Dari PSBB Menjadi PPKM

Dari PSBB Menjadi PPKM

  • Bagikan

Tidak ada peluang menyalahkan daerah, karena pandemi ini ditangani dengan organisasi nasional. Ketika satu daerah ingin PSBB, izinnya dari pemerintahan nasional

Presiden Joko Widodo telah meminta jajarannya mengakhiri pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebagai gantinya untuk menekan laju pertumbuhan Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan baru dinamai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro mulai 9 Februari 2021.

Dalam PPKM Berskala Mikro itu diharapkan setiap desa bisa mendirikan posko tanggap Covid-19 yang berperan sebagai pendamping tim pelacak untuk melakukan penelusuran penyebaran Covid-19. PPKM ini menjadi pekerjaan rumah semua lini, tidak hanya tanggung jawab petugas kesehatan. Setidaknya dapat difahami, pandemi dan kedaruratan medis adalah intervensi multisektor.

Di tengah fakta semakin banyaknya warga masyarakat yang mengabaikan Covid-19, yang sebagiannya apatis. Bahkan meski dengan operasi yustisi sekalipun, yang memang terkesan hilang hilang timbul, timbul pertanyaan besar apakah PPKM ini akan berjalan lancar.

Saya mencatat beberapa ciri dari respons dan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia selama ini. Pertama, konsepsi yang sangat lemah sehingga sangat terkesan trial and error. Banyak cerminannya yang dengan mudah terlihat bahkan oleh orang awam. Soal silih-bergantinya istilah yang digunakan adalah salah satu saja dari sekian banyak indikasi lemahnya konsepsi itu. Dalam waktu singkat saja istilah yang satu belum difahami rakyat sudah diperkenalkan istilah baru.

Konsepsi yang lemah juga menyebabkan kefatalan serius. Ingatlah awal merebaknya wabah ini beberapa petinggi Indonesia terjebak dalam komunikasi politik yang kacau. Ada yang mengatakan Covid-19 susah masuk ke Indonesia karena rumitnya masalah perizinan. Perhatikanlah, tanpa sadar mereka telah mengekspresikan penjelasan lugas tentang perikeadaan buruk lainnya dalam tubuh pemerintahan. Terutama dalam hal birokrasi (khususnya perizinan) yang menyandera Indonesia.

Ada juga yang mengatakan iklim di Indonesia tidak favourable bagi pewabahan Covid-19. Padahal saat hampir bersamaan, mereka juga mengekspose sendiri data bahwa di negara seperti Malaysia dan Singapura pandemi Covid-19 sudah sedemikian mewabah. Apa perbedaan iklim Malaysia dan Singapura dengan Indonesia? Tentu rakyat menjadi bingung.

Salah satu puncaknya adalah digantinya Menteri Kesehatan menyusul terjadinya kelambanan yang parah dalam distribusi dana kementerian untuk masyarakat. Penggantinya yang bukan berkeahlian Kesehatan atau yang terkait pandemi juga mengundang masalah baru. Setidaknya keraguan besar atas arah kebijakan pemerintah. Bukan tidak banyak apologi yang bertebaran seputar masalah ini. Namun tetap saja rakyat curiga tentang kekuatan tarik-menarik yang sedang berlangsung dalam orientasi yang memandu kerja pemerintahan.

Semua ini tak pelak menyebabkan proses kemerosotan kewibawaan pemerintah yang pada gilirannya juga mengakibatkan penurunan drastis kepercayaan terhadap kebijakan yang dilahirkan. Dalam bidang anggaran pemerintah memperkenalkan istilah refocusing. Ini juga menunjukkan kesalahan besar. Sesuai makna istilah ini, yang dilakukan memestinya bukan refocusing, melainkan reformulasi.

Karena akibat pandemi Covid-19 agenda lama (yang dapat ditelaah dalam dokumen APBN dan APBD) wajib direformulasi untuk menghadapi situasi yang tak terbayangkan sebelumnya. Bukan justru pengembalian fokus ke asumsi lama yang baru saja dibatalkan oleh wabah pandemi Covid-19.

Kedua, ambivalensi dalam menentukan apakah kebijakan pemerintah menekankan sepihak save human first atau economic recovery. Ambivalensi itu berdampak sangat besar. Sangat terkesan adanya ketakutan manakala krisis ini meningkat menjadi krisis politik. “Pertengkaran” pemerintah nasional dengan pemerintah DKI beberapa waktu lalu soal pemberlakuan PSBB sesungguhnya berakar pada masalah ambivalensi tadi.

Padahal pendekatan yang harus ditempuh seharusnya bersifat komprehensif. Bagaimana rumusannya? Semestinya terjawab oleh Perppu yang memberi mandat yang amat luas kepada pemerintah (Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang segera diundangkan). Tetapi Perppu ini selain menegaskan karakter ambivalensial pemerintah juga amat terkesan menumbuhkan keberuntungan by design bagi oligarki. Terutama dengan alokasi anggaran yang lebih bersasaran kepada corporate.

