Waspada
Waspada » Ekonomi Menuju Inflasi ?
Headlines Opini

Ekonomi Menuju Inflasi ?

Oleh Bachtiar Hassan Miraza

Dikhawatirkan kenaikan harga ini (administered price) akan berlanjut ke sektor jasa pemerintah lainnya seperti jasa transportasi dan biaya biaya administrasi dan sebagainya. Kekhawatiran ini akan memastikan costpuh inflation berjalan

Naiknya pendapatan dan daya beli sementara pasokan di pasar terbatas dapat menciptakan inflasi. Tapi inflasi yang terjadi mendorong pasar untuk meningkatkan produksi sehinnga ekonomi bergerak dan tumbuh serta mendorong naiknya pendapatan lanjutan karena tercipta lapangan pekerjaan baru.

Secara teori inflasi ini disebut demand pull inflation. Sebetulnya demand pull inflation seperti ini yang harusnya muncul kala Indonesia hendak keluar dari pertumbuhan minus. Namun ini tidak terjadi karena adanya potensi kenaikan biaya dalam berproduksi saat ini..

Yang dikhawatirkan akan muncul saat ini adalah inflasi yang tercipta dari kenaikan biaya. Harga harga naik karena biaya produksi naik sehingga pendapatan riil (real income) masyarakat semakin turun.

Masyarakat yang berpendapatan tetap dan rendah sangat terpukul dari kenaikan harga ini. Pengeluaran konsumsi mereka semakin kecil dan kesempatan menabung hilang. Secara teori inflasi seperti ini disebut Costpush inflation yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya.

Tulisan ini membahas kemungkinan terjadinya Costpush inflation dampak dari naiknya harga (administered price) yang diciptakan pemerintah dan kenaikan pajak serta intensifikasi pajak yang direncanakan. Bila hal ini akan dilakukan belum dikabarkan tapi ini menjadi potensi akan munculnya Costpush inflation masa mendatang.

Seperti dimaklumi bahwa pada saat ini pemerintah mendapat tekanan keuangan yang cukup berat dampak dari melebarnya pandemi Covid. Ekonomi hampir tak berjalan, perusahaan banyak terhenti, pendapatan masyarakat dan negara turun.

Tekanan itu seperti tax ratio yang turun sangat dalam menjadi di bawah 9%. Tentu pendapatan negara dari pajak juga ikut menurun. Pemerintah mengatakan sampai akhir April 21 penerimaan pajak hanya sebesar Rp374,9 triliun atau 30,94% dari target pajak sebesar Rp1.229,6 triliun.

Padahal pajak sebagai sumber pendapatan utama negara. Akibat dari padanya terjadi defisit anggaran sebesar lebih kurang 6%. Pada April 2021 defisit anggaran berjumlah Rp138 triliun setara dengan 0,83% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Di samping itu jumlah utang pemerintah juga sudah sedemikian tinggi yaitu Rp6.445 triliun. Belum termasuk utang luar negeri pemerintah sebesar $ 203,4 miliar Amerika Serikat (Kwartal I /2021). Jumlah utang pemerintah saat ini lebih kurang 42% dari PDB.

Di samping itu pada tahun ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi masih berjalan minus 2%. Dan lebih parah lagi tak diketahui bila pandemi Covid-19 bisa hilang dan tidak menyandera ekonomi. Upaya mengatasi pandemi covid juga membutuhkan biaya yang tidak kecil.

Pemerintah mendapat tekanan keuangan yang begitu besar sehingga mendorongnya menaikan harga yang berada dibawah kewenangannya (administered price).

Di pihak masyarakat juga terlihat bahwa pendapatan rata rata warga (pendapatan perkapita) masih tendah. Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) sebesar Rp56,7 juta atau setara $ 3.911 Amerika Serikat (2020).

Di samping itu diperkirakan kesenjangan pendapatan antar masyarakat berpendapatan rendah/menengah dan tinggi juga semakin dalam karena pengaruh dari pandemi Covid. Masalahnya bukan saja pendapatan perkapita masih rendah tapi kesenjangannya juga sangat dalam. Itu berarti masyarakat yang jatuh ke jurang kemiskinan semakin banyak.

Jumlah rakyat miskin juga masih tinggi. Pada September 2020 jumlah rakyat miskin sebesar 27,55 juta jiwa atau sebesar 10,19% dari jumlah penduduk. Persentase ini sebelumnya sekitar 9%.

