HUBUNGAN MUI DENGAN UMAT ISLAM DAN ORMAS ISLAM
By Hasan Bakti Nasution

  • Bagikan

Sebelum MUI dibentuk tanggal 26 Juli 1975, di Indonesia sudah dibentuk beberapa organisasi massa (ormas) Islam secara kronologis, yaitu Muhammadiyah lahir tahun 1912, PERSIS lahir tahun 1923, Mathlaul Anwar lahir tahun 1916 dalam bentuk pendidikan dan dalam bentuk ormas 1952, NU lahir tahun 1926, Alwashliyah lahir tahun 1930, PERTI lahir tahun 1928, dan sebagainya.

Jadi selain NU dan Muhammadiyah, masih terdapat banyak ormas Islam lain yang lahir sebelum kemerdekaan. Sebab itu jika pelayanan kepada NU dan Muhammadiyah diberikan Pemerintah dengan alasan sudah lahir sebelum kemerdekaan, masih banyak ormas Islam lain yang juga membutuhkan perhatian yang sama yang lahir sebelum kemerdekaan.


Ada dua faktor mengapa MUI dibutuhkan kehadirannya, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ialah dalam diri umat Islam yang membutuhkan adanya wadah bagi semua umat Islam, baik yang tergabung dengan ormas Islam maupun yang tidak. Ormas Islam yang ada tidak bisa mengklaim sebagai perwakilan umat Islam Indonesia, karena masih lebih banyak umat Islam yang tidak berafiliasi dengan salah satu ormas Islam dengan berbagai pertimbangan.


Secara eksternal ialah seringkali dilaksanakan pertemuan Islam internasional, seperti Rabithah ‘Alam Islamiy, ketika diminta perwakilan umat Islam Indonesia yang terkirim adalah tokoh yang sudah berafilisasi dengan salah satu ormas Islam, akhirnya hanya diwakili oleh salah satu ormas Islam. Anggota Ormas Islam lain yang tidak diikutkan atau umat Islam yang tidak berfilisais dengan ormas Islam merasa tidak terwakili.

Ketika suara-suara ini sampai ke panitia acara seperti Rabithah ‘Alam Islamiy tadi, sudah barangtentu menjadi bahan pembicaraan.
Beralas pada dua faktor itu, harus ada lembaga yang bisa mewakili umat Islam secara keseluruahn, baik yang berafilisasi dengan ormas Islam maupun yang tidak. Lembaga ini sebagai wadah bagi umat Islam Indonesia sekaligus sebagai pewakilan mereka secara internasional. Di sinilah MUI lahir.

Oleh karena itu MUI disebut sebagai tenda besar yang memayungi semua umat Islam, yang dibangun oleh umat Islam Indonesia, sebagai tokoh umat Islam, sebagai tokoh ormas Islam dan sebagai zu’ama dan cendekiawan Muslim. Hal ini dibuktikan dengan sejarah pembentukannya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ulama nasional, tokoh ormas Islam, para zu’ama, dan cendekiawan Muslim termasuk mewakili kepolisian dan angkatan darat.


Sebagai tenda besar tentu tidak memiliki pintu khusus, sehingga semua umat Islam boleh memasukinya, tentu dengan syarat kepatuhan sebagai anggota penghuni. Sebab itu, MUI membuat sejumlah aturan, seperti tetap dalam koridor iman dan Islam dan koridor kebangsaan dan kenegaraan. Keislaman dan keindonesiaan, adalah dua syarat mutlak, yang dalam pemahamannya memiliki tafsir yang variatif.


Jadi jika ada anggota penghuni tenda yang tidak taat azaz, mau tidak mau dikeluarkan. Sebutlah aliran keagamaan yang mengakui adanya nabi setelah Nabi Muhammad, terpaksa dikeluarkan dari tenda besar, karena ketentuan sebagai penghuni tetap di tenda harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir (khatamun nabiyyin). Namun jika suatu ketika, keyakinannya sudah berubah dan sudah sejalan dengan ketentuan penghuni tenda (ar-ruju’u ilaal haqq), maka ia akan diterima kembali sebagai penghuni.


Begitu juga jika ada yang masih ingin membuat lahan baru tempat berpijak tenda, tidak lagi NKRI, iapun harus dikeluarkan dari tenda, karna sudah melakukan pelanggaran petentuan anggota tenda, yaitu NKRI adalah sudah final sebagai negara kesepakatan (darul mu’ahadah).
Perlu dicatat bahwa, karena keterbukaannya sebagai tenda, ada saja penghuni baru yang ingin memasukkan konsepnya sebagai anutan penghuni tenda.

Namun itu cepat diatasi, sehingga jikapun ada, akan segera pula dapat disingkirkan, sehingga tidak mencederai kelembagaan MUI dengan pilar keislaman dan kebangsaan. Adanya riak kecil yang nol, nol koma, menjadi tidak berarti karena qaedah ushul fiqh menyebutkan “mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu”, jangan karena kasus kecil lalu meninggalkan secara keseluruhan.


Jadi, jika hanya dengan satu kasus saja yang juga masih perlu pembuktian lalu suatu lembaga dibubarkan adalah pekerjaan sia-sia, karena setiap hari akan ada pembubaran ormas atau lembaga atau bahkan partai yang anggotanya melakukan tindakan melawan hukum, seperti korupsi yang sangat-sangat menyengsarakan rakyat.

…27-11-2021…

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *