Indonesia Tanpa Pengangguran

Indonesia Tanpa Pengangguran

  • Bagikan

Dicurigai ada cara berhitung yang secara filosofis salah karena warisan makro ekonomi sesat dan dikte kepentingan asing

Pada artikel yang diterbitkan harian ini (Senin, 26/7/21) berjudul “Bendera Putih”, penulis mengusulkan pemerintah segera mengoreksi orientasi politik anggaran untuk memihak penyeimbangan motif save human first dengan motif economic recovery sehingga kebijakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan imperatif konstitusi.

Komunikasi pemerintah sangat perlu diperbaiki. Apa yang diucapkan jangan lagi berbeda dengan yang dikerjakan. Resistensi dan bahkan potensi civil disobedience bisa muncul tak terduga.

Ketiga, organisasi penanganan pandemi Covid-19 jangan menyepelekan kekayaan kelembagaan masyarakat. Indonesia tidak sedang berperang, jangan sekali-kali bicara memaksakan kondisi darurat militer.

Tulisan ini bermaksud memperdalam dengan simulasi sederhana untuk penyeimbangan motif save human first dengan motif economic recovery penanganan Covid-19. Di antara sekian pilihan ialah alokasi anggaran untuk jaminan pekerjaan.

Basis gagasan berasal dari pemikiran perlunya anggaran dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan imperatif konstitusi. Praktik kenegaraan yang menyimpang dari konstitusi tentu tidak dikehendaki oleh siapa pun.

Jaminan Pekerjaan

Dalam artikel “Bendera Putih” penulis mengusulkan agar pengangguran di Indonesia yang menurut data BPS (Februari 2021) sebanyak 8,75 juta jiwa dijawab dengan mainset konstitusi Indonesia.

Untuk kondisi sekarang angka itu tentu tidak dapat lagi dipegang sebagai dasar kebijakan. Jika ditaksir kasar saat ini pengangguran 10 juta jiwa barangkali tidak terlalu bias. Itu pun dengan pengukuran yang masih jauh dari nilai ideal kesejahteraan universal.

Penulis berpendapat amat debatable jika narasi UUD 1945 tentang pekerjaan, pasal 27 ayat (2), dianggap telah dijawab oleh pemerintah antara lain dengan harapan investasi berduyun-duyun pasca UU Ciptakerja.

Terlebih jika pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ini dihubungkan dengan narasi Pembukaan UUD 1945 (melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa), tentu saja jawaban yang diwajibkan dari pemerintah bukan regulasi yang efektivitasnya tak terukur.

Karena itu diusulkan pemerintah memutuskan aloksi APBN untuk pengadaan lapangan pekerjaan dengan upah Rp2 juta per bulan untuk setiap pengangguran (10 juta jiwa). Dana yang diperlukan Rp240 triliun per tahun.

Apa yang akan dikerjakan oleh pengangguran yang direkrut untuk bekerja pada sektor pemerintah itu? Banyak pilihan, seperti proyek infrastruktur, pertanian, perikanan dan lain-lain yang berorientasi menghasilkan produk untuk konsumsi dalam negeri.

Sebagai contoh, di Sumut luas sekali tanah berstatus tidur yang selama beberapa lama terkatung-katung dan bahkan diselewengkan para bandit tanah karena bebalnya pemerintah pusat. Disebut bebal karena memang telah dengan secara politik dan birokratis membiarkan otoritasnya terimplementasi begitu buruk sehingga melegitimasi distribusi tanah itu dengan sangat tidak wajar.

Semestinya sertifikat tanah untuk jenis seperti inilah yang dibagikan Presiden Joko Widodo untuk mengukir salah satu bentuk populismenya yang menjadi begitu efektif selama ini. Secara filosofis ini dapat menjadi legacy amat penting untuk kebangunan bangsa dan sejarah pemerintahan akan dikenang sepanjang masa.

