Waspada
Waspada » Belajar Tatap Muka
Headlines Opini

Belajar Tatap Muka

Oleh Andryan, SH., MH

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa yakni ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan

Lebih kurang satu tahun pandemi Covid-19 menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat dunia. Berbagai perilaku yang tidak biasa seakan menjadi perilaku biasa dalam menjalankan rutinitas kehidupan manusia.

Salah satu perilaku yang tidak terbiasa kita lalui di tengah Covid-19, yakni proses pembelajaran jarah jauh atau melalui proses belajar daring. Sebagai negara yang berdaulat, pendidikan menjadi salah satu haluan negara. Sebagaimana yang termaktub dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945,

“…mencerdaskan kehidupan bangsa…”. Negara memiliki komitmen penuh dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sarana dan pra sarana pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Maka, dengan proses pembelajaran daring selama Covid-19, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk mengembalikan proses pembelajaran tatap muka.

Kita Ketahui, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama (Menag), Menteri Kesehatan (Menkes), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SKB tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan penguatan peran pemerintah daerah/kantor wilayah (Kanwil)/Kantor Kementerian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang paling mengetahui dan memahami kondisi, kebutuhan, dan kapasitas daerahnya.

Pemberian kewenangan penuh dalam menentukan izin pembelajaran tatap muka tersebut berlaku mulai semester genap tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021, di bulan Januari 2021.

Faktor-faktor yang perlu menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pembelajaran tatap muka antara lain tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa. Selanjutnya, akses terhadap sumber belajar/kemudahan belajar dari rumah, dan kondisi psikososial peserta didik.

Pertimbangan berikutnya adalah kebutuhan fasilitas layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumah, ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan, tempat tinggal warga satuan pendidikan, mobilitas warga antar kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa, serta kondisi geografis daerah.

Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi daftar periksa yakni ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet bersih dan layak, sarana cuci tangah pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer, dan disinfektan. Selanjutnya, mampu mengakses fasilitas pelayanan Kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, memiliki alat pengukur suhu badan (thermogun).

Bagaimanapun belajar tatap muka adalah proses pembelajaran secara efektif dan menjadikan peserta didik kembali ke dalam lingkungan belajar, berdiskusi antara sesama teman lainnya. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuka akses dalam proses pembelajaran tatap muka, tetapi pemerintah daerah juga bertanggungjawab terhadap masyarakatnya dalam mencapai pendidikan yang baik dan layak. Waspada

Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum UMSU.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2