Waspada
Waspada » Covid-19, Demokrasi Dan Konstitusi
Headlines Opini

Covid-19, Demokrasi Dan Konstitusi

Oleh Shohibul Anshor Siregar

Rakyat Indonesia masih menunggu Trisakti itu direalisasikan. Berdaulat dalam politik. Berdikari dalam ekonomi. Berkepribadian dalam budaya

Sama seperti tahun lalu, ide tentang komprehensitas pengelolaan Covid-19 yang menunjukkan keseimbangan antara urgensi keselamatan manusia dan pemulihan ekonomi tampaknya tahun ini juga tidak begitu diindahkan pemerintah. Apakah karena terdapat tanda-tanda besar dan meyakinkan keberhasilan menanggulangi Covid-19 hampir sepanjang tahun (lalu)?

Rasanya amat cukup alasan meragukannya. Terasa demokratisasi tidak tercermin dalam politik anggaran. Itu juga sekaligus menunjukkan jarak yanh jauh dari pemikiran berbasis konstitusi. Ini masalah amat serius. Namun postur APBN 2021 telah menunjukkannya sikap dan cara berfikir pemerintah terang-benderang. Total Belanja Pemerintah Pusat Rp1.954,5 triliun, alokasi Pelayanan Umum beroleh terbesar, yakni Rp526,2 triliun (26,9%).

Disusul sektor Ekonomi Rp511,3 triliun (26,2%), Perlindungan Sosial Rp260,1 triliun (13,3%), Pendidikan Rp175,2 triliun (9,0%), Ketertiban & Keamanan Rp166,6 triliun (8,5%), Pertahanan Rp137,2 triliun (7,0%), Kesehatan Rp111,7 triliun (5,7%), Perumahan & Fasilitas Umum Rp33,2 triliun (1,7%), Perlindungan & Lingkungan Hidup Rp16,7 triliun (0,9%), Agama Rp11,1 triliun (0,6%), dan Pariwisata Rp5,3 triliun (0,3%).

Dari postur ini banyak penting disoroti. Sektor perlindungan sosial mengalami pemangkasan anggaran dibanding tahun lalu. Padahal di tengah krisis ini sangat menentukan sebagai upaya percepatan pemulihan sosial bagi keluarga miskin dan rentan miskin serta menjamin akses kesehatan dan pendidikan sembari melanjutkan program akselerasi pemulihan.

Ketentuan konstitusi yang mewajibkan alokasi tidak boleh kurang 20 %. Tetapi APBN 2021 hanya 9,0%. Ini tentu harus difahami dampak UU Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah bahkan menganggap langkah ini wujud kehadiran negara menangani permasalahan Covid-19. Pemerintah memiliki landasan hukum untuk itu, dan mesti dimaknai sebagai bagian dari upaya bersifat extraordinary di bidang keuangan negara maupun tindakan antisipatif forward-looking terhadap ancaman memburuknya perekonomian dan ancaman stabilitas sistem keuangan seiring dengan ketidakpastian dan belum berakhirnya penyebaran Covid-19.

Alokasi yang begitu menonjol pada anggaran ketertiban & keamanan dan pertahanan juga mengundang pertanyaan. Anggaran masing-masing sektor ini jauh di atas alokasi sektor kesehatan, perumahan & fasilitas umum, perlindungan & lingkungan hidup dan agama. Kemanakah gerangan arah kebijakan pemerintahan dengan alokasi anggaran ini?

Pembelanjaan apa yang begitu urgen di sektor pertahanan? Pengadaan persenjataan dan alat tempur? Dengan ketakmandirian berbagai kebutuhan dasar seperti pangan, air energi, senjata dan alat tempur secanggih apapun kurang lebih hanyalah peraga yang tak menolong sama sekali.

Lagi pula dalam konstelasi politik kawasan dan global sekarang, kira-kira dengan negara manalah Indonesia akan menghitung menang tempur? Apakah agenda pengadaan persenjataan dan alat tempur dibayangkan akan melakukan tindakan tegas kepada siapa pun yang berusaha melecehkan kedaulatan terutama di perairan dan pulau terluar. Atau memberi peringatan kepada China dan Amerika agar jangan berkelahi di sekitar sini?.

Untuk sektor pertahanan justru mungkin lebih tepat jika anggaran untuk rekrutmen wajib militer yang sekaligus memaksudkan pendayagunaan sumberdaya untuk pekerjaan pembangunan berbasis padat karya—sambil mendinamisasi produktivitas di dalam negeri, menghentikan impor dan mendorong intensifikasi pertanian terutama melalui intervensi teknologi.

Agaknya menyuarakan agar jangan ada lagi yang membiarkan dana Covid-19 dikorupsi oligarki politik adalah sangat pantas hari ini. Terlebih setelah kasus Menteri Sosial yang kini sedang menjalani proses hukum. Ini memang gambaran betapa buruknya integritas. Di tengah penderitaan rakyat bantuan yang tak seberapa, jumlah maupun mutu, masih tega diselewengkan. Tak salah jika membuat rakyat meragukan itikad dan integritas pemerintahan.