Hitung juga bahwa jika intervensi adil pemerintah pusat akan serta merta menghentikan darah yang mengucur selama ini dari konflik horizontal berkepanjangan.

Tanah itu hanyalah sebagai salah satu contoh dari sekian banyak potensi yang bisa didayagunakan untuk menyelamatkan rakyat dari krisis dilihat dari perspektif dan atau kondisional Sumut. Daerah lain tentu memiliki karakter khas sesuai potensinya.

Karena itu selain alokasi upah Rp240 triliun pertahun, pemerintah harus mentransfer dana ke semua daerah. Simulasinya begini. Alokasi 514 kabupaten Kota, misalnya masing-masing Rp5 triliun (total Rp2.570 triliun). Untuk 34 Provinsi masing-masing Rp 5 triliun (Rp170 triliun).

Keseluruhan Rp5.440 triliun (Rp5.270 triliun + Rp170 triliun). Dengan demikian total yang diperlukan ialah Rp240 triliun + Rp5.440 triliun sama dengan Rp5.680 triliun.

Dari mana uang daerah? Sebagai contoh kasus Sumut awal pandemik bertekad mempertahankan pertumbuhan yang tak terlalu rendah dibanding pertumbuhan sebelum pandemi dengan anggaran tersedia Rp1,5 triliun untuk 3 sasaran (kesehatan, bantuan sosial dan ekonomi).

Dengan kata lain daerah dapat mereformulasi politik anggarannya sendiri tanpa harus takut atas ketiadaan sumber pendanaan.

Jika daerah dituntut tulus dan berpengabdian seperti itu, maka contoh perubahan mindset tentu terlebih dahulu diharapkan terjadi secara radikal di Jakarta tanpa basa-basi. Syukur jika daerah dapat diarahkan ketat melakukan rasionalisasi alokasi anggaran yang lebih canggih agar berkarakter genting, perlu, hemat dan akuntable sesuai semangat melawan krisis.

Koreksi Mindset

Dalam APBN 2021 disebutkan Pendapatan Negara adalah Rp1.743.648.5,47.327 dan Belanja Negara sebesar Rp2.750.028.018.431. Dengan demikian angka defisit Rp1.006.379.471.104 (-5,70%).

Dari besaran APBN Rp2.750.028.018.431 itu Belanja Pemerintah Pusat Rp1.954.548 .542.970, transfer daerah Rp795.479.475.461. Dalam dokumen APBN yang dimaksud negara adalah pemerintah pusat belaka, sebab di dalamnya tidak termasuk perhitungan semua angka (APBD) seluruh daerah.

Karena itu perubahan mindset pertama yang harus dilakukan ialah menganggap Indonesia ini sebagai Negara Kesatuan, karena memang sebuah keutuhan yang terdiri dari daerah-daerah sebagaimana konstitusi mengucapkannya tegas.

Dengan demikian tidak harus dibayangkan dana Rp5.680 triliun untuk mempekerjakan seluruh pengangguran, 100 persen berasal dari APBN seperti yang dikenal selama ini. Memang diyakini akan tetap ada selisih yang cukup besar antara pembiayaan menurut rencana ini dengan pembiayaan menurut teknokratis perumusan APBN revisional dimaksud.

Dari mana uang untuk mempekerjakan 10 juta pengangguran itu? Koreksi mindset selanjutnya diperlukan di sini. Pertama, gunakan kewenangan yang diberikan UU mengambil langkah strategis termasuk menciptakan uang tanpa harus terus dihantui oleh mitos inflasi.

Menciptakan uang sesuai keperluan memang diprasyaratkan untuk konsistensi produktivitas dan penggerakan hulu dan hilir dengan orientasi penyelamatan rakyat dalam negeri.

Kedua, hentikan membuat utang sembari cicil yang sudah terlanjut. Jika dapat diperjuangkan diantara utang itu ada yang dapat dikategorikan sebagai utang najis, dihapuskan saja.

