Waspada
Waspada » Capres Potensial 2024
Headlines Opini

Capres Potensial 2024

Oleh Dr Anang Anas Azhar MA

Apakah PKS dan PAN mau legowo tanpa tiket presiden atau wakil presiden jika memosisikan dirinya mencalonkan Capres yang potensial itu. Apakah PAN dan PKS tanpa kader menerima secara politik pencalonan AHY sebagai Capres?

Genderang perang pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 masih berjalan tiga tahun lagi. Meski terbilang lama, geliat Pilpres terasa semakin dekat seiring memanasnya mesin partai politik yang dimotori para elit partai politik. Kader partai politik dan non-partai politik sama-sama bergerak cepat menaikkan popularitas dan elektabilitas.

Sejumlah lembaga survei pun tak ketinggalan ikut terlibat memanaskan belantika politik Indonesia. Kehangatan Pilpres 2024 semakin dekat, ketika lembaga survei ramai-ramai mempublis hasil surveinya sementara. Siapa Capres potensial bakal bertarung pada Pilpres 2024?

Dan tak kalah pentingnya, partai politik mana yang bakal memenangi kontestasi Pemilu 2024 mendatang. Sederetan figur muncul untuk diperbincangkan publik terlebih pada aspek peluang kalah menang, aspek koalisi kepada partai politik siapa ang layak sebagai partai politik pengusung pasangan calon presiden.

Ada empat variable untuk mengukur siapa Capres potensial pada Pilpres 2024. Pertama, kemunculan figur. Figur adalah hal yang tidak terpisahkan dalam kontestasi Pilpres.

Variable figur harus muncul untuk disebarluaskan kepada publik. Kemunculan figur selain hal yang mutlak, tujuannya untuk mengukur seberapa jauh tingkat popularitas dan elektabilitas calon. Dalam konteks politik Indonesia, ada dua model potret kemunculan sosok figur.

Ada dari kader partai politik, figur muncul karena sosok tersebut sebagai pemimpin partai politik. Tanpa diperkenalkan pun popularitasya terdongkrak cepat seiring perolehan suara partai politiknya. Model selanjutnya adalah non-kader.

Figur model ini bukan berasal dari kader partai politik tetapi ia dikenal karena karirnya sebagai pejabat publik. Popularitasnya terdongkrak akibat prestasi kerja selama menjabat jabatan publik.

Kedua, legitimasi. Aspek legitimasi dalam politik Indonesia sangat penting. Legitimasi dapat mengikur keberterimaan seorang figur. Kecenderungan yang terjadi selama ini, popularitas dan elektabilitas figur yang tinggi tidak menjamin pasangan calon menang pada Pilpres.

Aspek legitimasi masih kental membelit ruang politik Indonesia. Contoh sederhana, ketika Puan Maharani elektabilitasnya lebih rendah dari Ganjar Pranowo tidak serta merta Ganjar Pranowo dicalonkan PDIP sebagai Capres 2024.

Hambatan komunikasi politik Ganjar sangat tidak cair, titah kekuasaan justru dipegang Puan Maharani. Politik kekuasaan belum berpihak pada Ganjar Pranowo meski pada akhirnya matematika politik mencalonkan Ganjar di kemudian hari, tetapi aspek legitimasi masih dimiliki Puan sebagai pelanjut kekuasaan politik Megawati Soekarno Putri di intenal PDIP.

Kasus lain dalam konteks legitimasi pernah terjadi di PDIP, ketika PDIP tidak memiliki calon selain Joko Widodo pada Pilpres 2014. PDIP tidak memiliki kader internal untuk dijagokan sebagai presiden, di sisi lain elektabilitas Joko Widodo menjelang Pilpres 2014 terus meroket mengalahkan calon presiden lainnya seperti Prabowo Subianto.

Joko Widodo bukan pengurus PDIP, tapi akhirnya legitimasi jatuh kepada Joko Widodo setelah Megawati mengumumkan Joko Widodo calon dari PDIP. Kekuataan legitimasi sangat diperlukan untuk menyatukan kekuatan politik elit dan arus bawah.

Ketiga. peneguhan figur. Variable selanjutnya adalah peneguhan figur secara politik. Setelah partai politik melegitimasi figur sangat diperlukan peneguhan, Peneguhan untuk menjalin koalisi politik antara partai politik satu dengan lainnya.

