Waspada
Waspada » BPIP Tak Boleh Memusuhi Islam
Opini

BPIP Tak Boleh Memusuhi Islam

Jika Pancasila itu way of life, maka dijalani. Jangan cuma dipidatokan (Yudi Latief)

Rabu malam 12 Februari 2020, seorang jurnalis meminta tanggapan saya atas pernyataan Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Prof KH Yudian Wahyudi, Ph.D. (YW) yang disebut mengatakan “agama musuh terbesar Pancasila”.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin meminta YW mengklarifikasi langsung supaya tidak terjadi salah paham, kontroversi sehingga menimbulkan kegaduhan.

Melalui Sekretaris Jenderalnya, Anwar Abbas, MUI segera mempertanyakan pernyataan YW dan meminta Presiden memberhentikannya.

Staf Khusus Dewan Pengarah BPIP Pastor Anthonius Benny Susetyo (Pastor Benny) adalah orang yang tampil memberi penjelasan yang menurutnya YW tidak bertujuan mempertentangkan agama dan Pancasila, melainkan, mengacu pada kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu dan membenturkannya dengan nilai-nilai Pancasila.

Ini pernyataan sangat nekad. YW, menurut Pastor Benny, mengatakan, “Yang saya maksud adalah bahwa Pancasila sebagai konsensus tertinggi bangsa Indonesia harus kita jaga sebaik mungkin.”

Sedikit menyimpang dari topik tetapi catatan tentang Romo Benny berikut tetap relevan dikemukakan. Ia pernah dihebohkan bersama Jokowi lantaran 2 artikel berjudul sama (Revolusi Mental).

Pastor Benny, yang juga Sekretaris Komisi HAK KWI, menulis pada halaman opini Koran Sindo (Sabtu, 10/5/2014, hlm 10), sedangkan Jokowi, yang waktu itu Calon Presiden RI, menulis pada halaman opini Kompas (Sabtu, 10/5/2014, hlm 6).

Saya tak begitu terkejut kehebohan YW yang Presiden Universitas Islam se-Asia (AIUA) itu. Dua tahun lalu juga ada kehebohan.

Melalui surat Rektor UIN-Suka, No B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018, YW melarang cadar. Waktu itu 42 mahasiswa berhasil didaftar, dinyatakan perlu dibina dan jika tak berhasil melewati proses itu dipersilakan keluar.

Juga masih sangat segar heboh Disertasi Seks Di Luar Nikah (Konsep Milk al-Yamin Muhammad Syahrur sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Nonmarital) yang diluluskan di Universitas Islam yang dipimpin YW.

Dengan latar belakang itu maka ketika membaca berita YW diangkat menjadi Kepala BPIP, saya sama sekali tak terkejut. Bagi saya antara satu dan lain peristiwa di atas memiliki benang merah.

Namun jawaban pertama saya kepada jurnalis yang bertanya ialah “saya berharap YW tidak bermaksud seperti yang diberitakan media. Setidaknya, jika sekiranya media memang tak salah kutip, saya sangat berharap YW hanya khilaf. Bahkan setidaknya ada perasaan dalam diri saya mengatakan mungkin YW mengalami kejadian biasa saja yang lazim disebut slip of tongue (slip lidah)”.

Begitu pun, permohonan maaf kepada rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, perlu dilakukan YW. Saya masih menuggu itu.

Kehebohan pernyataan YW berawal dari wawancara detik.com berjudul “Blak-blakan Kepala BPIP: Jihad Pertahankan NKRI”.

Dalam narasi menyertai video disebutkan “YW menyebut Pancasila satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diterima mayoritas masyarakat, tercermin dari dukungan dua Ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah sejak era 1980-an. Namun, Belakangan juga ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka antara lain membuat Ijtima Ulama untuk menentukan calon wakil presiden”.

Namun, pada kenyataannya, Pancasila sering dihadap-hadapkan dengan agama oleh orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman sempit dan ekstrim, padahal mereka itu minoritas (yang mengklaim mayoritas).

Dalam konteks inilah, agama dapat menjadi musuh terbesar karena mayoritas, bahkan setiap orang, beragama; padahal Pancasila dan agama tidak bertentangan, bahkan saling mendukung.”

Jika inilah, ijtima ulama, yang oleh YW dan yang juga diklarifikasikan Romo Benny atas nama YW, sebagai ekspresi kelompok yang mereka maksudkan mengatasnamakan agama tertentu itu (maksud mereka pastilah Islam) dan membenturkannya dengan nilai-nilai Pancasila, terasa sangat sewenang-wenang.

YW dan Romo Benny benar-benar tak jujur seputar Pilpres 2019. Kedua orang ini sengaja mengabaikan fakta bahwa Mahfud MD yang mungkin dianggap kurang santri terpaksa dibatalkan sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Jokowi, kemudian digantikan yang dianggap lebih represantatif kemusliman mayoritas dengan kesantriannya, dengan atribut sarungnya yang amat khas–meski setelah menjabat Wapres tak lagi mengenakan sarung itu, yakni KH Ma’aruf Amin.

Apa bedanya ijtima ulama yang dicaci YW itu dengan obsesi kekuasaan dalam racikan simbol keagamaan yang sama tetapi tak disebutnya di seberang lain? Amat tidak fair.