Ketiga, rasionalkan alokasi anggaran yang selama ini demikian kentara memusuhi demokratisasi akses sistem sumber dan pekerjaan. Proyek-proyek ambisius termasuk Belt and Road Inisiative (BRI) berorientasi obsesi khilafah khas China itu dihentikan saja.

Bukan tidak perlu infrastruktur canggih. Tetapi ada rasional infrastruktur untuk kondisi existing. Konflik korporasi-rakyat yang bersumber dari orientasi tendensius memusuhi rakyat juga termasuk dalam kebutuhan perubahan mindset.

Terutama sektor yang mengharuskan pelibatan lahan milik rakyat. Pemerintah terus secara konservatif mendukung neoliberalisasi yang menyia-nyiakan rakyat.

Rakyat sebagai determinan utama pembangunan seyogyanya dapat merombak paradigma bahwa jengkal demi jengkal lahan untuk korporasi itu harus menjadi dasar konsep baru bahwa korporasi dan keuntungannya adalah milik bersama (korporasi dan rakyat).

Karena itu rakyat adalah pemilik perusahaan dengan persentasi saham yang membuatnya ikut bertanggungjawab termasuk menanggung risiko lingkungan.

Hal lazim selama ini rakyat terusir dari tanah leluhurnya, bencana yang ditimbulkan proyek ditanggung rakyat. Dana CSR perusahaan dimainkan. Perilaku pembangunan seperti ini tidak berbeda dengan yang dilakukan orang asing saat menjajah dalam kurun waktu panjang (3,5 abad).

Keempat, perombakan mindset yang mengharuskan pembatalan orientasi oligarkis dalam politik distribusi anggaran sembari merangsang orientasi filosofis penghentian tendensi salah selama ini dalam memilih heavy supply side atau heavy demand side.

Misalnya, alokasi dana untuk UMKM itu akan berakhir sia-sia manakala daya beli rakyat terus merosot tajam. Masalah utama saat ini adalah daya beli yang terus memburuk. Jika pun seluruh UMKM dipoles dengan suntikan dana, produknya akan sangat sulit terpasarkan.

Memang selalu ada narasi yang mempertuhankan ekspor dan juga transaksi digital, Keduanya jauh dari orientasi mengutamakan rakyat dan pemulihan ekonomi. Jadi perombakan makro ekonomi sangat diperlukan agar tunduk pada konstitusi.

Kelima, anti korupsi tanpa basa-basi. Hidup dalam ketakvalidan data adalah nafas korupsi. Penganut “agama korupsi” ada di mana-mana. Tak hanya di daerah. Tetapi tentulah lebih besar di pusat pengambilan kebijakan dan pengendali anggaran.

Tidak dapat terlalu berharap kepada lembaga penegak hukum (istimewa seperti KPK mau pun konvensional). Karena semua sibuk dengan keparahan permasalahan sendiri dan produktivitasnya pun kerap tak lebih dari kategori klaim subjektivitas lembaga yang terus bersemangat mengglorifikasi diri.

Orientasi Pemerintahan

Sebagai penutup perlu dikritisi APBN Tahun 2021 yang menargetkan pengangguran 7,7-9,1%. Haruskah APBN memahami pembangunan dengan by design glorifikasi keberadaan pengangguran?

Dicurigai ada cara berhitung yang secara filosofis salah karena warisan makro ekonomi sesat dan dikte kepentingan asing.

Sebuah negara tidak pernah berwujud tanpa warga. Maka rakyatlah determinan utamanya. Karena itu retorika dan tindakan apa pun harus ditundukkan kepada filosofi fungsi negara.

Dengan keprihatinan saat ini sangat terpikir untuk penghematan. Salah satunya dengan perampingan kabinet. Itu dapat dilakukan dengan membubarkan Menteri Koordinator. Juga dengan melikuidasi banyak kementerian yang amat terasa overlapping Tupoksi itu.    WASPADA

Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).

  • Bagikan