Hasan Saleh & Konflik Aceh - Waspada

Hasan Saleh & Konflik Aceh
Oleh Drs Indra Muda Hutasuhut, MAP

  • Bagikan

Setelah menempati pos barunya di Tebingtinggi dengan jabatan Komandan Batalion, pada bulan Mei 1953, Panglima Simbolon menganjurkan agar Hasan Saleh mengikuti pendidikan SSKAD di Bandung sehingga memungkinkan dirinya dipromosikan menjadi jenderal

Hasan Saleh lahir di Dusun Pulo Kameng Desa Metareung Kecamatan Mila Kabupaten Pidie tanggal 15 Maret 1921. Sejak kecil ia sudah akrab dengan perang dan konflik karena di desanya sering terjadi konflik horizontal antara kaum uleebalang dengan ulama dan kontak senjata antara tentara Belanda dengan pejuang kemerdekaan.

Dengan kondisi yang demikian, tidak jarang ia mengikuti kedua orang tuanya mengungsi ke hutan menyelamatkan diri, sehingga banyak mempengaruhi jiwa anak-anak seusianya untuk ikut terlibat dalam peperangan.

Pada tanggal 12 Maret 1942 bala tentara Jepang mendarat di Ujung Batee (sekitar 8 Km dari Banda Aceh), secara gegap gempita rakyat Aceh menyambut kedatangan mereka dengan memasang tanda “F” hitam atas dasar putih ditempelkan di lengan kiri baju masing-masing sebagai simbol kepada Jepang, “inilah kawanmu”.

Penyambutan gegap gempita, karena terangsang janji Jepang yang menyatakan bahwa, kedatangannya adalah untuk mengusir Belanda dan membebaskan rakyat Aceh dari penindasan. Janji ini ternyata hanya sebatas isapan jempol karena tentara Jepang lebih kejam dari Kolonial Belanda.

Untuk memperkuat kedudukannya di Indonesia, khususnya di Aceh, Jepang merekrut para pemuda mengikuti latihan militer sehingga apabila pecah perang dengan Sekutu, pemuda ini dapat dikirim ke medan tempur.

Hasan Saleh terpilih menjadi salah satu pemuda yang mengikuti pendidikan militer Jepang, Kambu Yoin di Lhok Seumawe. Dasar pendidikan militer inilah yang menempa jiwa militernya bertarung untuk kepentingan bangsa.

Seiring dengan kekalahan Jepang atas Sekutu, dan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, baru diketahui pemimpin Pidie dua minggu setelahnya, sedangkan rakyat Aceh baru mengetahuinya sekitar tiga minggu kemudian.

Dengan pembacaan teks proklamasi tersebut tidak berarti kondisi keamanan pulih karena tentara Jepang masih tetap berkeliaran mengawasi situasi keamanan dan persenjataannya. Untuk membersihkan sisa-sisa pasukan Jepang di Aceh, pasukan Sekutu datang dengan membonceng pasukan Belanda yang ingin berkuasa kembali.

Mengetahui hal tersebut rakyat Aceh sangat marah sehingga melakukan perlawanan. Hasan Saleh ketika itu menjabat Wakil Komandan Kompi VII berupaya menahan serangan Belanda, namun karena situasi tidak menguntungkan akibat konflik horizontal dengan pasukan T. Daud Cumbok, maka Hasan Saleh terpaksa menghindar.

Situasi-pun semakin parah karena T. Abdullah Titeue Komandan Kompi VII menyeberang ke pihak Cumbok yang tidak mengakui Proklamasi Kemerdekaan RI.

Setelah konflik Cumbok dapat diatasi, Hasan Saleh dipromosikan dari Wakil Komandan Kompi VII menjadi Komandan Batalion. Sekitar 3 bulan menjabat komandan batalion yang berkedudukan di keraton, ia ditugaskan ke Medan Area untuk menahan laju gerak pasukan Belanda yang telah menguasai kota itu.

Untuk misi ini Hasan Saleh ditunjuk sebagai Kepala Staf. Misi penyerangan pos Belanda di Medan Area gagal dilakukan karena selama dalam perjalanan pasukan Letkol M. Nazir bersama Hasan Saleh beberapa kali dicegat tentara Belanda, berhubung jumlah pasukan dan peralatan tidak seimbang terpaksa lari ke hutan menyelamatkan diri.

Namun demikian, pengalaman pertempuran di daerah Medan dan Langkat Area sangat berguna bagi Hasan Saleh yang akan di tugaskan ke Sulawesi Selatan dan Maluku Selatan untuk mengatasi konflik di daerah tersebut..

Pada Oktober 1950 Hasan Saleh menjabat tugas baru, Komandan Batalion 110 Seulawah Jantan Brigade Aceh yang akan dikirim ke Indonesia Timur dengan misi menghadapi ancaman pasukan Abdul Kahar Muzakkar dan RMS.