YW mestinya berani mengatakan kebenaran. Pancasila itu dirumuskan sangat Islami. Itu menggambarkan cita-cita besar negara yang akan dimerdekakan sebagai Indonesia.

Itu memang sangat khas Islam, dengan sila pertama Pancasila yang akhirnya disepakati dipenggal beberapa katanya (Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya).

Tidak akan ada perang antarpemeluk agama di Indonesia karena penjelasan searah yang benar seperti itu. Umat Islam Indonesia sebagai mayoritas pun tidak boleh justru dimusuhi karena sejarah yang tak bisa diubah itu.

Bangsa lain dan mungkin gelagat internasional yang dikendalikan Barat boleh jadi bertendensi memusuhi Islam saat ini.

Tetapi di Indonesia tidak boleh ada nada serupa karena intelektual Islam seperti YW mestinya merasa beroleh ladang jihad mewartakan persepsi Islam yang tak peyoratif.

Membaca kembali risalah persidangan BPUPKI semata untuk menyadarkan agar tak memusuhi Islam, terasa makin perlu bagi setiap orang di Indonesia. Karena kedudukannya, BPIP pun mestinya sangat berkepentingan untuk itu.

Soekarno yang beroleh kesempatan berbicara seolah penutup dari semua pidato, pada 1 Juni 1945, antara lain memaparkan pandangannya tentang konsepsi badan perwakilan rakyat, demikian:

“Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, sayapun, adalah orang Islam—maaf beribu-ribu maaf, keislaman saya jauh belum sempurna—tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal, juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan, perwakilan. Di dalam perwakilan rakyat saudara-saudara Islam dan saudara-saudara Kristen bekerjalah sehebat-hebatnya. Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan negara Indonesia harus menurut Injil, bekerjalah mati-matian, agar supaya sebagian besar dari pada utusan-utusan yang masuk badan perwakilan Indonesia ialah orang Kristen, itu adil, fair play!”

Saya tak berharap seorang pun menjadi murung membaca risalah ini, dan memang tugas YW-lah meyakinkannya, termasuk meyakinkan Romo Benny, agar mensyukuri saja nikmat kemerdekaan yang tiada tara.

Lagi pula, ketimbang terus terkesan memusuhi Islam, BPIP tak salah sekadar merujuk rencana jihad versi Yudi Latief yang mengundurkan diri begitu BPIP dilahirkan untuk mengganti Unit Kerja Kepresidenan Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang dipimpinnya.

Ketika berbicara di sela diskusi kebangsaan di Jakarta (01/06/17), Yudi Latief memaparkan apa yang akan dikerjakan UKP-PIP: “Jadi kementerian ini, kementerian itu, apakah sudah menjalankan kebijakannya sesuai dengan Pancasila atau tidak. Kita lakukan pengkajian, pemantauan, monitoring. UKP jadi semacam kaki tangan presiden untuk ideologi. Berdasarkan pengukuran-pengukuran itu kita nanti memberikan masukan pada presiden…”

YW dan BPIP mestinya tertantang dan juga tak perlu alergi koreksi Yudi Latief atas fakta kelaziman buruk di Indonesia yang terus dengan kesenangan menyalahkan rakyat atau bahkan mengorbankannya: “Kalau dulu Pancasila jadi alat monitor negara kepada rakyat, padahal rakyat juga sering merasa justru negara tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila.”

Ketika melayani wawancara khusus medcom.id, Yudi Latief banyak sekali memberi pandangan berbeda, misalnya “jika Pancasila itu way of life, maka dijalani. Jangan cuma dipidatokan”.

Dalam berita Konvensi Kemitraan Sila Ke-5 Keadilan Sosial Tahun 2017 yang tayang di situs https://setkab.go.id/ (15/11/17) Yudi Latief mengidentifikasi 5 jalur pembumian Pancasila.

Salah satunya harus menyelesaikan isu keadilan sosial. Men-delivery isu keadilan sosial harus dengan prasyarat penguatan komitmen kepedulian banyak pihak.

Misalnya otoritas finansial, otoritas fiskal dan moneter dari institusi negara (Kementerian Keuangan) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan institusi lainnya serta pihak pengusaha.

Yudi Latief serius, kalau kesenjangan sosial terlalu lebar iklim usaha pasti terganggu. Kepentingan mengatasi kesenjangan sosial bukan hanya ratapan orang-orang miskin tetapi harus menjadi kepedulian pengusaha besar.

Ketimbang meresahkan dan membuat kegaduhan, apalagi bertendensi sehalus apa pun memusuhi Islam, penting diserukan kepada YW dan BPIP, pilihlah berjihad mempancasilakan Indonesia. Perubahan struktural Indonesia berkeadilan sangat ditunggu.

Bisa sia-sia jika BPIP akan hanya sibuk menghabiskan anggaran besar untuk kegiatan-kegiatan mengandaikan penataran-penataran mengubah negeri menjadi “baldah thayyibah wa rabbun ghafur” atau yang dalam bahasa Jawa dikenal “toto tentram kerto rahardjo, gemah ripah loh djinawi”. Pancasilakanlah Indonesia, sekarang juga !!!!!

Penulis adalah Dosen FISIP UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2