Waspada
Waspada » BOS dan Kesejahteraan Guru
Opini

BOS dan Kesejahteraan Guru

Sejak diumumkan adanya korban wabah korona awal Maret 2020, hampir seluruh masyarakat Indonesia mengalami kekhawatiran terhadap pandemi, termasuk para guru yang berkecimpung dalam dunia pendidikan.

Adanya kebijakan social and physical distancing serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menangkal wabah virus korona, praktis membuat proses belajar mengajar berubah, yang semula model konvensioal dengan tatap muka di kelas menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau belajar daring (online).

Kebijakan tersebut membuat perubahan sistem pengajaran langsung dari sekolah bagi para guru dan tenaga kependidikan, yaitu dengan bekerja dari rumah (work from home) serta belajar dari rumah (study from home) bagi para siswa dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta siaran melalui Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Tentu saja dengan keanekaragaman penguasaan ilmu pengetahun dan teknologi (iptek) serta kemampuan ekonomi, perbedaan kekuatan jaringan internet/ sinyal antar wilayah / daerah, menyebabkan PJJ belum dapat berjalan dengan maksimal.

Apalagi bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah terluar, terpencil dan terjauh dari wilayah Indonesia. Kendala sinyal internet dan kuota yang terbatas serta fasilitas smartphone/laptop yang tidak merata, menjadi tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan di tengah wabah Covid-19. Oleh karena itu, ada beberapa guru yang harus mendatangi langsung ke rumah siswanya, seperti yang dilakukan oleh Avan, guru SD Negeri Batuputih Laok 3 Sumenep yang mengajar di daerah terpencil pulau Madura (Kompas.com, 18/4/2020).

Belum lagi bagi guru sekolah swasta yang masih mengandalkan gaji dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa. Akibat kebijakan belajar dari rumah, siswa tidak datang ke sekolah dan tidak membayar uang SPP. Sebab masih banyak sekolah yang sistem pembayaran SPP-nya secara konvesional dengan membayar langsung ke bagian keuangan sekolah, belum menggunakan jasa perbankan.

Ditambah lagi dengan kemampuan ekonomi orang tua siswa yang mengalami kesulitan akibat dampak Covid-19. Maka makin beratlah “penderitaan” para guru dalam menjalankan proses pendidikan pada musim pandemi korona seperti sekarang ini, yang entah sampai kapan akan berakhir.

Karena itulah, ketika ada kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, tentang fleksibilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), menjadi sepercik harapan baru yang dapat meningkatkan imunitas tubuh para guru dalam perang melawan korona. Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2020, menjelaskan bahwa karena situasi kedaruratan Covid-19, Mendikbud meningkatkan fleksibilitas penggunaan BOS dan BOP PAUD dan Kesetaraan.

Kepala Sekolah memiliki otonomi dalam mengelola dana BOS dan BOP untuk penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Disamping itu, penggunaan BOS untuk honor guru tidak lagi dibatasi maksimal 50%, namun bisa lebih. Syaratnya adalah guru bukan Aparatur Sipil Negara (ASN) tapi guru honorer yang sifatnya dibuat lebih fleksibel, tidak lagi dibatasi untuk guru yang memiliki Nomer Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Namun, guru tersebut harus sudah terdaftar di Data Pokok Kependidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019, belum mendapat tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan Kesetaraan, sekarang juga bisa digunakan untuk honor guru/pendidik dan transport guru. Persentase penggunaan BOP PAUD dan Kesetaraan tidak dibatasi, dan bisa digunakan secara fleksibel oleh kepala sekolah. Alokasi penggunaan dana BOS atau BOP juga fleksibel sesuai kebutuhan sekolah/satuan pendidikan yang berbeda-beda pada setiap jenjang pendidikan dan daerah masing-masing sekolah.

Dana BOS juga dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran dari rumah, seperti penunjang pembelajaran di rumah untuk penguatan sinyal internet, pembelian paket data, pembelian pulsa untuk guru dan siswa atau biaya aplikasi pendidikan, maupun untuk penunjang kebersihan di masa Covid-19, seperti untuk belanja disinfektan, cairan pembersih tangan dan masker.

Namun sifatnya tidak wajib, apalagi di sekolah tidak ada guru dan siswa yang hadir. Karenanya, kepala sekolah harus mencermati dan menentukan skala prioritas penggunaan dana BOS dengan arif dan bijaksana.
“Kami sudah memberikan arahan fleksibilitas kepada kepala sekolah, tetapi masih ada sejumlah kepala sekolah tidak percaya diri menerapkan. Makanya, kami cantumkan di peraturan yang artinya secara eksplisit diperbolehkan,” tegas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, dalam telekonferensi daring, Rabu (15/4) lalu di Jakarta.

Dengan demikian, melalui Permendikbud yang baru tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan fleksibilitas dan otonomi kepada para kepala sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, dan tentu saja dengan persetujuan Komite Sekolah. Penyesuaian kebijakan ini dikeluarkan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai upaya mencegah penyebaran wabah Coronavirus Disease (Covid-19).

Sehingga, melalui kebijakan tersebut, proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama terjadinya wabah pandemi corona ini tetap dapat berjalan dengan baik dengan tingkat kesejahteraan guru yang relatif terjamin. Sebab, tugas konstituisonal mencerdaskan kehidupan bangsa harus terus menerus dilakukan, dalam situasi dan kondisi apapun negara ini. Sehingga menjamin terlaksananya di negeri tercinta.

*Penulis adalah Pranata Humas Ahli Madya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2