Waspada
Waspada » Etika Politik Dan Politik Beretika
Headlines Opini

Etika Politik Dan Politik Beretika

Oleh Zulkarnain Lubis

Apakah huru hara politik dan riuh rendahnya perpolitikan kita besar kaitannya dengan tidak diterapkannya etika politik dan praktek politik tidak beretika yang dijalankan. Apakah akibat etika politik yang diabaikan sehingga kita seakan kehilangan berkah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Etika politik kembali diperdebatkan, antarelit saling tuduh orang tidak memiliki etika politik dan mengklaim dirinya paling beretika. Persoalan kali ini dimulai dari anggapan dan dugaan oleh pihak Partai Demokrat yang merasa ada pihak di luar partai mencampuri partainya dengan melakukan pertemuan untuk “mengudeta” kepemimpinan di partai mereka.

Dikatakan ada pertemuan beberapa mantan anggota Partai Demorat dan seorang anggota partai bersama “orang dekat istana” yang mereka sebut adanya pembicaraan “pengambilalihan” Partai Demokrat. Pertemuan itu dideskripsikan jelas tempat, tanggal, hari, waktu, dan orang-orang yang hadir. Agendanya disebutkan sebagai gerakan menjadikan Moeldoko calon Presiden 2024. Untuk memuluskannya mereka mempersiapkan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, melalui proses kongres luar biasa.

Partai Demokrat melalui ketua umumnya, dalam sebuah konfrensi pers mengatakan ada gerakan politik mengarah upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Ditambahkan AHY, berdasarkan kesaksian banyak pihak, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

Partai Demokrat mensinyalir gerakan tersebut mendapatkan dukungan sejumlah menteri dan pejabat penting pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun Moledoko membantah dan berdalih banyak orang bertamu ke rumahnya membicarakan banyak hal dan bisa saja mendiskusikan apapun termasuk masalah politik. Tidak tertutup kemungkinan membahas partai tertentu, termasuk Partai Demokrat.

Partai Demokrat adalah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran berita yang mereka dapatkan. Tentu saja muncul berbagai reaksi atas sikap Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Ada yang menganggap tidak beretika, ada tidak bijak.

Tokoh sebuah partai lain malah seakan mengatakan bisa saja akibat perbuatan Partai Demokrat dapat mengganggu kondusivitas politik dan program pemerintahan bisa jadi terhambat. Dikatakan, apa yang terjadi sesungguhnya hanya persoalan partai yang tidak solid, dan diminta untuk tidak membawa pihak eksternal mengatasi persoalan partainya, serta tidak perlu dimunculkan ke permukaan.

Terlepas dari saling melempar tuduhan, patut digarisbawahi pernyataan tentang etika politik tersebut. Selama ini memang seringkali antaraelit politik saling menuduh tak memiliki etika politik. Padahal apa yang mereka lakukan, disadari atau tidak disadari justru sering mengabaikan etika politik dan menerapkan politik tidak beretika.

Mungkin agar saling introspeksi siapa sesungguhnya yang berpolitik secara beretika dan tidak beretika, ada baiknya kita kembali ke pengertian etika politik tersebut. Etika politik merupakan prinsip moral tentang baik-buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik yang diartikan sebagai kesusilaan dan kesopanan dalam pergaulan politik.

Sementara politik beretika bisa diartikan sebagai politik yang dijalankan dengan memegang teguh prinsip kebijaksanaan politik. Sehingga memungkinkan hidup bersama dengan moralitas dan etika, sehingga dapat dikatakan politisi beretika adalah politisi jujur atau politisi tulus.

Upaya mengudeta kepemimpinan partai (jika memang ada) adalah praktek politik tidak beretika dan pelakunya adalah politisi yang mengabaikan etika politik. Sebaliknya tudingan tanpa bukti, perkataan tidak jujur, dan perbuatan tidak tulus terkait sinyalemen gerakan menguasai sebuah partai adalah bentuk lain dari tidak adanya atau setidaknya sedikitnya etika politik yang dimiliki.

Sebetulnya apa yang mungkin akan dialami Partai Demokrat bukanlah hal baru bagi partai di negeri ini. Beberapa partai sudah lebih dahulu mengalami goncangan, yang memunculkan kepemimpinan kembar. Biasanya perpecahan akan berujung dengan kemenangan di satu pihak dan pihak pemenang selalu menjadi pendukung pemerintah berkuasa.

Jadi wajar saja jika muncul anggapan terjadinya perpecahan pada sebuah partai, tidak terlepas dari intervensi atau campur tangan pihak luar yang sering dimaksudkan sebagai orang di sekitar pemerintahan. Meskipun memang soliditas partai juga termasuk faktor menentukan, namun jika ada iming-iming, deal yang diperkuat dengan politik “belah bambu”, sesolid apapun sebuah partai bisa saja akan goyah dan retak.

Sebetulnya sejak zaman dahulu, bahkan sebelum lahirnya reformasi, keretakan partai yang diiringi perpecahan sudah biasa terjadi. Masa itu PDI selalu dirundung perpecahan yang memunculkan penamaan PDI Megawati dan PDI Soeryadi yang diteruskan dengan PDI Boedi Harjono, sesuai sosok yang menjadi ketuanya. Berbagai kongres dan Munas saat itu selalu panas dan tidak jarang menimbulkan konflik fisik termasuk penyerbuan kantor PDI yang disebut dengan Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli).

