Waspada
Waspada » Benarkah Kedokteran Itu Politik?
Headlines Opini

Benarkah Kedokteran Itu Politik?

Oleh Dr Warjio

 

Kedokteran itu politik. Di semua negara, perlindungan penduduk dari risiko kesehatan, terutama di masa pandemi Covid-19 ini adalah misi tradisional dan utama kesehatan masyarakat

 

Di hadapan ratusan mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU), di Medan di tahun 1997, dalam suasana pagi pukul.07.30, Asisten Dosen muda itu dengan semangat memberi materi Mata Kuliah Umum, Pendidikan Sejarah Perjungan Bangsa (PSPB). Suaranya yang besar dan menggelegar mengimbangi ratusan jumlah mahasiswa yang memenuhi ruangan kelas besar itu terasa menggema karena ia juga menggunakan microphone.

Mahasiswa seakan tidak mau bergerak dan tekun mendengarkan paparan materi yang disampaikan Asisten Dosen muda itu yang bergerak lincah di depan mereka. Tiba-tiba, saat dalam titik puncak mengajar, seorang mahasiswa tinggi semampai, cantik berkulit bersih menghampiri. Asisten Dosen tersebut pun seketika menghentikan paparannya: Dalam hatinya berkata: Mengapa mahasiswa cantik ini secara tiba-tiba menghampirinya? Berani sekali dia.

Dengan tenang dan menjaga wibawanya di hadapan ratusan mahasiswa lain, Asisten Dosen pun bertanya pada mahasiswi: “Ya, ada Apa?’ Dengan tenang juga mahasiswi itu—dengan sedikit merapatkan badannya kepada Asisten Dosen menjawab: ”Pak, mohon suara Bapak jangan terlalu keras. Suara Bapak sudah cukup besar untuk menyampaikan materi kuliah. Jika tidak menggunakan mikropohone pun kami sudah sangat jelas mendengar suara Bapak”.

Sambil tetap menjaga wibawanya, Asisten Dosen menjawab:” Oya,..sudah sangat jelas rupanya ya suara saya. Baik kalau begitu, saya meneruskan materi saya ini dengan tanpa microphone. Kamu silahkan duduk”. Kelas itu pun kembali berjalan, dengan suara Asisten Dosen tanpa microphone.

Benarkah Kesehatan Itu Politik?
Siapa sangka bahwa Asisten Dosen muda tersebut—yang waktu itu masih berstatus sebagai mahasiswa tingkat akhir akan benar-benar menjadi seorang dosen. Dosen Ilmu Politik pula di Universitas Sumatera Utara (USU).

Dan siapa sangka bahwa puluhan tahun kemudian, dosen ilmu politik itu harus memikirkan (juga) apa kaitan itu ilmu politik dengan kesehatan. Itulah saya. Warjio. Terus terang saya, tidak pernah berpikir bahwa saya akan terlibat juga untuk memahami bahwa kedokteran itu berkaitan dengan politik.

Ketika saya dulu mengajar PSPB di fakultas kedokteran sebagaimana saya sebutkan di atas, tidak pernah terbersit sedikitpun akan memahami kedokteran dalam kaitannya dengan politik. Tapi ketika pandemi Covid-19 ini hadir bersama kita—di berbagai belahan dunia serta menuntut tindakan pemerintah yang lebih luas untuk menanganinya, saya tertarik untuk memahaminya.

Pun demikian juga dampak atas tindakan pemerintah tersebut terhadap masyarakat serta pengaruh tindakan global dalam penanganan Covid-19 mulai dari asal-usul Covid-19 sampai penyediaan vaksin membuat saya semakin tertarik untuk memahaminya. Sehingga muncul pertanyaan saya: benarkah kedokteran itu politik?

Saya coba memahami persoalan itu. Mencari literatur terkait dan mencoba memahaminya dalam kedua bidang ilmu yang sekilas saling dianggap bertentangan. Akhirnya, saya menemukan kesimpulan—walaupun harus terus dipelajari bahwa kedokteran adalah ilmu sosial, dan politik tidak lain adalah kedokteran dalam skala besar.

Kedokteran, sebagai ilmu sosial, sebagai ilmu tentang manusia, memiliki kewajiban untuk menunjukkan masalah dan untuk mencoba solusi teoretis mereka: politisi, antropolog praktis, harus menemukan cara untuk solusi mereka yang sebenarnya. Setidaknya itu disampaikan oleh Rudolf Virchow (1821-1902).

Dalam pernyataan yang terkenal ini, dokter Jerman abad ke-19 Rudolf Virchow (1821-1902) merangkum keyakinannya pada ketidakterpisahan total obat dari politik. Virchow menganggap kedokteran tidak hanya sebagai studi penyakit manusia tetapi juga sebagai metafora umum untuk memahami masyarakat. Apa yang oleh kebanyakan orang dianggap sebagai obat—pengobatan penyakit dan pengentasan penderitaan—sebenarnya adalah mikrokosmos kedokteran dalam arti besar, yang menjadikan masyarakat sebagai pasiennya.

Sama seperti obat dalam arti sehari-hari memberikan stetoskop dan pisau bedah yang digunakan untuk menjelaskan dan memperbaiki penyakit individu, sehingga kedokteran dalam pengertian Virchow dapat mengandalkan penyelidikan yang teliti dan intervensi yang menentukan untuk menyembuhkan penyakit sosial.

Seperti halnya kedokteran juga merangkul kepedulian moral terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan individu yang menderita, demikian pula Kedokteran mendikte bahwa sistem politik memiliki kewajiban etis untuk meningkatkan kesehatan dan kondisi materi orang-orang yang kurang beruntung di masyarakat.

