Waspada
Waspada » BPIP DAN ISLAM Oleh Shohibul Anshor Siregar
Opini

BPIP DAN ISLAM Oleh Shohibul Anshor Siregar

YW dan BPIP rasanya perlu pergi memperluas wawasan atas fakta terbaru tentang bagaimana agama di permukaan bumi ini menjadi determinan penting dalam negara seperti di Amerika…

Meski telah diklarifikasi, namun pernyataan Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) Prof KH Yudian Wahyudi, Ph.D. (YW) masih terus menuai kontroversi. Ia mengatakan “Agama Musuh Terbesar Pancasila. BPIP, sesuai nama dan fungsinya, harus sadar sesadar-sadarnya disain besar kenegaraan Indonesia. Salah satu rujukannya dapat dilihat pada narasi besar Bung Karno (pidato 1 Juni 1945) saat memperkenalkan konsep badan perwakilan.

Ibaratnya badan perwakilan Rakyat 100 orang anggautanya, marilah kita bekerja, bekerja sekeras-kerasnya, agar supaya 60,70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari badan perwakilan rakyat itu, hukum Islam pula.

Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup didalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam.

Bung Karno amat apresiatif atas watak demokrasi yang tidak mungkin mengenderai nafsu berkuasa belaka tanpa nilai. Nilai itu berasal dari sumber tertinggi yang untuk negeri terjajah selama tiga setengah abad ini, sejarah telah memberi fakta nilai itu didominasi agama. Agama itu wahyu, perkataan Allah yang dibahasakan untuk fikiran untuk diadaptasi dalam perilaku dan pembentukan sistem sebagai pertanggungjawaban eksistensi kemanusiaan dengan kebertujuanan profetik yang suci.

Bung Karno sangat sadar resiko kehampaan tanpa agama yang di tengah kemajemukannya di berbagai belahan bumi bahkan mewarnai sejarah gelap, di Indonesia hal itu tidak boleh diulangi. Karena itu demokrasi yang digariskan oleh pemikiran filosofis Bung Karno tergambar deposito besar yang tak mungkin diubah karena takdir berbicara demikian. Bung Karno berkata:

Oleh karena itu, saya minta kepada saudara-saudara sekalian, baik yang bukan Islam, maupun terutama yang Islam, setujuilah prinsip nomor 3 ini, yaitu prinsip permusyawaratan, perwakilan.

Sangat ahistoris dan melawan takdir, YW menarasikan peyorasi-peyorasi meresahkan pemeluk agama, terutama Islam yang dunia begitu takjub atasnya. Kontinum idealitas dan ketinggian kualitas toleransi umat Islam Indonesia tidak boleh hancur berantakan di tangan YW. Mengapa YW menggalang ancaman dan mengobral agitasi?

Jika tiga setengah abad dijajah oleh bangsa asing, dan jika itu diaudit, pendertiaan paling besar pastilah pada diri umat Islam. Perjuangan untuk keluar dari penderitaan tak terperikan itu tak mengherankan sebagai salah satu jihad terbesar umat Islam dibanding yang lain. Ini terus berulang pada setiap ancaman terhadap keberadaan negara-bangsa Indonesia.

Apakah umat Islam terbiasa congkak dan tak terbuka untuk mempersilakan seluruh komponen bangsa majemuk ini untuk mengisi kemerdekaan? YW tidak boleh meniadakan seluruh data tentang toleransi dan kebesaran jiwa, yang tertulis maupun yang oleh untuk kepentingan buruk tertentu dihilangkan dari sejarah bangsa, ketika antara lain perdana menteri pertama Indonesia merdeka justru seorang dari double minoritas karena selain non-Muslim juga bukan Jawa. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia seorang double minoritas lainnya (Melanesia dan non-Islam), Johannes Leimena, adalah menteri terlama (21 tahun).

Perlu kejujuran dan jiwa besar. Hakekat kebangsaan dan kenegarawanan hilang, dan seyogyanya begitu penting diselesaikan YW dan BPIP yang dipimpinnya. Phobia khas Indonesia yang kini diperbesar-besar bersifat ganda dan tak pelak diametral, yakni phobia negara dan phobia Islam. Keduanya head to head.

Sekiranya benar dua phobia sedang bergulat di gelanggang, adakah jalan penalaran muhasabah jalur musyawarah-mufakat untuk meredakan pertentangan tak lagi dapat diandalkan? YW dan BPIP dapat membentang karpet merah atau hijau atau apa pun warnanya untuk kepentingan besar itu. Auditlah kerugian dan kesia-siaan energi bangsa saling mencurigai, saling tuduh, saling melabeli, saling fitnah dan saling memenjarakan. Intelektual yang tak pernah resah tentang masalah ini tentu karena sudah menumpuk masalah di dalam benaknya.

Sebegitu tinggi ancaman sosial ekonomi terutama keadilan yang hari demi hari justru malah semakin besar, ironisnya, Indonesia rela membuang energinya dalam arena memusuhi sesama. Ini bangsa aneh, yang rujukannya pasti didapat dari sejarah penjajahan panjang yang amat rasis dan meninggalkan pakem ketidak-adilan yang oleh kalangan tertentu dipaksakan seolah sebagai kondisi “sine qua non”. Itu tragis.

