Waspada
Waspada » Demokrasi Konsosiasional PascaKisruh PD
Headlines Opini

Demokrasi Konsosiasional PascaKisruh PD

Oleh Dr Warjio

Ini sebuah persoalan besar dalam sistem kepartaian kita sekaligus akan menentukan bentuk atau model kepartaian kita yang menjurus pada single majority parties di bawah kendali pemerintah

Pernahkah kita bayangkan apa yang terjadi pascakekisruhan di tubuh Partai Demokrat (PD)? Siapa diuntungkan dalam kekisruhan ini? Tentu ini akan menjadi persoalan besar mengingat PD adalah salah satu pilar yang ikut dalam proses demokrasi dan pernah sebagai partai berkuasa.

Jika kisruh terus berlangsung tentu saja akan melemahkan pilar demokrasi itu. Kedudukannya yang sekarang sebagai “partai yang tidak lagi berkuasa”—yang dalam beberapa kasus beroposisi menghadirkan persfektif baru dalam perjalanan demokrasi dan kepartaian kita.

Berbagai pandangan pun muncul. Kisruh kepemimpinan di PD disiinyalir akan memperlemah partai opisisi di DPR. Hal ini terjadi jika Partai Demokrat versi KLB yang diketuai Moeldoko diterima oleh pemerintah.

Saya tertarik dengan pandangan Syaiful Mujani. Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani—sebagaimana dikutip media menyebutkan kondisi tersebut nantinya akan membuat PKS menjadi oposisi tunggal. “PKS akan menjadi oposisi tunggal dengan kekuatan yang tak berarti,” katanya, Sabtu (13/3/2021).

Saiful menyatakan iklim demokrasi Indonesia dalam ancaman bahaya. Ia menilai kekuatan oposisi untuk checks and balances, kontrol pemerintah hanya dilakukan dua partai yakni PD dan PKS. Kini setelah adanya kisruh KLB PD, kekuatan oposisi makin menipis.

Sekarang Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditetapkan menjadi ketua PD melalui Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara. Bila hasil KLB ini diterima pemerintah dan menang di pengadilan jika AHY menggugat, bisa dipastikan PD juga akan bergabung dengan pemerintah.

Maka tinggal PKS oposisi. Kekuatannya sekitar 8% saja. Dengan adanya potensi PD bergabung ke pemerintah, maka hal itu berarti ancaman bagi demokrasi bangsa Indonesia. Bila tinggal 8 persen oposisi, maka checks and balances bisa dikatakan hilang dalam demokrasi kita. Demokrasi yang demikian sebenarnya bukan demokrasi, setidaknya demokrasi yang lemah (https://www.liputan6.com/news/read/4505344/saiful-mujani-bila-partai-demokrat-hasil-klb-gabung-pemerintah-demokrasi-melemah)

Bangkitnya Demokrasi Konsosiasional

Jika prediksi Syaiful Mujani benar bahwa PD hasil KLB diterima pemerintah, maka PDakan bergabung dengan pemerintah sehingga akan menguatkan posisi pemerintah dari sisi dukungan partai. Posisi partai oposisi akan menyisahkan PKS.

Fragmentasi kekuatan politik hanya tinggal menyisahkan pemerintah—yang didukung banyak partai termasuk Partai Demokrasi versus PKS. Persoalannya, apakah PD yang dipimpin oleh AHY akan bertahan bersama PKS sebagai oposisi atau menolak konfrontasi demi kompromi?

Saya kira, “kunci-kunci penyelesainnya” di tangan pemerintah dan elit PD kubu AHY dan Moeldoko. Ini sebuah persoalan besar dalam sistem kepartaian kita sekaligus akan menentukan bentuk atau model kepartaian kita yang menjurus pada single majority parties di bawah kendali pemerintah. Prakteknya lagi, apakah ini akan mengganggu stabilitas di masyarakat?

Kenyataan ini mengingatkan saya pada apa yang dikemukakan oleh Arend Lijphart tentang demokrasi konsosiasional, atau masyarakat yang dicirikan oleh segmentasi subkultural dan akomodasi elit. Stabilitas masyarakat yang terpecah seringkali bergantung pada apakah elit subkultur saingan bersedia dan mampu menolak konfrontasi demi kompromi.

Ini ditunjukkan pada 1968 oleh karya penting Arend Lijphart tentang demokrasi konsosiasional, atau masyarakat yang dicirikan segmentasi subkultural dan akomodasi elit. Selama tahun 1970-an dan 1980-an orang dapat mengamati debat yang tidak terdengar seputar masalah ini.

Tampak jelas pola dasar demokrasi konsosiasional mengalami perubahan sosial politik dramatis. Membuat mereka lebih didepolitisasi dan menyebabkan mengalami perubahan. Menyatu dengan, misalnya, gaya kinerja demokratis Skandinavia atau kurang stabil, seperti Belgia.

Di sisi lain, beberapa akademisi mencoba mengekspor jenis demokrasi sosial sebagai cara ketiga untuk (kembali) mendemokratisasi negara yang dicirikan segmentasi penduduk. Munculnya kekacauan sosiokultural dan elit politik yang terfragmentasi.

Proposisi konsosiasionalisme tidak ada lagi dan gagasan konsosiasionalisme adalah model teoretis asli yang dapat menggambarkan, atau bahkan menentukan, politik (yang muncul) lain. Keduanya terbukti tidak meyakinkan.

