Bendera Putih

Bendera Putih

  • Bagikan

Pengibar bendera putih itu, memang hanya menyebut arogansi petugas PPKM sebagai pokok sorotan. Tetapi percayalah, itu hanya sisi paling mudah dimengerti oleh khalayak untuk mengatakan bahwa secara keseluruhan pemerintah telah gagal menangani pandemi Covid-19

Ketimbang saling menyalahkan di antara sektor yang mendapat pelimpahan tugas, lebih baik segera memperbaiki sistem. Sektor mana pun yang bermasalah, itu pasti mengindikasikan ketidakberesan sistem.

Untuk memperbaiki keadaan disarankan agar, pemerintah segera mengoreksi politik anggaran. Seyogyanya pemerintah memilih penyeimbangan motif save human first dengan motif economic recovery. Sehingga kebijakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan imperatif konstitusi. Dipastikan masyarakat dapat lebih banyak terselamatkan dengan cara ini.

Ekonom senior Indonesia Faisal Basri dalam paparannya berjudul “Evaluasi Penanganan Pandemi Covid-19” (18 Juli 2021) menunjukkan fakta penyimpangan yang serius. Antara lain ia mengatakan bahwa yang diundangkan (Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No 2 Tahun 2020) bukan payung hukum darurat untuk memerangi Covid-19.

Payung hukum itu adalah legitimasi tindakan darurat menghadapi dampak Covid-19 terhadap perekonomian, khususnya untuk mengamankan APBN dan sektor keuangan, bukan untuk prioritas penyelamatan manusia.

Kesalahan ini telah terjadi sejak awal yang membuat pandemi berlama-lama dan semakin buruk karena Indonesia menuhankan ekonomi dan memberhalakan investasi. Menunjuk struktur Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diketuai Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Faisal Basri mengatakan Ketua Pelaksana KPCPEN pun dari kalangan ekonomi, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir.

Sekretaris komite dijabat Raden Pardede dari Kadin Indonesia dan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. Saat ini PPKM Darurat dikoordinatori Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Jadi suara kesehatan tidak terdengar. Apalagi Luhut sudah ngomong, semua diam. Hanya mau mendengarkan masukan yang dia mau, tegas Faisal Basri.

Orang yang mengerti politik anggaran juga dapat menunjukkan kepemihakan pemerintah terhadap korporasi dengan kadar keengganan mendemokratisasi sistem-sistem sumber, terutama ekonomi dan lapangan pekerjaan.

Rakyat tahu perumusan kebijakan menangani pandemi adalah pertarungan di antara berbagai nilai, ideologi dan kepentingan pragmatis. Jangan sampai kemaslahatan masyarakat dikorbankan oleh, misalnya, transaksi gelap di antara oligarki, komprador dan modal asing.

Pengangguran di Indonesia menurut data BPS (Februari 2021) mencapai 8,75 juta jiwa. Investasi yang diharapkan berduyun-duyun pasca penerapan UU Ciptakerja yang beroleh penolakan keras itu telah menjadi isapan jempol.

Sekiranya pemerintah merombak target pembangunannya dengan antara lain meniadakan pengangguran disertai kebijakan yang benar-benar populis, tidak sekadar bantuan-bantuan yang tidak produktif dan lagi pula rawan dikorupsi, keadaan pasti dapat lebih baik.

Jika pemerintah mengaloksikan APBN untuk pengadaan lapangan pekerjaan dengan upah Rp2 juta per bulan, pemerintah hanya perlu mengalokasikan Rp210 triliun dalam setahun. Datalah semua penganggur ini (penganggur lama dan penganggur pendatang baru karena penduduk yang sudah memasuki usia kerja namun tanpa pekerjaan) di seluruh daerah untuk direkrut pada sektor ciptaan pemerintah seperti infrastruktur, pertanian, perikanan dan lain-lain yang berorientasi menghasilkan konsumsi dalam negeri.

Berdasarkan data itu transferlah dana ke semua daerah. Tidak perlu mengheboh-hebohkan urusan ini dengan melibatkan TNI dan POLRI. Juga tidak perlu memodifikasi peran dan fungsi penegak hukum menjadi seolah bagian dari eksekutif pelaksana program dengan asumsi bahwa dengan cara itu iklim korupsi akan tiba pada keadaan zero toleran.

Itu omong kosong. Karena lembaga penegak hukum itu akan ditipu oleh oknumnya untuk menopang keberlangsungan lawful corruption (korupsi yang berbasis hukum dan pelegalannya).

Dari mana uangnya? Ciptakan saja dengan benar-benar memperhitungkan aspek produktivitas, toh mandat sudah diberi rakyat untuk itu. Jangan terlalu risau dengan dampak inflasi yang terus selalu dimitoskan.

Jika berpikir progresif, bahkan melanjutkan pembangunan ibukota baru yang dipandang akan menjadi legacy Presiden Joko Widodo itu bisa dilanjutkan dengan uang yang diciptakan sesuai kebutuhan untuk itu meski di tengah krisis begini.

Tidak bermaksud melebih-lebihkan dan tidak untuk menyindir Joko Widodo, kota-kota sebesar yang diangankannya menjadi ibukota baru itu pun bisa dibangun secara bersamaan di Sumatera, di Bali, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Papua dan di Sulawesi, tanpa utang dan tanpa keterlibatan seorang asing pun baik sebagai penggali parit mau pun konsultan atau expert dalam teknologi apapun.