Telah terjadi kenaikan jumlah rakyat miskin karena pengaruh pandemi Covid. Tak diketahui apakah persentase ini (10,19%) akan terus naik karena semakin meluasnya pandemi itu. Demikian juga dengan jumlah penganggur yang masih tinggi yaitu sebesar 9,77 juta jiwa dari angkatan kerja sebesar 138,22 juta jiwa (September 2020).

Dari uraian ini sebenarnya pemerintah dan masyarakat sama sama dalam keadaan sekarat. Pemerintah sekarat karena tekanan keuangan. Sementara masyarakat sekarat dengan kehidupan yang semakin susah. Namun pemerintah mempunyai kewenangan sementara masyarakat hanya bisa mengeluh.

Atas kewenangannya dan bagi mengatasi tekanan keuangan maka pemerintah merencanakan menaikkan beberapa pos penerimaan pajak dan menaikan harga barang pemerintah. Ada yang sudah berjalan dan ada yang akan berjalan dan dipastikan akan diikuti oleh kenaikan harga barang pemerintah lainnya.

Dari sektor pajak pemerintah merencanakan menaikan pajak pendapatan pribadi perorangan dan kenaikan pajak pertambahan nilai. Pemerintah (Kemenkeu) juga akan mereformasi organisasi internalnya bagi menjalankan intensifikasi penerimaan pajak.

Jika ini dijalankan pasti terjadi kenaikan biaya (cost) pada badan usaha dan pengurangan pendapatan pribadi perorangan. Dari sini diperkirakan akan muncul inflasi disebabkan kenaikan biaya (costpush inflation). Pemerintah memang belum mengatakan bila hal ini akan dijalankan. Namun kalau ini dijalankan Costpush inflation pasti terjadi.

Dari badan usaha milik negara sudah terjadi kenaikan biaya yang dilakukan oleh Himpunan Bank Negara (Himbara). Nasabah yang melakukan cek saldo dan tarik tunai dikenakan biaya. Dilihat secara pribadi biaya penarikan tunai/cek saldo memang relatif kecil.

Tapi jika dilihat pada jumlah nasabah yang ratusan juta maka penerimaan bank negara sangatlah besar. Kebijakan ini memang aneh di mana nasabah dikenakan biaya untuk menarik dan mencek dananya sendiri.

Dengan kata lain beban biaya yang tadinya merupakan beban bank dialihkan kepada nasabah sebagai pemilik dana. Himbara lupa peran nasabah dalam perbankan yang sudah begitu banyak memberi pendapatan terutama jika dilihat dari pendapatan non bunga (non interest). Namun di detik terakhir pemberlakuannya Himbara sadar atas kekeliruannya dan membatalkannya.

Dikhawatirkan kenaikan harga ini (administered price) akan berlanjut ke sektor jasa pemerintah lainnya seperti jasa transportasi dan biaya biaya administrasi dan sebagainya. Kekhawatiran ini akan memastikan costpuh inflation berjalan.

Lebih seram lagi jika sektor swasta mengikuti jejak pemerintah menaikan harga. Ekonomi negara dan ekonomi masyarakat akan terus turun. Costpush inflation sifatnya menekan pertumbuhan. Tidak seperti demand pull inflation yang sifatnya mendorong pertumbuhan.

Sebab itu disarankan agar (1) rencana pemerintah menaikan penerimaan pajak dan tingkat harga sementara ditunda dulu. Beri kesempatan agar ekonomi nasional kembali ke pertumbuhan positif dan masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam bekerja dan berusaha. Tak ada yang bisa diperoleh (pajak) dari perekonomian masyarakat yang sedang sekarat.

(2) Di samping itu jangan hilangkan harapan bahwa pada tahun ini perekonomian nasional akan tumbuh positif. Costpush inflation dapat menghapus harapan itu. Memang semua maklum tekanan keuangan pemerintah sangat berat.

Namun di sinilah kemampuan pemerintah dalam memilih. Memilih di antara dua kemungkinan yaitu mendapatkan manfaat yang maksimal atau menekan risiko menjadi minimal. Semoga.    WASPADA

Penulis adalah Pemerhati Ekonomi, bhmiraza @gmail.com.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2