Jalan Panjang Satu Data Kependudukan

Jalan Panjang Satu Data Kependudukan
Oleh Deo Peter Surbakti

  • Bagikan

Satu data kependudukan mungkin adalah gerbang awal yang harus segera dilewati untuk mencapai sistem satu data yang terintegrasi luas menjangkau seluruh bidang

Data kependudukan adalah data paling penting dan mendasar yang hendaknya dimiliki oleh setiap negara. Bayangkan jika negara sendiri tidak bisa mengenali penduduknya, bagaimana negara bisa memperjuangkan hak-hak mereka.

                                             

Dua institusi yang paling berperan dalam menangani data kependudukan di Indonesia adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Sayangnya, data kependudukan di kedua instansi ini tak jarang masih memiliki perbedaan.

Permasalahan perbedaan data di antara kedua instansi ini sendiri sebenarnya sudah banyak disorot oleh akademisi dan lembaga pemerintah lain. Pasalnya, perbedaan data di antara kedua instansi ini memang membuat pengambil keputusan menjadi ragu-ragu.

Karenanya, berbagai kebijakan telah dicoba untuk mewujudkan satu data Indonesia yang telah lama digaungkan pemerintahan Presiden Jokowi. Teranyar, kedua instansi ini bahkan berkolaborasi dalam Sensus Penduduk 2020 yang bertema “Menuju Satu Data Kependudukan”.

Jika menelisik lebih dalam, sulit sebenarnya memutuskan data institusi mana yang betul dan salah. Perbedaan-perbedaan ini umumnya berasal dari tujuan, konsep dan metode yang memang keduanya berbeda namun tidak salah.

Data kependudukan yang dikumpulkan oleh Disdukcapil sendiri adalah data yang bersifat administratif, yang menyatakan seseorang menjadi warga negara Indonesia secara hukum.

Hal ini kemudian dipertegas dengan dikeluarkan dokumen resmi kewarganegaraan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK).

Tujuan utamanya sangat jelas yaitu menentukan yang mana merupakan warga negara Indonesia dan yang mana yang bukan. Sedangkan, data yang dikumpulkan oleh BPS adalah data kependudukan yang diperlukan dalam menghasilkan statistik kependudukan.

Artinya data tersebut akan diolah terlebih dahulu hingga menghasilkan nilai statistik seperti rata-rata, klasifikasi, jumlah, distribusi dan lainnya.

Perbedaan tujuan ini kemudian juga membuat perbedaan konsep data dalam proses pengumpulannya. Disdukcapil utamanya menggunakan konsep kewarganegaraan dan keluarga, sedangkan BPS menggunakan konsep penduduk dan rumah tangga.

Disdukcapil menghitung jumlah penduduk yang memiliki kewarganegaraan Indonesia sedangkan BPS menghitung seluruh penduduk terlepas mereka memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia atau tidak.

Selama mereka sudah tinggal di Indonesia dalam rentang 6 bulan atau berniat menetap, maka mereka akan dianggap penduduk di daerah tersebut.

BPS menggunakan konsep yang berbeda dengan yang digunakan Disdukcapil agar dapat mengikuti kaidah statistik internasional sehingga dapat diperbandingkan dengan negara lain.

Selain perbedaan konsep, perbedaan metode pengumpulan data juga menjadi salah satu alasan utama mengapa data Disdukcapil tidak bisa digunakan untuk menghitung statistik penduduk.

Metode pengumpulan data kepependudukan di Disdukcapil sendiri adalah registrasi penduduk, di mana penduduk utamanya diminta untuk secara aktif melaporkan perubahan kependudukan mereka.

Dalam hal ini, tidak ada batasan waktu dari data yang diperoleh tersebut. Penduduk dapat melaporkan pembaharuan data penduduk mereka kapan saja mereka mau.

Sayangnya, kebanyakan penduduk enggan membaharui administrasi kependudukan mereka kecuali saat dibutuhkan. Sehingga seiring berjalannya waktu, kualitas data menjadi rendah.

Untuk menghitung suatu statistik, indikator waktu memiliki peran yang sangat penting. Salah satu contohnya seperti jumlah penduduk hari ini, kemarin dan esok saja belumlah tentu sama. Terjadi perubahan di setiap waktu yang disebabkan adanya kelahiran dan kematian.

Karenanya diambil suatu rentang waktu untuk memperkirakan statistik data tersebut. Semakin panjang rentang waktunya, maka tingkat akurasi data akan semakin rendah karena perubahannya juga semakin banyak.

