Waspada
Waspada » Good Party Governance
Opini

Good Party Governance

Pemahamannya sederhana, tidak mungkin membangun pemerintahan yang baik tanpa didahului oleh pengelolaan partai politik yang baik

Richard S. Katz, Peter Mair mengatakan, evolusi partai-partai dari model partai massa, melalui model partai catch-all, untuk menyatakan bahwa pada akhir abad ke-20 partai-partai utama yang memerintah dan partai-partai sekutu mereka yang lebih kecil.

Secara kolektif ‘arus utama’ politik secara efektif membentuk sebuah kartel, di mana bentuk persaingan mungkin tetap ada, dan bahkan tampak semakin intensif, sementara substansinya kian berlubang.

Rampasan jabatan semakin dibagikan daripada terbatas pada pemenang sementara; pertanyaan kebijakan yang kontroversial tidak dimasukkan dalam agenda politik, dan persaingan bergeser dari pertanyaan besar tentang kebijakan ke pertanyaan kecil tentang kompetensi manajerial.

Untuk mendukung kartel ini, pengaturan internal partai-partai berubah menjadi hak istimewa partai di kantor publik atas partai di lapangan.

Konsekuensi yang tidak disengaja adalah untuk merangsang munculnya penantang ekstra-kartel ke pengaturan yang nyaman ini dalam bentuk partai anti-partai-sistem dan oposisi populis di sebelah kiri, tetapi terutama di sebelah kanan (Richard S. Katz , Peter Mair, Democracy and the Cartelization of Political Parties, 2018I).

Beberapa hari menjelang Pemilihan Umum Malaysia ke 14 tahun 2018 di ibu Kota negara Malaysia, Kuala Lumpur, saya diundang makan malam oleh Ketua Pimpinan Wilayah Sumut sebuah partai politik.

Saat itu ia sedang menghadapi masalah karena kebijakannya melawan kebijakan pimpinan partainya di Pusat, Jakarta.

Tentu saja saya cukup kaget, bagaimana ia mengetahui saya sedang berada di Kuala Lumpur untuk urusan kunjungan saya ke salah satu partai besar di Malaysia, Partai Islam Se-Malaysia (PAS).

Sambil makan masakan Arab di sebuah Restoran Arab yang cukup terkenal, Ketua Partai tersebut menceritakan banyak hal tentang kondisi partai politik di Indonesia dan terutama soal dirinya dan partainya yang sedang dalam konflik.

Dia juga banyak menjelaskan akan keperluan partainya yang menurutnya perlu dibantu dalam membangun Tata kelola Partai yang Baik dalam dunia politik praktis Indonesia.

Menurutnya partai politik di Indonesia dan elitnya layaknya para perampok yang mau mengambil apa saja jika ada kesempatan.

Moralitas elit partai tidak dipedulikan.

Yang dilakukan hanya sekedar kepentingan diri dan kelompoknya tanpa melihat identitas dan peran partai serta masyarakat pendukungnya.

Di ujung pembicaraanya dia berharap saya dapat membantunya terutama dalam membina kader-kader partai yang dipimpinnya.

Saya memahami kegelisan hatinya: tentang persoalan dirinya dan elit partainya di Jakarta, bagaimana masa depan dirinya akibat kebijakan yang dibuatnya berbeda dengan keputusan partainya di Jakarta; tentang bagaimana ia harus menjelaskan kepada pendukung dan masyarakaty luas terhadap partai yang dipimpinnya di wilayah provinsi Sumatera Utara; juga kegelisahannya terhadap praktek-praktek kotor elit partai dan minimnya program penguatan partai dalam menumbuhkan Tata Kelola Partai Politik Yang Baik.

Apa yang disampaikan elit partai tersebut barangkali pernah bahkan mungkin banyak juga dialami elit partai lainnya dengan cakupan masalah yang berbeda serta wilayah yang berbeda.

Tapi persoalannya, sama bagaimana partai politik dapat membangun dirinya dalam keperluan Tata Kelola partai Politik Yang baik.

Untuk menjawab persoalan ini, saya akan hadirkan betapa partai politik perlu melakukan penguatan dirinya melalui Tata Kelola Partai Politik Yang Baik (Good Party Governance).

Good Party Governance

Dalam sebuah negara demokrasi dimana peran partai politik yang demikian besar, good party governance dianggap sebuah pendekatan yang mampu menciptakan untuk membangun good governance dan good coorporate governance.

Pemahamannya sederhana, tidak mungkin membangunp emerintahan yang baik tanpa didahului oleh pengelolaan partai politik yang baik.

Dengan fungsinya sebagai rekrutmen politik, partai menjadi penghasil dan sekaligus distributor calon-calon yang akan duduk di legislatif, eksekutif ataupun Yudikatif.

Jika partai politik tidak mengelola sumberdayanya untuk duduk di eksekutif, legislative dan yudikatif, bisa kita bayangkan bagaimana rusaknya pemerintahan.