Indonesia mampu untuk itu, karena sumberdayanya bisa dijamin perguruan tinggi besar yang selama ini sesumbar meninggikan diri sebagai bagian dari world calss university.

Hanya kompradorlah yang mendramatisasi agar jasa dan modal asing terus menjadi kerajaan baru menentang konstitusi ketika mereka mengatakan “kita tidak memiliki modal, ahli dan teknologi”. Mulailah menganggapnya usang dan bakan penjahat yang berniat buruk.

Perguruan tinggi pun tak semestinya berdiri pada posisi stagnan mengukir puja dan puji kepada kekuasaan. Sejak awal mereka dibentuk untuk membela Indonesia yang merdeka dengan mengucurkan darah. Berhentilah terus memperindah penampakan kosong pada posisi memalukan itu.

Kedua, komunikasi pemerintah. Masyarakat menilai pemerintah kerap membingunkan karena apa yang diucapkan tak jarang sangat berbeda dengan apa yang dikerjakan. Rumah ibadah diperintahkan untu ditutup agar interaksi manusia minim untuk memastikan penekanan penularan virus. Tetapi pada saat yang sama masakapai penerbangan terus beroperasi dan dalam setiap penerbangan itu ratusan orang duduk berdampingan dalam jarak amat rapat.

Kondisi ekonomi dalam negeri merosot tajam dan gulungtikarnya banyak dunia usaha. Pada saat yang sama tenaga kerja asing berdatangan menghantam konsistensi menangkal virus dan mutu empati terhadap nasib bangsa.

Sebagai akibat dari pertarungan nilai, ideologi dan kepentingan dalam setiap perumusan kebijakan, pemerintah kerap lebih mengutamakan pengabaian peran dan keniscayaan pelibatan dua pihak, yakni orang beriman dan orang pintar.

Pemerintah jarang menunjukkan kesadaran atas bahaya akumulasi social unrest yang dapat menjurus kepada social disobedience. Rakyatlah sumber legitimasi politik, dan akumulasi kekecewaannya dapat menjadi ancaman.

Ada etapi tidak lagi dapaat dihadapi dengan menggunakan hukum sebagai alat pembungkam (lawfare) yang identik dengan cara kolonial yang bercokol 3,5 abad di sini dulu. Sangat berbahaya, dan pengalaman Indonesia berulangkali menunjukkan akibat buruk dari penyepelean faktor kekecewaan masyarakat. Memobilisasi kekutan kombatan juga adalah prinsip usang yang akan menjadi tertawaan di dunia internasional. Jangan ulangi lagi itu.

Ketiga, organisasi penanganan pandemi Covid-19 yang menyepelekan kekayaan kelembagaan masyarakat. Indonesia sangat kaya dengan kelembagaan masyarakat ini. Di antara kelembagaan itu ada yang lebih tua usianya dari Negara Republik Indonesia seperti Muhammadiyah yang berdiri tahun 1912 dan NU yang berdiri tahun 1926.

Menyepelekan mereka dalam bentuk tak menganggapnya sebagai piranti penting untuk pelibatan adalah kesalahan besar. Organisasi pemerintah tak hanya terbatas dalam hal integritas. Tetapi juga jejaring efektif dan kapasitas yang terbatas dalam berbagai hal. Karena itu pemerintah harus menyadari kelemahnnya dan bersedia berbagi beban dengan para stakeholder negeri ini.

Dalam penyepelean kekayaan kelembagaan sosial itu pemerintah dengan sangat mengherankan penanganan pandemi Covid-19 dikategorikan sebagai darurat militer.

Kontroversi yang dipicu oleh keterangan Muhadjir Efendi ini menimbulkan tanda tanya besar, padahal ia terus berharap kesediaan berkorban masyarakat untuk bersolidaritas membantu sesama (orang kaya membantu orang miskin) karena katanya pemerintah sendirian tak sanggup (lagi) memenuhi tanggungjawabnya menyediakan kebutuhan bantuan sosial yang terus bertambah besar.

Organisasi penanganan pandemi Covid-19 yang bersifat nasional itu juga kerap tidak konsisten. Saat suatu daerah misalnya menunjukkan kurva terinfeksi yang menurun, pujian selalu ingin didominasi pusat. Sedangkan jika prahara terjadi, daerah terus disudutkan.

Padahal daerah sangat terbatas kemampuannya. Tidak memiliki anggaran yang cukup terutama pemasukannya tergerus dan kewenangan untuk menetapkan PPKM saja harus disetujui oleh Pusat.

Pengibaran bendera putih sebagai bentuk protes adalah jenis ekspresi politik yang masih terbilang sangat sopan dan sangat santun. Tetapi itu bisa bergerak lebih jauh. Mobilisasi pengibaran bendera putih untuk menunjukkan perasaan kekecewaan terhadap petugas PPKM (di Medan misalnya) adalah sebuah ekpresi yang mewakili perasaan yang sama dari banyak orang di seluruh Indonesia.

Mereka, pengibar bendera putih itu, memang hanya menyebut arogansi petugas PPKM sebagai pokok sorotan. Tetapi percayalah, itu hanya sisi paling mudah dimengerti oleh khalayak untuk mengatakan bahwa secara keseluruhan pemerintah telah gagal menangani pandemi Covid-19.

Maka sebaiknya berlapangdadalah menerima kritik dari masyarakat atas penanganan pandemi Covid-19. Ramah sajalah kepada mereka, dan bersahabat. Kepada para ahli dan kolumnis yang berusaha memberi nasihat.    WASPADA

Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS).

  • Bagikan