Waspada
Waspada » Fenomena Badut Menarik
Headlines Opini

Fenomena Badut Menarik

Oleh Jufri Naldo

Fenomena “badut jalanan” di kota Medan dilakoni keluarga kelas menengah kota. Apakah fenomena itu muncul diakibatkan penyaluran dana zakat dan bantuan pemerintah tidak tepat sasaran, atau tidak mencukupi? Wallahua’lam

Sejak pandemi Covid-19 merambah ke seluruh belahan dunia pada permulaan tahun 2020, banyak bermunculan kreasi pekerjaan yang dilakoni oleh masyarakat kelas menengah kota. Salah satunya adalah atraksi hiburan jalanan dengan berpakaian ala badut.

Kemunculan mereka tentu tidak lepas dari tuntutan kebutuhan hidup karena banyak keluarga yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), pembatasan aktivitas perdagangan di pasar-pasar, dan lain sebagainya yang, mengakibatkan mereka banyak mencari pekerjaan yang inovatif agar bisa bertahan hidup di masa pandemi.

Di berbagai kota besar semisal di kota Medan, fenomena badut ngamen mulai terlihat ramai sejak bulan Juni 2020. Dua bulan pasca darurat Covid-19 diumumkan oleh pemerintah.

Dengan menggunakan pakaian kartoon Mickey Mouse dan semacamnya, ditambah tape MP3 mini dengan musik disco, lantas mereka menari-nari di daerah-daerah favorit yang biasa menjadi tempat adu untung. Seperti di traffic light, pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko, warung makanan dan di taman-taman kota.

Identitas Badut Menari

Perlu ditegaskan, bahwa mereka (badut jalanan) melakukan aksi menari di depan umum tersebut adalah untuk menunjang ketahanan perekonomian keluarga. Sementara untuk identitas, mereka sangat unik dan menarik. Mereka berbeda sekali dengan pengamen jalanan maupun gelandangan kota–yang sudah ada dan menjamur jauh sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Pengamen jalanan, gelandangan kota dan profesi serupa lainnya lahir dari dampak negatif migrasi masyarakat desa ke kota, yang oleh Emre Irdam disebut bahwa pengamen jalanan dan sejenisnya itu adalah migran desa yang datang ke kota tanpa memiliki bekal pendidikan dan keterampilan memadai sehingga banyak dari mereka menjadi tuna karya di kota.

Tak pelak para migran tersebut akhirnya menjadi buruh serabutan, pengemis, pengamen, pemulung dan bahkan ada juga yang pada akhirnya menjadi penjahat di kota. Hal ini dikarenakan oleh kebutuhan dan gaya hidup kota yang menuntut persaingan antar kelas sosial.

Sementara “badut jalanan”, mereka justru berasal dari latar pendidikan cukup lumayan dan juga sebelumnya mereka memiliki pekerjaan mapan. Hanya saja karena mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terbatasnya transaksi jual beli di bidang bisnis di pasar tradisional karena pandemi, maka mereka berusaha mencari penghasilan “instan” agar kebutuhan keluarga bisa terpenuhi.

Peran Pemerintah & Donatur

Dalam situasi semacam itu, pemerintah dan berbagai lembaga sosial lainnya hadir dan telah banyak melakukan cara agar masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Salah satu kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pandemi ini adalah merekonstruksi kembali Jaringan Pengaman Sosial (JPS).

Program JPS pertama kali dibentuk oleh pemerintah ketika menghadapi krisis ekonomi pada tahun 1998. Tujuan utama dari program itu adalah membantu penduduk miskin di Indonesia yang berjumlah sudah mencapai 40% (BPS RI).

Di saat pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kementerian Sosial menerapkan kembali program JPS itu. Bahkan program ini diperluas manfaatnya bagi seluruh masyarakat yang terdampak pandemi, sehingga mereka mendapatkan bantuan. Semisal bantuan sosial, percepatan pelaksanaan kartu prakerja, dan pemotongan tagihan listrik.

Untuk teknisnya, pemerintah membagi menjadi dua jenis bantuan dari JPS; Regular dan non regular. Bantuan regular berupa pemberian Program Keluarga Harapan (PKH) dan non program Sembako. Dalam menghadapi pandemi, pemerintah mengambil kebijakan untuk program PKH diperluas menjadi 10 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang dapat dicairkan setiap bulan.

Sementara, untuk bantuan non regular dari JPS dikhususkan untuk warga yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19. Bantuan non reguler terdiri dari dua jenis pula, yaitu bantuan Sembako dan bantuan sosial tunai. Bantuan tunai diberikan oleh pemerintah sebesar Rp600.000/KK setiap tiga bulan dengan batas waktu masih berlangsung sampai hari ini.

Di saat bersamaan, rupanya lembaga sosial semisal Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lembaga penyantun lainnya juga mendukung langkah tanggap pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19 itu. Data terakhir menyebutkan Baznas telah menyalurkan Rp4.488.146.940. Dengan rincian realisasi penyaluran Reaksi Aksi Nasional (RAN) 22 persen, bantuan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 43 persen, dan program pemberdayaan 5 persen.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah bantuan sosial dari pemerintah dan penyaluran bantuan dari Baznas kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 telah tepat sasaran dan bisa menopang kebutuhan hidup mereka? Sinkronisasi pertanyaan di atas akan dilihat dengan munculnya fenomena “badut jalanan” di kota Medan yang dilakoni keluarga kelas menengah kota. Apakah fenomena itu muncul diakibatkan penyaluran dana zakat dan bantuan pemerintah tidak tepat sasaran, atau tidak mencukupi? Wallahua’lam.

Menyikapi hal di atas, evaluasi dan model penyaluran bantuan kepada masyarakat kelas menengah kota yang terdampak Covid-19 harus dengan sesegera mungkin dilakukan. Pemerintah dan lembaga penyantun, maupun para donatur, harus melibatkan berbagai kalangan untuk mencari model penyaluran yang baik dan tepat sasaran.

LSM-LSM dan para akademisi yang fokus dalam kajian-kajian sosial kemasyarakatan harus dilibatkan dalam merumuskan model yang akuntabel. Dengan demikian, masyarakat yang benar-benar terkena dampak Covid-19 di perkotaan bisa mendapatkan bantuan sosial, agar kebutuhan makan keluarga mereka tetap terjaga. Semoga bermanfaat.  WASPADA

Penulis adalah Antropolog Dan Sekretaris Prodi Sejarah Peradaban Islam UIN SU.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2