Untuk melaksanakan misi ini pasukan Hasan Saleh berangkat dengan persenjataan terbatas, namun hal yang tak terduga sebelumnya bahwa setibanya di Sulawesi Selatan Abdul Kahar Muzakkar mengajukan beberapa tuntutan kepada Hasan Saleh sebagai Komandan Batalion 110 Seulawah Jantan agar mereka mau meletakkan senjata.

Setelah diperoleh kesepakatan maka Abdul Kahar Muzakkar beserta pasukannya meletakkan senjata dan turun gunung sehingga praktis tidak terjadi pertumpahan darah, demikian juga dengan pasukan RMS misi penyelesaian konflik berjalan dengan baik tanpa banyak membuang peluru.

Keberhasilan ini menjadi catatan militer cemerlang yang digapai Hasan Saleh dalam menyelesaikan konflik bersenjata. Setelah menyelesaikan misinya di Indonesia Timur Batalion 110 Seulawah Jantan Brigade Aceh ditarik kembali ke Sumatera dan Hasan Saleh mendapat tugas baru di Tebing Tinggi sebagai Komandan Batalion.

Berjuang Untuk Aceh
Setelah menempati pos barunya di Tebingtinggi dengan jabatan Komandan Batalion, pada bulan Mei 1953, Panglima Simbolon menganjurkan agar Hasan Saleh mengikuti pendidikan SSKAD di Bandung sehingga memungkinkan dirinya dipromosikan menjadi jenderal.

Ketika usulan itu disetujui, pendidikan tertunda-tunda dan baru dibuka pada bulan Desember 1953. Sementara itu utusan dari Aceh terus datang mendesak agar ia kembali ke Aceh untuk bergabung dalam pemberontakan yang segera dicetuskan.

Pada saat bertugas di Indonesia Timur Hasan Saleh sudah sering menerima surat dan laporan dari bekas anak buahnya di Aceh tentang kekejaman tantara. Sebagian tokoh pejuang ’45 dijebloskan ke dalam penjara, penggeledahan terhadap rumah Tgk. M. Daud Beureueh sangat melukai hati rakyat Aceh.

Rencana pembubaran Divisi X, pembubaran Provinsi Otonomi Aceh, turut menambah luka hati rakyat Aceh yang telah berjuang merebut dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan.

Setelah mempertimbangkan lebih dalam, Hasan Saleh akhirnya mengikuti permintaan rakyat Aceh dan Tgk M. Daud Beureueh untuk ikut memberontak melawan pemerintah RI dengan agenda yaitu, mengembalikan status Provinsi Otonomi Aceh.

Sejak pemberontakan Rakyat Aceh yang dipimpin T. M. Daud Beureueh dimulai jam 01.00 WIB malam tanggal 21 September 1953, kehidupan Hasan Saleh berubah drastis, dia terpaksa masuk dan keluar hutan dari kejaran tentara NKRI sambil menyusun kekuatan pasukannya untuk melakukan penyerangan dan penyergapan terhadap pos-pos militer RI.

Karena tekadnya sudah bulat untuk mengembalikan Aceh kepada status semula yaitu Provinsi Otonomi, maka segala duka perjuangan yang dialaminya dilalui dengan ikhlas.

Perjuangan rakyat Aceh untuk memperoleh kembali status Propinsi Otonomi, semakin menunjukkan titik terang yaitu dengan tercetusnya ikrar Lam The, isinya adalah agar kedua belah pihak menghentikan kontak senjata.

Dengan pencetusan ikrar ini praktis kondisi keamanan di Aceh secara berangsur angsur mulai terkendali walau masih mencekam. Setelah beberapa kali dilakukan perundingan lanjutan yang menemui jalan buntu.

Akhirnya pemerintah RI mengabulkan tuntutan rakyat Aceh dengan terbitnya Surat Keputusan tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang dibacakan oleh Wakil Perdana Menteri RI Mr. Hardi dengan 3 keistimewaan yaitu bidang agama, pendidikan dan adat istiadat.

Surat Keputusan ini bertanggal 26 Mei 1959 Nomor 1/Missi/1959. Dengan keluarnya Surat Keputusan tersebut kemudian dilanjutkan pembicaraan mengenai status militer yaitu tentang masuknya Resimen Tgk. Chik di Tiro beserta keenam batalionnya ke dalam Komando Daerah Militer Aceh.

Atas usulan Hasan Saleh diperoleh kata sepakat bahwa pasukan pemberontak yang berjumlah 10.000 orang, yang memenuhi syarat militer diangkat menjadi prajurit TNI, sedangkan yang tidak memenuhi syarat disalurkan ke dalam masyarakat atau menjadi pegawai negeri sipil.

Hasan Saleh sendiri kembali ke tugas militernya dengan penempatan pada Komando Antar Daerah di Medan sambil menunggu waktu pensiun.

Penutup
Pepatah lama mengatakan, pengalaman adalah guru yang paling baik, semoga peristiwa masa silam menjadi pelajaran berharga bagi kita meraih masa depan yang lebih baik. Damai itu Indah..!

Penulis adalah Dosen Fisip Universitas Medan Area.

  • Bagikan