Waspada
Waspada » Islamofobia Dan Politik Dakwah
Headlines Opini

Islamofobia Dan Politik Dakwah

Oleh Dr Warjio

Dr. Warjio, Islamofobia Dan Politik Dakwah. Waspada/Ist
Dr. Warjio, Islamofobia Dan Politik Dakwah. Waspada/Ist

Politik dakwah memerangi Islamofobia adalah satu usaha atau tindakan yang dilakukan dengan mengedepankan praktik dakwah lisan dan tindakan baik yang dilakukan perorang atau lembaga kepada orang bukan Islam

Maraknya tindakan rasisme terhadap orang Asia belakangan ini menjadi satu fenomena di Eropah dan di Amerika Serikat. Rasisme ini bukan hal baru terutama untuk Muslim migran ke Eropa dan AS. Studi percontohan pengalaman migran tentang rasisme dan xenofobia di berbagai bidang kehidupan ekonomi dan sosial oleh EUMC di beberapa negara Eropa antara 2002 dan 2005 menunjukkan migran Muslim tampaknya lebih rentan terhadap mengalami diskriminasi daripada non-Muslim.

Misalnya Spanyol, Italia, Belanda dan Portugal, untuk negara lain. Misalnya Austria, Belgia, Jerman, Yunani, Prancis, dan Irlandia, keyakinan agama saja tidak dapat menjelaskan tingkat diskriminasi yang dirasakan. Sejarah yang beragam dari komunitas Muslim di Eropa, serta pendekatan yang beragam dari negara anggota dalam menangani agama minoritas, juga harus dipertimbangkan.

Namun dapat dinyatakan berdasarkan bukti yang ada bahwa anggota komunitas Muslim berpotensi terkena praktik diskriminasi yang pada gilirannya dapat memprovokasi mereka untuk terasing dari masyarakat luas tempat mereka tinggal (EUMC, 2006).

Dalam konteks Eropa, pertanyaan sentralnya adalah apakah Muslim merasa terintegrasi dengan baik dalam masyarakat Eropa, atau apakah beberapa mengalami marginalisasi dan keterasingan. Praktik-praktik diskriminatif akibat sikap intoleran dan prasangka terhadap budaya yang berbeda memperkuat pengucilan dan keterasingan sosial.

Survei EUMC (2006), Muslims in the European Union Discrimination and Islamofobia, mengenai keadaan Muslim Eropa cukup mengejutkan. Survei itu mengemukakan temuan penting:

Pertama, Muslim, seperti kelompok agama lain, tetap tidak tercatat secara statistik secara memadai, bahkan data demografis seringkali bergantung pada perkiraan tidak resmi yang bervariasi, terkadang secara substansial. Lebih banyak penelitian survei internasional yang lebih banyak sangat penting terutama untuk mencatat sikap dan tingkat viktimisasi Muslim.

Kedua, Muslim sering menjadi korban stereotip negatif, terkadang diperkuat melalui pemberitaan negatif atau selektif di media. Selain itu, mereka rentan manifestasi prasangka dan kebencian dalam bentuk apapun mulai dari ancaman verbal hingga serangan fisik terhadap orang dan harta benda.

Ketiga, banyak Muslim, terutama kaum muda, menghadapi kesempatan terbatas untuk kemajuan sosial, pengucilan sosial dan diskriminasi yang dapat menimbulkan keputusasaan dan keterasingan.

Keempat, data penelitian dan statistik–kebanyakan data ‘proxy’, mengacu pada kebangsaan dan etnis–menunjukkan umat Islam seringkali terwakili secara tidak proporsional di daerah dengan kondisi perumahan yang buruk. Sementara prestasi pendidikan mereka di bawah rata-rata dan tingkat pengangguran mereka lebih tinggi dari rata-rata. Muslim sering dipekerjakan dalam pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lebih rendah dan sebagai kelompok mereka terlalu banyak terwakili di sektor ekonomi bergaji rendah.

Situasi buruk mereka di pasar tenaga kerja menjadi perhatian khusus mengingat pengangguran merupakan faktor kunci yang mempengaruhi integrasi. Hal ini diakui pada November 2004 oleh para pemimpin Uni Eropa selama Dewan Kehakiman dan Dalam Negeri, yang memasukkan pekerjaan sebagai salah satu dari sebelas prinsip dasar umum untuk kebijakan integrasi masyarakat dan nasional (EUMC, 2006).

Eropa tampaknya memiliki masalah, terutama bagaimana mereka menerima dan memperlakukan “imigran” terutama Islam dalam kerangka masyarakat dan pemerintahan mereka. Kekhawatiran terhadap mereka ini, sering diasosiasikan dengan Islamofobia menjadi sejarah yang terus dihidupkan hingga kini. Lewat Islamofobia komunitas Muslim dilabeli sebagai musuh dalam dan musuh luar (Internal and External Enemy) (Jocelyne Cesari, 2013:1).

Mamahami persoalan Islamofobia terutama jika dianalisis dalam pendekatan politik, maka Islamofobia adalah bentuk aktivitas yang dibuat; disengaja bahkan didukung baik secara kelembagaan (Shaida Raffat Nabi, 2011) melalui media. Partai politik, memiliki jaringan global dan dengan pendanaan yang besar dan terindustrialisasi (Centre for American Progress, 2011).

Ketika aktor politik membangun argumen ideologis untuk tujuan terkait tindakan tertentu, mereka selalu menggunakan atau memperhitungkan idiom budaya yang tersedia, dan idiom tersebut dapat menyusun argumen mereka dengan cara yang sebagian tidak disengaja. Islamofobia jauh lebih dari sekedar perkataan yang mendorong kebencian. Paling berbahaya bila tertanam dalam struktur sipil dan peradilan yang secara tidak adil menstigmatisasi Muslim atas nama keamanan nasional.