Bagi banyak orang, konsosiasionalisme sebagai jenis demokrasi tertentu tampaknya telah menjadi usang. Sementara sebagai model demokrasi, konsosiasionalisme tampak terlalu terbatas (Kurt Richard Luther and Kris Deschouwer, 199).

Teori demokrasi konsosiasional dikembangkan sekitar 30 tahun lalu, terutama sebagai hasil dari karya Lijphart (1968a, 1968b, 1969, 1975, 1977, 1981), Daalder (1971, 1974), Lorwin (1971). ), Lehmbruch (1967a, 1967b, 1968) dan Steiner (1969a, 1969b, 1971, 1974). Secara sederhana, teori konsosiational berusaha menjelaskan keberadaan stabilitas politik di negara tertentu dengan budaya politik yang sangat terfragmentasi.

Ini terdiri dari seperangkat proposisi mengenai dua aspek utama dari sistem politik tersebut: sosiologi politik mereka dan sifat perilaku elit politik mereka. Sehubungan dengan yang pertama, teori konsosiasional menekankan pada segmentasi sosiopolitik, yaitu adanya subkultur politik yang dikemas secara vertikal dan saling bermusuhan.

Untuk bagiannya, perilaku politik elit dilihat seperti dicirikan di atas kerjasama dan akomodasi. Yang dengannya jembatan metaforis (atau lengkungan) dibangun di atas teluk yang memisahkan subkultur politik (atau pilar) dan dengan demikian stabilitas sistem politik dipastikan.

Teori konsosiasional tidak dapat disangkal merupakan salah satu kontribusi pascaperang paling berpengaruh untuk studi komparatif politik Eropa Barat. Ini menghasilkan debat akademis yang cukup besar, paling tidak mengenai status teoretis dan kekuatan penjelasnya sendiri.

Selain itu, ia melahirkan banyak studi tentang satu atau lebih negara Eropa Barat yang semula dianggap sebagai pola dasar demokrasi sosial, yaitu Austria, Belgia, Belanda, Luksemburg, dan Swiss. Dimasukkannya Swiss dalam jagat demokrasi sosial sekalipun telah lama diperdebatkan.

Namun seperti yang Kurt Richard Luther katakan, pertimbangan rinci, di atas segalanya. Teori demokrasi konsosiasional Lijphart (awal dan asli) memungkinkan seseorang menyimpulkan peran penting yang diharapkan dapat dilakukan partai politik dalam hal kedua politik; sosiologi dan perilaku elit yang memayungi demokrasi konsosiasional.

Pertama, masuk akal mengandaikan tanggung jawab utama memobilisasi subkultur saingan, menggabungkan kepentingan subkultural dan merekrut elit politik subkultural akan berada dalam demokrasi partai modern dengan partai politik.

Kedua, di atas segalanya, di antara elit partai dari berbagai subkultur itulah akomodasi menyeluruh kemungkinan terjadi. Akomodasi yang diperlukan harus mencakup tidak hanya pembuatan kebijakan, tetapi juga proses implementasi kebijakan. Karena kecuali elit subkulturalpolitik mampu memastikan organisasi subkultural mereka memberikan sisi tawar.

Pada tingkat elit, pembuatan kebijakan akomodatif tidak akan berarti apa-apa. Dalam dunia politik konsosiasional yang sangat tersegmentasi, surat perintah politik-partai dari salah satu subkultur utama akan dianggap berjalan tidak hanya dalam kelompok kepentingan sosial ekonomi utama. Tetapi juga dalam banyak struktur implementasi kebijakan formal.

Insum, menurut pendapat saya, Parpol cenderung menjadi aktor kunci yang menyediakan mekanisme penghubung dua arah antara massa dan elit subkultur yang tertutup. Serta personel dan struktur implementasi kebijakan memungkinkan akomodasi elit yang mengikat berlangsung.

Sebagaimana Lijphart sampai saat ini, elemen pergaulan dan kesediaan berkompromi dengan kelompok lain dapat membuat demokrasi berjalan. Bahkan dalam masyarakat yang terpecah jika sejumlah kondisi terpenuhi. Lijphart membagi kondisi ini dalam empat karakteristik, yang sekali lagi dapat dibagi lagi menjadi dua kategori: (a) otonomi budaya dan (b) tiga lainnya (koalisi besar, proporsionalitas, veto minoritas).

Tetapi sebelumnya, yang membawa Lijphart ke perkembangan teorinya, atau lebih tepatnya pengamatannya, kondisi kelembagaan tertentu dapat membuat demokrasi bekerja dengan cara damai yang menguntungkan semua orang.

Penutup

Model demokrasi Konsosiasional Lijphart tentu jika kita kaitkan dengan kekisruhan PD—dengan mengutamakan kompromi bisa menjadi jalan terbaik versi pemahaman pemerintah. Alasannya jelas—sebagaimana disampaikan Lijphart, penafsiran mayoritas dari definisi dasar demokrasi adalah bahwa demokrasi berarti “pemerintahan oleh mayoritas rakyat”.

Tetapi ini akan “meredupkan potensi” PD di bawah AHY dengan semangat kaum mudanya. Namun kompromi agar demokrasi bisa berjalan—di tengah menghindari politik perpecahan yang lebih luas ini menjadi tawaran yang menggiurkan. Sebab dalam politik semua bisa terjadi. WASPADA

Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik Fisip USU

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2