Politisi dan dokter, jika bukan orang yang sama, setidaknya memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam menerapkan salep politik pada luka masyarakat (Ian F McNeely, 2014:5) .
Rudolf Virchow hidup selama masa pembentukan, baik dalam kehidupan politik bangsanya maupun dalam pengembangan kedokteran Jerman.

Dia menyaksikan berdirinya Kekaisaran Jerman, dan kebangkitan Prusia Bismarck menjadi kekuatan utama Eropa Kontinental, serta teori bakteriologis penyakit Robert Koch, yang memungkinkan untuk menemukan basil untuk tuberkulosis dan kolera. Virchow sendiri memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kedokteran dan politik.

Reputasinya bertumpu, pertama dan terutama, pada pencapaian seminalisnya dalam ilmu kedokteran. Siswa kedokteran masih menghafal Triad Virchow untuk membantu mereka mendiagnosis gumpalan darah, dan konsumen daging babi dapat berterima kasih kepadanya karena telah menemukan basil untuk trichinosis.

Sejauh ini karyanya yang paling penting adalah di bidang patologi, disiplin yang ia revolusi. Buku teks kanonik Virchow, Cellular Pathology, berpendapat bahwa sel hanya muncul dari sel lain, bukan dari generasi spontan. dan bahwa studi penyakit harus fokus pada kelainan sel.

Pendapatnya bahwa sel adalah unit dasar kehidupan baru-baru ini ditantang oleh munculnya gen.
Ilmu politik biasanya dikaitkan dengan: “studi tentang negara, pemerintah dan politik,” atau dengan analisis hubungan kekuasaan dan hubungan antara penguasa dan mereka yang tunduk pada kekuasaan mereka (sifat kekuasaan, fondasinya, bagaimana itu digunakan, tujuannya dan efeknya).

Dengan kata lain, ilmu politik menyelidiki: (1) politik-aksi politik formal dan informal, termasuk partai politik, kelompok kepentingan dan gerakan sosial; (2) kebijakan-kebijakan publik yang merupakan terjemahan dari pilihan kolektif dan struktur alokasi sumber daya; serta, (3) kebijakan: lembaga politik formal dan sistem politik. Ini mencakup domain penelitian yang berbeda seperti sistem politik komparatif, administrasi publik, hubungan internasional, dan analisis kebijakan

Sebagaimana telah disinggung di atas, kesehatan masyarakat dapat didefinisikan sebagai lintas-jalan disiplin ilmu di mana kedokteran, epidemiologi, dan keperawatan bertemu dan terbuka untuk ilmu-ilmu sosial seperti psikologi, antropologi, dan sosiologi.

Ini juga merupakan kegiatan profesional dan institusional yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan populasi berkat intervensi di berbagai bidang seperti penyakit menular, kesehatan lingkungan atau promosi gaya hidup sehat.

Ini adalah bidang yang bergantung pada berbagai lembaga pengetahuan untuk tindakan publik; Intervensinya dapat mengambil banyak bentuk seperti layanan langsung kepada individu atau masyarakat, pengawasan penyakit, atau pengembangan kebijakan publik yang mempromosikan kesehatan.Meskipun terdapat pengakuan awal terhadap dimensi politik kesehatan dan pengaruh lingkungan sosial dan politik kesehatan.

Studi terperinci tentang interaksi antara kesehatan dan politik sering diabaikan. masalah khusus tentang ilmu politik dalam kesehatan masyarakat, berpendapat bahwa penggunaan teori kelas menengah yang ketat dapat menginformasikan analisis kami tentang masalah kesehatan masyarakat dan menghindari risiko politisasi, abstraksi yang berlebihan, atau konkret yang berlebihan.

Ini merangkum konsep-konsep ilmu politik utama yang dibahas dalam makalah: komunitas epistemik, kelompok kepentingan, koalisi advokasi, partai politik, lembaga, legalisme, wacana dan ekonomi politik tenaga kerja. (Greer, Scott L Bekker, Marleen P M, Azzopardi-Muscat, Natasha, McKee, Martin, 2018).

Penutup
Kita telah mendapatkan jawaban dari persoalan yang saya sampaikan bahwa kedokteran itu politik. Di semua negara, perlindungan penduduk dari risiko kesehatan, terutama di masa pandemi Covid-19 ini adalah misi tradisional dan utama kesehatan masyarakat. Promosi kesehatan telah berkembang baru-baru ini, ke berbagai tingkatan dan bentuk.

Ini memiliki hubungan dekat dengan ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu politik. Ini terutama terjadi sejak penerbitan Piagam Ottawa pada tahun 1986 yang mengadvokasi untuk adopsi kebijakan publik yang mempromosikan kesehatan dan baru-baru ini, dengan munculnya pendekatan kebijakan “kesehatan dalam semua”.

Namun, ada perbedaan antara pendekatan ilmu politik dengan kebijakan publik dan harapan yang sering dimiliki kesehatan publik tentang politik dan kebijakan. Ekspektasi yang berbeda ini sering menjadi hambatan untuk kolaborasi antara ilmuwan politik dan pakar kesehatan masyarakat.

Memahami persoalan tersebut—walaupun harus terus memahami keterkaitan Kedokteran dan Ilmu Politik, kedua bidang ini harus terus dipertemukan. Para ahli dibidang ini harus sering bertemu dan bahkan berkolaborasi untuk pengembangan ilmu baik dalam penelitian bersama atau bertindak bersama menanggulangi masalah kesehatan dan bukan arogansi masing-masing bidang.  WASPADA

Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fisip USU.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2