Waspada
Waspada » Ekonomi Islam – Pancasila & Ekonomi Kerakyatan (Catatan untuk Ahmad Rafiqi, PhD “Ekonomi Islam & Ekonomi Pancasila”, 28 Juni 2021)
Headlines Opini

Ekonomi Islam – Pancasila & Ekonomi Kerakyatan (Catatan untuk Ahmad Rafiqi, PhD “Ekonomi Islam & Ekonomi Pancasila”, 28 Juni 2021)

Oleh Zulkarnain Lubis

Semestinya, kita tidak menganut sistem ekonomi terpusat maupun ekonomi kapitalistik, penerapan kedua sistem tersebut sesungguhnya adalah penyimpangan terhadap semangat demokrasi ekonomi…

Ekonomi Pancasila yang disebut Ahmad Rafiqi pada tulisannya adalah nama lain dari Ekonomi Kerakyatan atau persisnya Sistem Ekonomi Kerakyatan yang seharusnya menjadi sistem ekonomi Indonesia sesuai UUD 1945 dan dilandasi Pancasila. Ada pula pendapat membedakan keduanya dengan menyebutkan Ekonomi Kerakyatan wujud konkret Ekonomi Pancasila, sementara Ekonomi Pancasila adalah pemahaman ekonomi yang dijiwai sila-sila Pancasila.

Yaitu yang berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa, menekankan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan cara persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dimpimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh Mubyarto, Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan seringkali menyebutnya bergantian, kadang menyebutnya sebagai Sistem Ekonomi Pancasila dan pada kesempatan lain menyebutnya sebagai Sistem Ekonomi Kerakyatan.

Perubahan dari Ekonomi Pancasila menjadi Ekonomi Kerakyatan didorong oleh konteks zaman dimana wacana tersebut mulai tumbuh atas adanya represivitas Orde Baru. Di masa Orde Baru, banyak ilmuwan berpandangan Pancasila terlampau sering digunakan sebagai alat politis rezim, dibanding sebagai falsafah moral Bangsa Indonesia.

Apalagi saat Presiden Soeharto ikut bicara mengenai Polemik Ekonomi Pancasila, maka makin tak ada lagi orang berani mengatakan selainnya. Oleh karenanya, guna menghindari perdebatan simbolis dalam tataran terminologis, istilah Ekonomi Pancasila di kemudian hari lebih dikenal sebagai Ekonomi Kerakyatan.

Walaupun seperti dituliskan oleh Ahmad Rafiqi bahwa istilah Ekonomi Pancasila pertama kali diperkenalkan dan dipergunakan oleh Emil Salim, namun sejak tahun 1980, istilah ini identik dengan sosok Mubyarto, karena Mubyarto memang merupakan salah satu aktor utama yang sangat serius mengembangkan dan memperjuangkan gagasan Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Kerakyatan yang sebagaimana disebutkan di atas bahwa keduanya disebutkan bergantian.

Namun ada sedikit perbedaan yang melatarbelakangi mereka dalam mengungkapkan istilah tersebut. Bila Emil Salim mempergunakan istilah tersebut dengan merujuk pada gagasan mengenai sistem perekonomian atau politik perekonomian yang berusaha memberikan pendasaran bagi langgengnya praktik ekonomi Orde Baru, sementara Mubyarto menggunakannya untuk mengkritik teori Ekonomi Neoklasik yang dipergunakan Orde Baru sebagai dasar dalam menentukan kebijakan ekonomi. Kritik Mubyarto antara lain adalah bahwa Ekonomi Neoklasik tidak mampu memberikan ide distribusi kekayaan secara merata yang konsekuensinya kontradiktif dengan ide keadilan sosial sebagai puncak tujuan bangsa.

Meskipun sesungguhnya sistem ekonomi nasional sesuai Pancasila dan UUD 1945 adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan yang antara lain tergambar pada pasal 27, pasal 33, dan pasal 34, namun sejak berakhirnya masa penjajahan, sistem ekonomi Indonesia bergerak seperti pendulum dari kiri ke kanan dan sebaliknya.

Kita pernah berada pada posisi paling kiri yaitu pemerintah sepenuhnya berperan (masa ekonomi komando) dan pernah berada pada posisi paling kanan berarti sistem ekonomi liberal yang sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar.