Karenanya, pengumpulan data penduduk yang dilakukan BPS harus dilakukan dalam rentang waktu tertentu.

Meskipun beberapa hal berbeda dalam prosesnya, data yang dikumpulkan oleh Disdukcapil dan BPS sejatinya adalah data yang sama dan seharusnya menghasilkan hasil yang sama.

Hal inilah yang dicoba dijawab oleh SP2020 silam. Pengumpulan data penduduk dipadukan dengan data NIK dan keluarga penduduk. Data penduduk yang awalnya hanya berupa posisi rumah tangga kini disertai NIK dan nomor keluarga mereka.

Sistem ini dibilang cukup baru dan unik di dunia statistik. Karena tidak hanya mengidentifikasi keberadaan seseorang, namun sistem ini juga mampu menganalisis sistem kekeluargaan seseorang.

Sebuah langkah awal yang patut diapresiasi untuk kolaborasi kedua institusi tersebut. Sayangnya, sistem yang dibangun ini bukanlah tidak menemui hambatan jua. Salah satu hasil dari sensus penduduk adalah terdapat sekitar 23 juta penduduk dari total 270 juta penduduk yang belum aktif dalam membaharui data kependudukan mereka.

Hal ini ditandai dengan tidak sesuainya alamat domisili mereka dengan tempat tinggal mereka saat pendataan. Tentunya ini adalah tantangan berat yang harus segera dijawab oleh BPS dan Disdukcapil.

Proses registrasi penduduk yang selama ini bersifat pasif dianggap menjadi salah satu faktor penghambat pembaharuan data penduduk.

Inovasi dalam mekanisme pembaruan data penduduk seperti update secara daring atau pelayanan satu pintu mungkin menjadi sebuah daya Tarik.

Namun kesadaran masyarakat akan pentingnya data masih harus dipertimbangkan. Sikap aktif dalam menjangkau masyarakat tersebut mungkin bisa menjadi solusi yang lebih praktis.

Satu hal yang cukup disesali pada saat proses sensus penduduk sebelumnya, masyarakat tidak langsung dapat membaharui data kependudukan mereka.

Padahal, pada beberapa negara maju, sebenarnya data-data kependudukan sudah saling terintegrasi antara bidang registrasi dan statistik, sehingga kegiatan sensus penduduk dapat dilakukan sejalan dengan registrasi penduduk.

Hasilnya dalam satu lompatan, tidak hanya statistik penduduk diperoleh namun data kependudukan juga dapat dimutakhirkan.

Jalan untuk satu data kependudukan di Indonesia sendiri sebenarnya bisa digolongkan masih panjang. Mekanisme menjaga kemutakhiran data kependudukan ini masih perlu dipikirkan, mengingat sensus penduduk hanya bisa dilakukan sepuluh tahun sekali.

Mekanisme yang dianggap paling masuk akal adalah dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui perangkat pemerintah daerah di satuan terendah seperti kepala desa atau di bawahnya. Kemudian melakukan pembaruan data setiap satuan waktu tertentu.

Langkah berikutnya yang perlu diperhatikan pemerintah adalah mengenai peraturan keamanan data dan privasi publik. Sistem statistik yang dibangun haruslah benar-benar siap dan aman.

Ketentuan penggunaan dan akses sangat penting untuk diperhatikan agar data tersebut tidak disalahgunakan. Melihat potensi yang dimiliki Indonesia saat ini di era industrialisasi digital, rasanya kapasitas Indonesia jelas sangat mampu mewujudkan satu data kependudukan

Jika integrasi di antara kedua instansi ini berjalan baik, bukan tidak mungkin ke depannya data kependudukan diintegrasikan dengan data dari berbagai institusi lain seperti data KPU, Dinas Sosial dan banyak institusi lainnya.

Lembaga pemerintahan lain tidak perlu melakukan pendataan lagi dan dapat menggunakan data tersebut sebagai dasar pengambilan kebijakan di masing-masing instansi. Tentu ini jauh lebih efisien dan efektif dalam pengambilan keputusan.

Akhirnya, satu data kependudukan mungkin adalah gerbang awal yang harus segera dilewati untuk mencapai sistem satu data yang terintegrasi luas menjangkau seluruh bidang. WASPADA

Penulis adalah Statistisi Ahli BPS Kabupaten Padanglawas. Artikel Ini Ditulis Dalam Rangka Memperingati Hari Statistik Nasional (26 September 2021).

  • Bagikan