Transfer ke daerah dan dana desa terus mengalami fluktuasi. Meski tahun ini mengalami kenaikan (dari 763,9 menjadi 795,5), namun tidak sampai menyamai angka tahun 2018 (813,0). Mendorong peningkatan peran pemerintah daerah terutama dalam pemulihan ekonomi sebetulnya memerlukan biaya besar dan daerah tak memiliki sumber pendapatan untuk itu.

Seyogyanyalah pemerintahan nasional tidak salah hitung dan memilih kebijakan pengalokasian transfer daerah dan dana desa berlipat ganda. Katakanlah masing-masing provinsi Rp15 triliun dan Rp 10 triliun kabupaten/kota—untuk membuka lapangan pekerjaan dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur padat karya. Itu bukan jumlah yang besar untuk agenda simultan menyelamatkan manusia Indonesia dan pemulihan ekonomi. Percayalah.

Ini malah konsisten dengan pendapat pemerintah sendiri bahwa dengan UU yang memberinya kewenangan extraordinary di bidang keuangan negara maupun tindakan antisipatif forward-looking terhadap ancaman memburuknya perekonomian dan ancaman stabilitas sistem keuangan. Dengan kewenangan yang sama pemerintah juga semestinya mempekerjakan dan menggaji seluruh tenaga kerja yang menganggur sesuai pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tanpa menunggu investasi hadir atas undangan UU Ciptakerja yang disahkan beberapa bulan lalu itu. Artinya tendensi pengutamaan alokasi dana untuk korporasi adalah langkah.

Ini amanat konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945 (melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa). Dengan ketentuan ini malah pendidikan dan kesehatan seharusnya tanpa pembebanan biaya kepada rakyat.

Juga, jika wabah Covid-19 secara sungguh-sungguh ditekadkan untuk tidak sekadar selamat dilalui, namun menjadi pengalaman yang memungkinkan lompatan besar bangsa Indonesia, sebaiknya sistem sumber yang sangat kaya raya harus ditinjau pemanfaatan dan distribusinya.

Misalnya, bagikanlah tanah (lahan) kepada rakyat, jangan abadikan penguasaan dalam jumlah sangat fantastis bagi segelintir orang penguasa ekonomi dan politik yang terus-menerus memamerkan intoleransi dan kriminalitasnya dalam memaksakan kemiskinan struktural.

Sekitar tiga dasawarsa lalu posisi Indonesia jauh berada di atas capaian perkembangan dan kemanuan China dan India. Mengapa kini Thailand, Vietnam bahkan Kamboja pun dalam banyak hal sudah membayangi posisi Indonesia?

Semua orang masih ingat keadaan Malaysia sejak zaman Tengku Abdurrahman hingga Mahathir Mohammad berguru kepada Indonesia. Antara lain dengan konsep affirmative action dalam bidang ekonomi (Ekonomi Benteng) dan doktrin Trisakti. Penjelasan apa yang dapat diberikan?

Memang Indonesia terlalu lama dijajah sehingga menyembuhkan penyakit mental inlanderitas sulit disembuhkan. Dikte bangsa dan lembaga asing selalu sangat tidak berhasil dihindari. Tanpa disadari berbagai bentuk penjajahan bangsa sendiri terus berlangsung, dan kedahsyatan dominasi ekonomi dan politik sejumlah kecil pemilik hak istimewa di negeri ini sangat luar biasa.

Terasa institusi (pemerintah dan swasta) sangat perlu dibenahi, infrastruktur yang sesuai (darat, klaut, udara, telekomunikasi, listrik, kretaapi, dan lainnya) diorientasikan mendorong kemajuan yang mendewasakan dan membebaskan. Kerangka ekonomi makro yang stabil sangat perlu didorong penuh kesungguhan, dan jumlah serta mutu layanan kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tinggi dan pelatihan begitu penting daripada sekadar menghabiskan anggaran untuk pelatihan yang seyogyanya dapat gratis.

Efisiensi pasar barang sangat terasa tak terbenahi selama ini, begitupun efisiensi pasar tenaga kerja yang sangat menyedihkan dan pasar keuangan tak cukup sehat. Kemampuan memanfaatkan teknologi, ukuran pasar (domestik maupun internasional), produksi barang baru dan berbeda yang menggunakan proses paling canggih, dan inovasi, adalah masalah serius yang tak diseriusi.

Kiranya sangat jenius ketika Jokowi-JK maju Pilpres dengan mengusung Nawacita yang di dalamnya juga disebut Trisakti. Rakyat Indonesia masih menunggu Trisakti itu direalisasikan. Berdaulat dalam politik. Berdikari dalam ekonomi. Berkepribadian dalam budaya. Waspada

Penulis adalah Dosen Fisip Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2