Padahal semestinya, kita tidak menganut sistem ekonomi terpusat maupun ekonomi kapitalistik, penerapan kedua sistem tersebut sesungguhnya adalah penyimpangan terhadap semangat demokrasi ekonomi—yang mengamanatkan penerapan sistem ekonomi kerakyatan dengan ciri utama adalah penegakan keadilan demokrasi ekonomi dan pemihakan terhadap yang lemah sebagai landasannya sekaligus sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Ajaran “ekonomi pasar” Orde Baru yang liberal menggantikan secara radikal sistem ekonomi komando Orde Lama dan sukses untuk menghasilkan keajaiban ekonomi bersama beberapa negara lain. Namun kebijakan ekonomi yang kebablasan menjadi “ke-Barat-Baratan” dengan diterapkannya liberalisasi dan deregulasi sampai akhir tahun 80-an, keberhasilan tersebut “hancur” saat krisis moneter yang dianggap disebabkan kekeliruan fatal teori ekonomi konvensional. Keajaiban ekonomi yang didapat justru menghasilkan “keajaiban lain”, yaitu dengan fundamental ekonomi yang baik dan sehat dapat hancur (collapse) sangat cepat.

Kebijakan ekonomi yang liberal berlangsung dalam waktu yang lama, dimana ekonomi Indonesia telah berdiri kokoh berdasar ajaran teks dari Barat yang menjadi arus utama dalam pemikiran pakar ekonomi dan teknokrat Indonesia. Padahal, ajaran Barat ini jelas-jelas adalah pasar persaingan sempurna yang berlaku secara global.

Perekonomian Indonesia dalam waktu panjang lebih banyak menggunakan metode deduktif, dengan mempelajari secara teoretis ekonomi Barat dan mencoba menerapkannya di Indonesia tanpa memperhatikan perbedaan sistem nilai dan budaya kedua negara. Mubyarto menekankan jika ekonomi Indonesia masih tunduk pada hukum-hukum global-neoliberal, yang jelas-jelas lebih menguntungkan negara industri dan merugikan rakyat.

Maka selama itu pula ekonomi nasional akan rapuh dan cita-cita pembangunan nasional yang menyejahterakan rakyat sulit terwujud, dan belakangan memang terbukti dengan kehancuran yang kita alami saat itu. Lebih lanjut, Mubyarto menegaskan sistem ekonomi tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan asas ekonomi kekeluargaan yang diamanatkan pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila yang tidak lain adalah Ekonomi Pancasila.

Sistem Ekonomi Pancasila mengatur hubungan koordinatif antara manusia satu dengan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni kebutuhan material, sosial, dan moral yang ketiganya perlu seimbang dan serasi, agar manusia hidup sejahtera dan bahagia. Oleh karena sesungguhnya sistem ekonomi tak sepenuhnya bisa didorong oleh alasan rasional, tapi juga harus disetir melalui moral.

Selanjutnya Sistem Ekonomi Pancasila atau Sistem Ekonomi Kerakyatan dikenal sebagai sistem ekonomi yang moralistik, nasionalistik, demokratis, dan berkeadilan didasarkan atas asas kekeluargaan dan disusun sebagai usaha bersama dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Kerakyatan dalam konteks Ekonomi Kerakyatan sama dengan makna kerakyatan yang tercantum dalam butir ke-4 Pancasila yaitu demokrasi, jadi Ekonomi Kerakyatan adalah juga diartikan sebagai Demokrasi Ekonomi.

Demokrasi Ekonomi terkait erat dengan pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi, sehingga Sistem Demokrasi Ekonomi adalah suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dan mengacu kepada lima azas Pancasila dan sejalan dengan UUD 1945 yang berdasarkan pada kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat dibawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Ekonomi Kerakyatan memiliki komitmen untuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda ekonomi, sehingga peran masyarakat bukan hanya pada berproduksi dan menikmati hasil produksi, tetapi juga mengawasi jalannya produksi dan distribusi.

Dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan, kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang, sehingga cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, sebab kalau tidak, tampuk produksi akan jatuh ke tangan pribadi-pribadi yang mungkin saja rakyat banyak yang miskin akan tertindas atau dirugikan.