YW mestinya tak keliru memahami andil Islam dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara-bangsa. Ia dengan bekal keilmuan yang banyak disanjung halayak terutama pada gugus keilmuan pada kemeterian tempat berbaktinya selama ini, kesadaran dakwah dan kesadaran sebagai salah seorang pewaris Indonesia, mestinya dapat dengan cermat memberi pencerahan kepada yang keliru selama ini memandang agama, khususnya Islam, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. YW juga pasti memiliki kemampuan tinggi berdialektika untuk menghadapi orang-orang yang terlanjur mengidap penyakit aneh self-hating muslim. Begitu pun menghadapi dan menyelesaikan sesat pikir penyebab Islamphobia bekepanjangan.

YW dan BPIP rasanya juga perlu pergi memperluas wawasan atas fakta-fakta terbaru tentang bagaimana agama di permukaan bumi ini menjadi determinan penting dalam negara seperti di Amerika yang terus berteriak “my vote is my faith” atau “my faith is my vote” dalam kerangka Kristen, di Eropa, Australia dan bahkan ke China, untuk memeriksa kritis konstitusi negara-negara itu agar tahu bagaimana agama dominan begitu penting.

Kalau merasa alergi, tak usah pergi ke negara-negara Timur Tengah yang sebagiannya memang Negara Islam. Tetapi tidak boleh tidak, Vatikan perlu dikunjungi untuk secara dekat dan dari hati kehati berbicara akademis dengan Paus, tak hanya sebatas seremoni belaka. Begitu juga Filipina mayoritas Katolik itu, Thailand mayoritas Budha, dan negara-negara tetangga dekat selain ke negara tetangga lainnya eks jajahan Inggeris yang menyatakan Islam sebagai Negara resmi meski dengan komposisi penduduk muslim hanya sekitar 60-an %, yakni Malaysia.

YW dan BPIP mungkin sangat perlu pergi Kongres Amerika dan ke asosiasi-asosiasi keagamaan di sana yang sejak beberapa tahun lalu bahkan mampu melahirkan dokumen Anggaran Negara Tahunan tandingan dengan tema “Faithful Budget”. Mungkin pengalaman asosiasi kegamaan di Indonesia selama ini hanya sebatas berteriak agar untuk kalangannya, secara terbuka atau tertutup, terdapat kepastian kebertuhanan alokasi anggaran.

Itu dapat menghasilkan pemikiran menggugat diri sendiri tentang peran agama. Para tokoh agama jangan cuma kerap hanya diposisikan sebagai peredam konflik SARA yang akarnya kerap amat jauh dari jangkauan kapasitas dan pengalaman intelektual serta otoritas mereka yang terus dipojokkan di sudut tak diindahkan oleh sekularisasi dahsyat.

YW dan BPIP juga sangat perlu berdiskusi dengan banyak perguruan tinggi di Eropa dan Amerika yang sudah mengaudit kerugian besar setelah hampir 30 tahun mengabaikan kajian atas determinan agama dalam politik internal dan eksternal (international relation). Samuel P Huntington dengan teori Clash of Civilization di Indonesia umumnya diterima sebagai tesis menakut-nakuti diri karena peta konflik yang dirumuskan, khususnya antara Timur (Islam) dan Barat (Kristen) yang pernah terlibat 200 tahun Perang Salib.

YW dan BPIP harus sadar bahwa tesis Samuel P Huntington itu mestinya dianggap sebagai peta kondisi berdasar alam berfikir rasis khas Barat yang seharusnya mendorong untuk pencarian model dialog reduksionis hegemoni kulit putuh dengan Timur yang terus ingin dijajah, untuk world harmony. Bukan justru ingin membantu Barat yang salah sesalah-salahnya itu dalam sejarah dan supremasi kulit putihnya yang terus ingin dimenangkannya. Inilah kekeliruan besar ilmuan dan tokoh Indonesia selama ini yang sangat perlu dikoreksi.

YW tentulah sangat piawai membuat jelas bahwa umat Islam Indonesia bukan Alqaeda dan ISIS sembari memperjelas siapa dan untuk tujuan apa institusi kekacauan internasional yang menyudutkan Islam itu dibuat. Banyak sekali telaahan intelektual Barat dan Timur yang menunjukkan betapa toleran dan pengayomnya umat Islam Indonesia hingga tiada yang lebih baik dari negeri ini dalam hal bersikap dan memperlakukan minoritas.

YW tentulah sangat tahu, malah dengan sikap toleransi dan pengayomannya itulah umat Islam Indonesia akhirnya terpojok pada sudut maf’ulunbih (pelengkap penderita) dalam kehidupan politik, budaya dan ekonomi. Itu amat menyedihkan dan jika demokrasi dijadikan tameng untuk terus membenarkannya, maka pastilah segudang penyimpangan demokrasi harus dibongkar habis.

Kehebohan “Agama Musuh Terbesar Pancasila” yang bertumpu pada kontroversi YW merugikan. Juga kehebohan larangan cadar di kampusnya yang dalam sisi tertentu terkesan seakan mengumpankan mahasiswa sendiri dalam proyek gelap deradikalisasi. Juga kehebohan Disertasi Seks Di Luar Nikah yang diloloskannya. Begitu pun, Indonesia tetap masih memiliki harapan BPIP bekerja benar mem-Pancasila-kan Indonesia dengan atau tanpa YW.

Penulis adalah Dosen FISIP UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2