah NU untuk melihat ke belakang sejenak?

Seperti dinyatakan antropolog Clifford Geertz berdasarkan penelitiannya 1950-1960, masyarakat Islam Jawa dipilah tiga varian: (1) abangan, (2) santri tradisional dan (3) santri modern. Sesudah kemerdekaan ketiga varian ini muncul dalam bentuk partai politik (1) PNI, (2) NU dan (3) Masyumi. Pada masa perang kemerdekaan, tampak ada kecendrungan, terutama pada kabinet Orde Lama, kelompok abangan sering menyatu dan merangkul santri tradisional, berhadapan dengan santri modern dan kelompok sosialis. Menurut kajian para antropolog kedekatan ini lebih banyak karena faktor budaya Jawa (kejawen). Terutama karena santri modernis, banyak dikuasai “orang-orang sabrang” (luar Jawa).

Sekarang perubahan telah terjadi begitu cepat, mengapa santri tradisional tidak dapat bersatu dengan santri modernis. Dan ini telah dimulai dengan terpilihnya Gus Dur sebagai presiden RI ke 4. Bukankah terbentuknya poros tengah yang memilih Gus Dur itu, adalah karena bersatunya santri tradisional dan santri modernis. Mengapa hal itu tidak dapat dilakukan lagi sekarang. NU selalu merasa aman kalau Menteri Agama dipegangnya, ternyata menurut Direktur Eksekutif  Indonesia Political Upinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, kementrian ini merupakan salah satu Kementrian yang terburuk dalam persepsi publik (Waspada 9/2/2020). Memang banyak hal yang salah urus di Depag itu, tidak hanya kali ini, tetapi sejak republik ini berdiri, dan selalu saja yang menggantikannya dari TNI. Apakah ini gejala bahwa NU tidak dapat berdikari di bpidang politik praktis? Inilah salah satu kegalauan NU dan keprihatianan Umat Islam. Wallahu’alam bisawab.

Penulis adalah Antropolog Unimed.

  • Bagikan