Negara bukanlah berarti harus pemerintah, tetapi negara secara keseluruhan, termasuk rakyat. Penguasaan oleh negara berarti dikelola sesuai kehendak dan kemauan rakyat yang dapat saja dilakukan oleh perusahaan swasta, pemerintah, atau komponen masyarakat lainnya, asalkan didasarkan atas pertimbangan kemakmuran rakyat secara keseluruhan.

Dapat dikatakan ada tiga prinsip dasar Ekonomi Kerakyatan, yaitu (i) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, (ii) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; dan (iii) bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari penjelasan mengenai Ekonomi Kerakyatan di atas, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia yang berdasarkan kerakyatan dan demokrasi adalah perekonomian yang (i) menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan usaha bersama (ii) berkeadilan (iii) ditujukan untuk kepentingan seluruh rakyat (iv) lebih mengutamakan kemitraan daripada persaingan , dan (v) walaupun muncul persaingan, haruslah persaingan sehat, bukan persaingan yang saling mematikan.

Selanjutnya, sesuai Sistem Ekonomi Kerakyatan sebagaimana tercantum pada pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, peran pemerintah adalah lebih ditekankan pada segi membuat peraturan perundang-undangan, baik dalam hal penyelenggaraan cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak maupun dalam hal pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Menyangkut terminologi lain yang dibahas oleh Ahmad Rafiqi yaitu Ekonomi Islam atau di Indonesia lebih populer dengan sebutan “Ekonomi Syari’ah”. Pada awalnya Ekonomi Islam juga dilukiskan secara simbolis sebagai alternatif sistem Kapitalisme dan Sosialisme. Akan tetapi, sama dengan respons masyarakat terhadap Ekonomi Pancasila, masyarakat bertanya, apakah sistem ekonomi syari’ah itu ada wujudnya?

Jika ada di mana, dan bagaimana kenyataannya? Apakah lebih baik dari sistem kapitalisme dan sosialisme? Namun, jika dibanding dengan Ekonomi Pancasila, Ekonomi Islam atau Ekonomi Syari’ah lebih jauh berkembang dan sudah menghasilkan banyak buku bacaan dan buku-buku teks. Teori-teorinya juga sudah diajarkan di berbagai perguruan tinggi terkemuka di dunia.

Lembaga ekonomi syari’ah juga sudah beroperasi dalam perekonomian berbagai negara Islam dan non-Islam yang tidak hanya diikuti oleh kaum Muslim saja, tetapi juga non-Muslim, baik secara perorangan maupun kelembagaan.

Meskipun antara Ekonomi Pancasila dengan Ekonomi Islam memiliki persamaan khususnya dalah hal pemberdayaan, partisipasi, demokrasi, pemerataan, dan keadilan, namun kedua masih berbeda dalam hal penerapannya, khususnya dalam hukum Syariah karena mestinya untuk Ekonomi Islam, semua aktivitasnya harus sesuai Syariat Islam, termasuk persoalan aturan kredit, transaksi jual beli, serta niat yang mendasari kegiatan ekonomi yang dilakukan.

Untuk konteks Indonesia, sudah saatnya kita kembali ke UUD 1945 untuk kembali menjalankan Sistem Ekonomi Kerakyatan menggantikan ekonomi kapitalisme yang belakangan kelihatannya semakin gencar dijalankan, pembelaan terhadap pelaku ekonomi rakyat tidak semakin besar, dan semakin terlihatnya kesan keberpihakan terhadap kongomerasi yang mengesankan tampilnya kembali Ekonomi Konglomerasi.

Ekonomi Kerakyatan atau Ekonomi Pancasila semakin lama semakin tertinggal, terlupakan, dan terabaikan. Ekonomi Islam sendiri sebetulnya bisa saja berdampingan dengan Ekonomi Kerakyatan, karena seperti disinggung di atas, keduanya dapat berjalan berdampingan meskipun memiliki beberapa perbedaan. Mungkin saja gabungan keduanya akan memunculkan Ekonomi Kerakyatan Islam atau Ekonomi Kerakyatan Syariah.    WASPADA

Ketua Program Doktor Ilmu Pertanian Dan Ketua STIE MTU.

Baca juga:

Ekonomi Islam & Ekonomi Pancasila

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2