Waspada
Waspada » Antara Dimpu dan Dempu
Opini

Antara Dimpu dan Dempu

Pagi ini ada sebuah dialog yang menjadi renungan berat bagi saya. Enteng kelihatannya, namun seru masalahnya.

Anak: Assalamu ‘Alaikum. Ayah di mana ?

Saya: Wa’alikumussalam. Ayah di Padangsidimpuan.

Anak: Ngapain ayah di Padangsidempuan ? Kok gak ngajak awak ?

Saya: Padangsidimpuan, bukan Padangsidempuan. Bedakan kata “Dimpu” dengan “Dempu”. Ini Dimpu. Bukan Dempu.

Nama kota yang termasuk dalam kawasan kaki Gunung Lubuk Raya ini berasal dari “Padang na dimpu” (padang=hamparan luas, na=di, yang, dan dimpu=tinggi) yang secara keseluruhan berarti “hamparan rumput luas yang berada di tempat yang tinggi atau sebuah dataran di ketinggian.”

Pada zaman penjajahan Belanda kota yang juga dijuluki kota salak ini pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan untuk daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda pun masih dapat dijumpai berupa kantor pos, kaantor polisi, dan lain-lain, di pusat kota.

Kota ini pernah menjadi Kota Administratif sesuai sistem pemerintahan pada masanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982.

Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001, ditetapkan sebagai Daerah Otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, Kecamatan Padang Sidimpuan Batunadua, Kecamatan Padang Sidimpuan Hutaimbaru, dan Kecamatan Padang Sidimpuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam peta Gouvernemant van Sumatra Westkust yang dibuat untuk kepentingan Kolonial verslog in Netherland Indische, dimpu memang ditulis dempu. Jadi, kesalahan itu sudah lama berlangsung. Tetapi tetap tak perlu gentar kepada Belanda dan yang mengikutinya.

Sedangkan nama provinsi ini pun dulu ditulisnya SUMATRA (tanpa huruf E) dan sudah dirubah menjadi SUMATERA. Mengikuti kesalahan kolonial Belanda, dalam dokumen perundang-undanga zaman merdeka dan seterusnya Dimpu itu tetap tidak digunakan,melaikan Dempu.

Rasanya harus ada upaya pelurusan dari Pemko Padangsidimpuan didukung oleh lembaga akademis seperti IAIN Padangsidimpuan, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Para wakil rakyat Dapil Sumut II di Senayan, dan mereka yang terpilih sebagai Anggota DPD.

Para pemimpin civil society terutama kalangan muda seperti KNPI, Pemuda Pancasila, Pemuda Muhammadiyah dan lain-lain dapat lebih menonjol dalam prakarsa.

Moral gerakan akan sangat terdukung karena fakta di lapangan merek dagang dan papan nama organisasi tetap saja menggunakan Padangsidimpuan.

Akan halnya perubahan dari penulisan lama Padang Sidimpuan menjadi Padangsidimpuan, itu lain lagi urusannya. *** Penulis dosen FISIP UMSU. Koordinator Umum Pengembangan Basis Sosial Inisiatif & Swadaya (‘nBASIS). ***

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2