Banyak jenis usaha yang collaps, dan respons pemerintah antara lain adalah mengalokasikan suntikan dana besar kepada corporate dan dana relatif kecil kepada UMKM. Serta program prakerja yang menyedot dana distribusi publik kepada pengusaha yang beroleh keistimewaan atas nama wabah Covid-19. Isu yang dianggap keren seperti transaksi digital sangat gandrung dipublikasi pemerintah yang juga semakin memperkuat data kegagalan memahami (diagnosis) masalah.
Padahal masalahnya adalah rakyat sudah banyak yang kehilangan pekerjaan, tiada lagi tabungan dan daya beli otomatis jauh merosot.

Suntikan apapun ke corporate dan UMKM tidak akan berdaya guna karena akar masalahnya adalah daya beli rakyat yang terus melemah. Aroma pisang goreng yang merebak dari lapak-lapak sektor informal tetaplah menggoda selera. Tetapi apa daya daya beli terus merosot dan timbul rasionalitas berhemat untuk mendahulukan kepentingan utama menyambung hidup.

Ada fakta lain yang kurang diperhatikan, yakni orang dari kelas menengah yang tadinya (awal terjadinya pandemi Covid-19) mampu menyumbang, pun kini semakin jarang melakukannya. Kalangan ini juga perlahan terpaksa semakin pelit, karena memang stok menipis dan usahanya merosot.

Karena itu seyogyanya kebijakan yang wajib ditempuh adalah distribusi dana kepada pemerintah daerah. Katakanlah Rp5-10 triliun per kab/kota, serta Rp15-20 triliun untuk provinsi. Dana itu untuk infrastruktur padat karya, tidak seperti proyek infrastruktur modal China yang padat modal mengenyampingkan solusi pengangguran dalam negeri. Ingat, rakyat ada di daerah, baik yang mudah termonitor kemajuan teknologi komunikasi, maupun sebaliknya.

Selain alokasi untuk proyek infrastruktur, suntikan dana dari APBN dimaksud dapat dipilih secara strategis untuk sasaran lebih tepat sesuai kondisi daerah, misalnya pertanian.
Pertanyaan yang lazim saya terima dalam berbagai forum ketika mengemukakan solusi ini, “darimana uangnya”. Uangnya pasti ada dan memang seharusnya ada, karena terbukti dengan Perppu Covid-19 itu ternyata bisa menambah anggaran secara inkonvensional dalam waktu singkat. Sayangnya langkah itu serba tanggung dan terus dibayangi mitos inflasi dan sebagainya. Ini menggambarkan kajian yang tak tuntas dan konvensionalitas cara berpikir yang tidak mampu melahirkan kreativitas menjawab masalah.

Ketiga, organisasi kerja yang lebih mengedepankan kesan formalisme dan elitis. Selain memiliki organisasi sampai ke tingkat terendah, pemerintah juga memiliki organisasi ekstra seperti PKK, organisasi profesi dan organisai kedinasan seperti kepolisian dan TNI ditambah organisasi sosial kemasyarakatan dan kepemudaan dan lain-lain. Muhammadiyah salah satu yang mencontohkan bekerja habis-habisan melawan pandemi Covid-19. Saya tidak tahu mengapa pemerintah tidak pernah mendayagunakan semua itu dengan sebaiknya, kecuali sebatas seruan dan himbauan belaka.

Keempat, ketidakjujuran dalam menunjukkan masalah. Pemerintah melalui organisasinya sangat rajin meng-update data dan dengan itu selalu berujung kegandrungan penunjukan daerah yang mengalami masalah Covid-19 mulai dari ringan, menengah sampai berat. Umumnya media akan menunjukkan sorotan kepada daerah paling bermasalah sambil terkesan menyudutkan pemerintah daerah.

Padahal pandemi Covid-19 bersifat global yang harus disikapi bersama. Dalam lingkungan suatu negara tidak ada peluang sesuatu daerah manapun untuk selamat sendirian, apalagi pemerintah sangat takut memilih kebijakan lockdown (meski jenis ini tidak dikenal dalam regulasi Indonesia). Karena konsekuensi penyediaan dana untuk hidup rakyat.

Tidak ada peluang menyalahkan daerah, karena pandemi ini ditangani dengan organisasi nasional. Ketika satu daerah ingin PSBB saja justru izinnya dari pemerintahan nasional dan perdebatan dengan pemerintahan DKI tempohari sudah lebih dari cukup sebagai bukti.

Kelima, kegagalan mengemban amanah. Dana Covid-19 pun dikorupsi. Salah seorang Menteri kena OTT. Jejaringnya terberitakan secara jelas melalui media. Betapa hal ini sangat besar memengaruhi proses radikalisasi rakyat.
Karena itu, kebijakan PPKM Berskala Mikro akan sulit dilaksanakan jika semua faktor yang saya kemukakan di atas tidak diselesaikan. Persepsi dan mindset Jakarta beres, semua daerah tentu saja akan lekas beres.

Jangan lupa, umumnya rakyat Indonesia terkenal patuh dan memiliki patronase kuat. Tetapi rakyat Indonesia harus diasupi informasi sahih dan tepat serta cepat. Tidak ada gunanya seakan merasa amat hero membuang dana besar untuk mendatagrafiskan dan mengumumkan produksi hoaks tentang Covid-19 di masyarakat. Akarnya ada pada muatan informasi, cara berkomunikasi dan keterpercayaan terhadap semua elemen itu. Waspada

Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).

  • Bagikan