Ketakutan akan terorisme telah digunakan sebagai perangkat politik membenarkan pelanggaran HAM dan sipil yang mencolok.  Dari pengawasan, penangkapan sewenangan, dan penahanan dengan perlindungan prosedural yang lebih sedikit hingga histeria massa seputar apa yang disebut pelanggaran hukum syariah ke pengadilan AS. Muslim Barat telah menerima banyak praktik diskriminasi yang dipimpin aparat keamanan negara masing-masing. Tindakan semacam itu tidak hanya melanggar kemampuan Muslim untuk secara bebas menjalankan keyakinan mereka, tetapi juga berusaha meminggirkan mereka sebagai peserta dalam masyarakat mereka (Carter Centre, 2018)

Pentingnya Politik Dakwah

Kekhawatiran peningkatan Islamofobia yang dilaporkan di Eropa setelah 11 September membuat Komisi Eropa dan Pusat Pemantauan Eropa tentang rasisme dan xenofobia untuk mengatur konferensi meja bundar pada tema-tema ini. Ketiga pertemuan tersebut mempertemukan para ahli terkemuka seluruh Eropa untuk melihat cara-cara praktis memerangi diskriminasi dan mendorong dialog dan kerjasama antara kelompok etnis dan agama.

Selama tiga pertemuan meja bundar para ahli dalam masalah Islam dan Yahudi, sosiolog, peneliti dan komentator, anggota parlemen dan perwakilan pemerintah dari negara anggota UE dan negara kandidat melihat pola sikap dan perilaku diskriminatif saat ini. Dan bagaimana sebaiknya ditangani di tingkat lokal, tingkat nasional dan Eropa.

Penekanan khusus diberikan pada bidang politik, legislasi, pendidikan dan media. Konferensi meja bundar telah menunjukkan, para pemimpin politik, pemimpin agama, dan pemimpin komunitas harus menerima tanggung jawab dan mengambil tindakan mendorong kerjasama dan pemahaman antara berbagai kelompok masyarakat.

Konferensi meja bundar terakhir 20 Maret 2003 menyimpulkan kita harus mempromosikan “budaya penyembuhan”. Budaya adalah hasil dari ribuan tindakan kecil, yang tampaknya tidak signifikan dalam isolasi, tetapi memiliki kombinasi kuat. Para pemimpin di semua tingkatan dan dalam semua lapisan masyarakat harus memiliki keberanian lebih dari sebelumnya melawan rasisme dan untuk mempromosikan budaya penyembuhan (EUMC, 2003: 8-10).

Untuk memerangi masalah tersebut, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) terus menyoroti perlunya strategi internasional mencegah penodaan agama. Lebih setahun sebelumnya, Majelis Umum PBB, di bawah tekanan OKI, mengadopsi resolusi 62/154, tentang “memerangi penistaan agama”. Meskipun dibingkai sebagai penerapan umum, jelas dari teks resolusi ini, bahwa resolusi itu mengutamakan pembelaan Islam yang dianggap sedang diserang.

Di antara ketetapannya, Majelis Umum menyatakan “keprihatinan mendalam bahwa Islam sering dikaitkan secara salah dengan pelanggaran hak asasi manusia dan terorisme”. Ia selanjutnya menyatakan perang melawan terorisme telah menyebabkan “pengingkaran hak-hak fundamental dan kebebasan anggota kelompok sasaran, serta pengucilan ekonomi dan sosial mereka”; referensi dibuat untuk penggunaan media (dan media sosial) untuk membangkitkan “intoleransi dan diskriminasi terhadap Islam atau agama lain”.

Majelis menekankan “kebutuhan secara efektif memerangi penistaan semua agama dan hasutan kebencian agama, terhadap Islam dan Muslim pada khususnya”.

Menarik pernyataan Prof Muhammad Syukri Salleh kepada saya–via aplikasi Whats App (WA) beberapa waktu lalu. Menurutnya di samping perlu strategi melalu diplomasi, pertemuan atau kebijakan lainnya. Hal lainnya yang tidak kalah pentingnya mempromosikan Politik Dakwah dalam memerangi Islamophobia.

Politik dakwah memerangi Islamofobia adalah satu usaha atau tindakan yang dilakukan dengan mengedepankan praktek dakwah lisan dan tindakan baik yang dilakukan perorang atau lembaga kepada orang bukan Islam. Menurut Prof Muhammad Syukri asas Islamofobia adalah ketakutan terhadap Islam. Rasa ketakutan ini muncul karena informasi yang didapatkan tidak benar atau diselewengkan. Atau juga  muncul tindakan yang tidak mencerminkan dakwah Islam yang dilakukan beberapa orang Islam.

Jika Politik Dakwah Islam ini dilakukan secara baik akan memunculkan pandangan positif dan dengan sendirinya menghilangkan kekhawatiran terhadap Islam. Menurut Prof Muhammad Syukri–yang memperoleh gelar doktornya dari Oxford University, Inggris, pendekatan berbasis aktivitas Islam seperti memberi perhatian kepada orang tua yang di Inggris misalnya banyak orang tua hidup sendiri bisa memberi nilai positif. Atau memberikan pelayanan kesehatan; memberi makanan kepada fakir miskin–terutama saat musim dingin atau memberi mereka rumah persinggahan. Tindakan itu semua akan memberi pandangan positif terhadap Islam dan dengan sendirinya menghilangkan islamofobia.

Politik Dakwah Islam untuk memerangi islamofobia harus terus digerakkan baik secara sendiri atau lembaga. Silahturahmi dengan berbagai pihak serta kelompok yang bahkan berseberangan harus terus dilakukan. Ini untuk memutus mata rantai dari Islamofobia.    WASPADA

Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fisip USU.

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2