Konflik PDI berakhir seiring bergulirnya reformasi dan namanyapun berubah menjadi PDIP dengan menambah kata “perjuangan” di belakangnya dan menjadikan Megawati sebagai Ketua umum. Selain PDIP, PPP juga sempat terpecah dan kepengurusan kembar sampai beberapa kali. Bahkan partai ini sempat “beranak” dan “bercucu” dengan munculnya partai-partai pecahannya seperti PBR dan PPP Reformasi yang bergabung dengan Partai Indonesia Baru, Partai Ummat Muslimin Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, dan Partai Republik.

Beberapa tahun belakangan, PPP juga terpecah menjadi beberapa varian yang juga diberi nama sesuai nama ketua umumnya. Seperti PPP Suryadarma Ali, PPP Dimyati, PPP Romi, dan PPP Djan Farid. Pihak PPP bahkan pernah mengklaim bahwa partai-partai Islam sesungguhnya adalah pecahan dari PPP termasuk Partai Nahdatul Ummah (PNU), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU).

PKB juga sama nasibnya yang pernah terpecah dimulai dari kubu Gus Dur yang mendukung Muhaimin dengan kubu Matori Abdul Djalil. Belakangan diteruskan dengan perseteruan kubu Alwi Shihab yang didukung Gus Dur dengan kubu Matori. Belakangan setelah berakhirnya kejayaan Matori, masa kepemimpinan Muhaimin justru berseberangan dengan Gus Dur akibat perbedaan mengambil posisi dengan pemerintah. Perseteruan dalam PKB berlanjut dan memunculkan kepengurusan ganda, antara Muhaimin dan Yenni Wahid yang berakhir dengan kemenangan Cak Imin yang memang lebih dekat dengan kekuasaan.

Meskipun kasusnya berbeda, perpecahan juga sering dialami Golkar, bahkan bagi Golkar, konflik bukanlah fenomena baru. Bahkan pernah diklaim sebagian besar “pemain” politik di negeri ini dalam waktu yang lama adalah “didikan Golkar” dan bekas kader Golkar. Jadi tidak salah juga partai yang pernah ada, banyak yang lahir akibat konflik Golkar dan dianggap sebagai partai “anak-cucu” Golkar atau “membelah diri”.

Seperti Partai Demokrat, PKP Indonesia, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Partai Nasdem. Kepengurusan kembar juga surang sering dialami oleh Golkar. Meskipun demikian karena mungkin terkait pengalaman panjangnya sebagai partai, sampai sekarang Golkar tetap eksis dan bertahan dalam perpolitikan di tanah air. Partai Golkar selalu bertahan di kancah politik Indonesia dengan selalu bercokol di tiga besar perolehan suara nasional. Partai lain seperti Hanura dan PKPI juga sempat terepecah bahkan PKS yang dinilai sebagai partai solid belakanganpun terpecah dengan munculnya partai baru, Gelora.

Jika pihak yang menang atau “dimenangkan” menjadi partai pendukung pemerintah, sangat sulit untuk tidak percaya adanya peran penguasa yang antara lain bertujuan menambah dukungan politik terhadap kekuasaannya. Jika demikian, patutlah dipertanyakan kemana perginya etika politik dan kenapa hilang politik beretika kepada pihak yang sengaja menyulut perpecahan. Jika pengambilalihan paksa posisi pimpinan partai dapat dilakukan mulus, patut dipertanyakan betapa mudahnya sebuah partai terpecah yang kecil kemungkinannya jika tidak ada intervensi dan campur tangan pihak eksternal.

Andaikan benar sinyalemen merebut paksa kepemimpinan di Partai Demokrat, tentu bisa katakan sebagai pelanggaran terhadap etika politik dan merupakan politik tanpa etika. Partai Demokrat menyebutkan, bahwa mereka yang “bermain” adalah orang luar yang secara formal tidak terkait langsung dengan partai tersebut dan bekas orang partai yang sudah tidak punya ikatan resmi dengan partai.

Dengan demikian, tidak salah juga langkah yang dilakukan AHY yang membuka kepada publik, agar masyarakat tahu terang benderang. Persoalan laporannya kepada presiden mungkin dapat dianggap sekedar klarifikasi menyangkut independesi partai yang dipimpinnya. Jadi sangat logis jika kader partai berteriak minta tolong jangan ganggu dan biarkan partai sendiri menyelesaikan masalahnya.

Saya tidak tahu apakah huru hara politik dan riuh rendahnya perpolitikan kita besar kaitannya dengan tidak diterapkannya etika politik dan praktek politik tidak beretika yang dijalankan. Saya juga tidak tahu apakah akibat dari etika politik yang diabaikan sehingga kita seakan kehilangan berkah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Alangkah baiknya jika ingin bangsa ini diberkahi oleh Allah, agar kehidupan bisa senang dan tenang, akar kerukunan dan kedamaian bisa kita wujudkan—politisi mengedepankan etika politik dan menghindarkan politik tak beretika. Damailah bangsaku, damailah negeriku ! .Waspada

Penulis adalah Guru Besar UMA dan Ketua STIE MTU.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2