Peneguhan politik figur identik dengan “jualan” figur kepada partai politik lain untuk menjalin komunikasi. Harapannya koalisi terjalin secara baik untuk menambah lumbung suara dari seluruh bidang. Sedangkan keempat, adalah pemilihan. Ending yang diharapkan dalam kontestasi adalah pemenangan pemilihan presiden.

Variable pemilihan sangat erat kaitannya dengan variable figur, legitimasi dan peneguhan. Kelengkapan empat variable yang dimaksud secara otomatis memperkokoh calon pasangan presiden untuk menang pada Pilpres 2024. Dari beberapa pointer yang diuraikan di atas, siapa sebenarnya Capres yang memiliki potensi yang potensial.

Capres Potensial

Sederetan nama muncul untuk dicalonkan, apakah dari internal kader partai politik dan non kader partai politik. Mereka sama-sama berpotensi untuk dicalonkan memenangi Pilpres 2024 mendatang. Beberapa nama yang sempat moncer berdasarkan elektabilitas sejumlah lembaga survei adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar dapat disebut Capres potensial yang layak diperhitungkan.

Dari banyak partai politik yang memiliki kursi di parlemen hasil Pemilu 2019, hanya PDIP yang berhak mencalonkan satu pasangan calon tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lainnya. PDIP melalui veto player-nya Megawati Soekarno Putri pasti ingin menang pada Pilpres 2024.

Kalkulasi politik harus benar-benar diperhitungkan siapa yang bakal diusung. Di internal PDIP ada dua nama Capres potensial yakni Ganjar dan Puan. Sayang kekuatan veto player masih dimiliki Megawati dan hampir dipastikan Mega secara politik akan all out memilih Puan Maharani. Jika koalisi PDIP-Gerindra terjalin, harapan Ganjar pun bisa pupus mencalonkan diri sebagai presiden tanpa PDIP.

Capres potensial lainnya adalah ketika koalisi Demokrat, PKS dan PAN terjadi. Pasangan yang diusung adalah AHY-Anies Baswedan atau Anies Baswedan-AHY. Kepentingan ego politik ketiga partai politik ini sedikit dihilangkan. PKS, Demokrat dan PAN tidak saling ngotot mengusung Capresnya. Maka, koalisi partai politik ini dengan mengusung Capres potensial bisa terwujud.

Pertanyaannya, apakah PKS dan PAN mau legowo tanpa tiket presiden atau wakil presiden jika memosisikan dirinya mencalonkan Capres yang potensial itu. Apakah PAN dan PKS tanpa kader menerima secara politik pencalonan AHY sebagai Capres? Jawaban pertanyaan itu, tentu akan terjawab ketika PAN dan PKS tidak memiliki calon presiden.

Belajar dari tradisi politik Indonesia dari Pilpres ke Pilpres, ada dua polarisasi pembentukan koalisi pada Pilpres. Pertama, memunculkan Capres terlebih dahulu. Capres diperkenalkan ke publik apakah layak jual apa tidak. Setelah Capres ada, apakah didukung partai politik atau non-partai politik.

Selanjutnya kedua, koalisi partai politik. Kelayakan figur Capres potensial tersebut diperbincangkan dan diterima partai politik. Legitimasi koalisi tercipta ketika partai politik sama-sama sepakat mencalonkan Capresnya, karena dianggap potensial untuk memenani Pilpres.

Melihat popularitas Capres yang kuat saat ini, nama Ganjar dan Puan kurang populer di pemilih Demokrat, PKS dan PAN. Ini artinya, secara politik jauh kemungkinan Puan dan Ganjar tidak mendapatkan tiket calon presiden dari Demokrat, PKS dan PAN. Karena ketiga partai politik ini dalam setiap pilkada sering berdekatan bahkan berkoalisi. Kemudian nama AHY, Anies bisa disebut dekat dengan PAN, PKS dan Demokrat. Jika kekuatan ini bersatu, sangat dimungkinkan akan dapat menghempang kekuatan Capres potensial yang bakal dicalonkan PDIP-Gerindra.    WASPADA

Penulis adalah Analis Komunikasi Politik UIN Sumatera Utara, Dosen Pascasarjana UMSU.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2