Melalui partai diharapkan akan bermunculan kader-kader pemimpin bangsa yang mempunyai kredibilitas dan kapabelitas yang tinggi.

Sebagian dari mereka akan mengisi kepengurusan partai, sebagian lagi menjadi anggota dewan perwakilan rakyat, sebagian lagi mengisi lembaga eksekutif, menjadi presiden, wakil presiden dan menteri-menteri, serta ada juga yang mengisi lembaga yudikatif.

Bayangkan, andaikan semuanya diisi oleh kader-kader terbaik dari bangsa Indonesia.

Bayangkan jika semua partai melakukan hal yang sama, menominasi putra-putri terbaik, bisa diyakini proses mendapatkan dan menjalankan kekuasaan untuk sematamata kepentingan bangsa dan negara akan dilakukan dengan amanah.

Karena itu, menjadi penting kiranya partai membangun sistem nominasi dengan governance yang baik.

Salah satu persoalan terkait erat partai politik adalah korupsi, penyalagunaan wewenang, politik uang, tidak amanah akan terus terjadi berakibat malpraktek administrasi dan pemerintahan; terkurasnya keuangan negara.

Ini tentu akan berakibat runtuhnya kepercayaan publik kepada pemerintah.

Pemerintah yang tidak lagi dipercaya masyarakat tidak mudah melakukan program pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Dalam keseharian, korupsi secara teratur menjadi berita utama media: pejabat publik menggelapkan uang, menjual kantor publik, dan suap untuk perusahaan swasta menimbulkan kemarahan publik dan seruan untuk reformasi.

Di sisi lain partai politik punya potensi untuk berinisiatif merancang dan memerangi korupsi dari jaksa individu, ke pemerintah, ke masyarakat sipil, dan ke bisnis yang progresif.

Kemajuan yang sederhana dan tidak merata menunjukkan korupsi adalah ancaman berkelanjutan kemungkinan akan menjadi salah satu masalah paling serius pada abad ke-21.

Di negara yang mendasarkan pada sistem demokrasi, pendanaan partai korup merusak sistem politik dan membuka kebijakan untuk lobi keuangan yang berat.

Korupsi harus dilihat sebagai akibat dari saling mempengaruhi antara ‘jaringan terpusat’ elit, ketamakan dan kejahatan terorganisir.

Pertumbuhan korupsi telah difasilitasi oleh buruknya pengelolaan partai politik.

Buruknya pengelolaan partai politik ini merupakan bentuk aktivitas untuk menumbuhkan kekayaan pribadi, kejahatan terorganisir dan penetapan malpraktik pengelolaan partai politik.

Mas Achmad Daniri Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance pernah menjelaskan kekuasaan diperoleh dari kegiatan berpolitik dengan menggunakan kendaraan partai politik melalui proses pemilihan umum.

Baik untuk tingkat nasional maupun daerah berhubungan erat dengan bagaimana mengelola keuangan yang baik partai politik yang.

Para penguasa dari partai politik yang memperoleh kekuasaan ini kemudian mengatur jalannya roda pemerintahan.

Ada yang berkiprah di lembaga eksekutif, ada yang di lembaga legislatif, dan ada pula yang berkiprah di lembaga yudikatif.

Bayangkan jika kegiatan untuk memperoleh dan menjalankan kekuasaan, semuanya bisa diatur dengan uang, maka dapat dipastikan korupsi akan tumbuh dengan subur dan akan sulit untuk diberantas
Good party governance menjadi isu penting karena ia bisa menjadi dasar bagi good governance dan good corporate governance.

Tidak mungkin kita memiliki para pemimpin politik yang moral dan intergritas yang baik, selama pengelolaan proses politik di lingkungan partai politik masih dipenuhihal yang tidak transparan dan berbau intrik.

Rekrutmen politik yang fair sejatinya menjadi pintu masuk untuk yang dapat dipertanggungjawabkan bagi wakil partai politik yang akan didorong baik ke eksekutif maupun legislatif.

Masih buruknya proses politik di lingkungan partai politik (bad governance) antara lain dipengaruhi tingkat sosial-ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah.

Di beberapa negara di dunia, proses demokrasi berjalan semakin baik pada masyarakat yang lebih sejahtera dan terdidik, serta memiliki proporsi kelas menengah yang cukup signifikan.

Budaya kita yang masih diwarnai oleh elemen feodal, patron-klien, dan paternalistik ikut memberi pengaruh pada buruknya proses politik di lingkungan partai.

Kondisi sosial-ekonomi dan latar belakang budaya ini juga mempengaruhi kualitas kepemimpinan yang dihasilkan.

Namun pemimpin yang kuat, berintegritas, dan keinginan politik kuat dapat memberikan terobosan menata proses politik di lingkungan partai politik dengan mewujudkan good party governance.

Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fisip USU

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2