Waspada
Waspada » Aktor Islamofobia
Opini

Aktor Islamofobia

Oleh Dr Warjio

 

Negara, partai politik, institusi pemerintah dan non pemerintah, media dan juga malah pemikir. Dengan dukungan keuangan kuat mereka mampu melakukan berbagai upaya mengampanyekan Islamofobia

Turun dari pesawat menuju imigrasi di Perth Airport, Australia, Juli tahun 2012 saya agak khawatir. Selama lebih 6 jam perjalanan dari Indonesia sebenarnya masih membuat saya mengantuk. Sedikit tergesah kami menuju bagian imigrasi. Belum begitu ramai memang.

Walau hanya membawa satu koper tetapi cukup khawatir mengenai pemeriksaan (check point): apakah saya dan akan masuk mudah tanpa diperiksa ketat. Sebab setahu saya Australia cukup ketat menerima warga asing terutama yang baru pertama sekali datang seperti kami. Benar saja, saat diperiksa imigrasi, saya diintrograsi berbagai pertanyaan: mulai dari tujuan ke Australia sampai mengapa saya menggunakan lobe.

Saya jelaskan tujuan saya memenuhi undangan sebagai pembicara di Western Australia university, Perth. Sedangkan lobe adalah bagian dari identitas saya sebagai seorang Muslim. Dengan penuh curiga petugas memeriksa saya dan meminta dokumen serta membongkar koper.

Sebenarnya saya risih. Sebab seluruh dokumen perjalanan saya lengkap; termasuk surat undangan sebagai pembicara. Sebulan saya mempersiapkannya; dari mulai mengurus visa sampai kontak secara terus menerus dengan pihak panitia seminar. Juga beberapa larangan yang tidak diperbolehkan dan diperboleh; baik makanan/minuman atau hal lain.

Betapapun saya ”lolos” dari pengintaian imigrasi, cara mereka beroperasi dalam birokrasi negara, bersama dengan praktik rutin polisi dan pegawai negeri lainnya—membuat ribuan orang kini dianggap sebagai sasaran sah dicurigai, diawasi dan pengumpulan informasi intelijen.

Pengalaman ini juga memberikan pemahaman bahwa negara lewat lembaga negara, sangat berperan memahami identitas Islam seseorang. Dan ini bentuk dari Islamofobia. Para ahli sepakat Islamofobia pada dasarnya adalah bentuk rasisme institusional. Ini bukan hanya perkataan yang mendorong kebencian, atau bahkan kejahatan kebencian.

Aktor Islamofobia
Untuk memudahkan penjelasan, saya menggunakan konsep Aktor Politik Bryan McNair (2011). Menurut Brian McNair (2011:5-8), kategori aktor politik ini termasuk, yang paling jelas, yang sudah mapan partai politik: kumpulan individu yang kurang lebih berpikiran sama, siapa bersatu dalam struktur organisasi dan ideologis yang disepakati untuk mengejar tujuan bersama.

Dari persfektif McNair di atas, aktor politik terdiri dari beberapa jenis dan memiliki kaitan ataupun jejaring (networking) baik dalam konteks kepentingan politik, ekonomi maupun birokrasi dan sosial. Demikian juga aktor politik dalam Islamofobia sangat beragam dan memiliki jejaring di antara mereka.

Negara, partai politik, institusi pemerintah dan non pemerintah, media dan juga malah pemikir. Dengan dukungan keuangan kuat mereka mampu melakukan berbagai upaya mengampanyekan Islamofobia. Di Eropa (dan di AS), organisasi anti-Muslim berorientasi budaya, seperti asosiasi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan, dan lembaga penelitian keduanya sangat aktif dalam konteks lokal, di mana mereka beroperasi setiap hari, dan memiliki jangkauan global.

Organisasi ini, kurang lebih terstruktur dan stabil, terlibat berbagai kegiatan yang ditujukan mendelegitimasi dan mencemarkan imigrasi Muslim. Seperti menyebarkan gagasan palsu dan teori konspirasi di ruang virtual dan fisik, memberikan tekanan politik persetujuan tindakan.

Membatasi hak-hak Muslim dan pencabutan langkah-langkah yang secara publik mengakui Islam di ruang publik, melaporkan perilaku dan peristiwa yang dianggap tidak konvensional kepada otoritas lokal, berpartisipasi dalam demonstrasi menentang perayaan Muslim (Īd al-aḍḥā, Ramaḍān, ʿĪd al-Fitr) dan kehadiran Islam di ruang publik (keberadaan masjid dan situs pemakaman Muslim dan ajaran Islam dan bahasa Arab di sekolah).

Meskipun mode tindakan dan organisasi bervariasi tergantung konteksnya, setidaknya tiga elemen umum dapat diidentifikasi. Pertama, organisasi ini memainkan peran kunci baik dalam menciptakan rumor yang menimbulkan kepanikan moral dan histeria Islam maupun dalam mempengaruhi ketentuan politik dan keputusan pengadilan.

Kedua, mereka saling berhubungan, berpartisipasi dalam jaringan dan federasi nasional dan internasional. Misalnya, organisasi Jerman Pax Europa bekerjasama dengan partai Belgia Vlaams Belang, organisasi Denmark Siad (Stop Islamiseringen Af Danmark), kelompok Inggris No Sharia Here dengan pemimpin jaringan anti-Muslim AS dan berpartisipasi dalam blog Politically Incorrect.

Pada 2015, G. Wilders, pemimpin Partai Kebebasan Belanda (PVV), menyampaikan pidato pembukaan kontes kartun tentang nabi Muhammad yang diselenggarakan Stop Islamization of America di Texas (Shooman, 2016:140). Beberapa dari sekitar 70 organisasi anti-Muslim di AS, beberapa di antaranya aktif di bidang hak asasi manusia, mengerjakan proyek bersama dan berbagi beberapa staf dan pemimpin.

Ketiga, organisasi ini memiliki hubungan sangat baik dengan jurnalis dan media massa, politisi dan sektor partai, pejabat negara, pengusaha dan pebisnis, akademisi dan cendekiawan. Dari 2008 hingga 2011, misalnya, jaringan AS mengumpulkan $120 juta sumbangan pribadi pebisnis, selebriti, surat kabar, dan yayasan (Kaminski, 2014; Saylor, 2014).

Organisasi yang terhubung baik ini membentuk jaringan memainkan peran penting menyebarkan tema-tema utama Islamofobia. Khususnya yang bertindak sebagai sabuk transmisi dari rasisme teoretis ke rasisme populer. Pengaruh kelompok ini sebagian karena kehadiran mereka yang kuat di internet dan sebagian lagi karena penggunaan media sosial yang kuat, dan aktivisme online, yang menghasilkan virulensi Islamofobia virtual yang intens (Chao, 2015; Shooman, 2016).

Politik, gerakan anti-Islam adalah heterogen. Mereka mungkin mendadak, sedikit terorganisir, dan terutama terkait, dalam tindakan mereka, dengan episode lokal individu (misalnya komite warga melawan aula Muslim). Atau memang lebih terstruktur, ditandai militansi agresif, terkadang paramiliter seperti halnya dengan Inggris.

Kelompok ini menggabungkan aktivitas politik formal dengan kampanye jalanan: Patroli Kristen dan sayap paramiliternya. Pasukan Pertahanan Pertama Inggris, telah mengorganisir protes terhadap masjid di banyak kota di Inggris, menyebarkan rumor apokaliptik di penduduk lokal.

Gerakan terkait organisasi anti-Muslim dan partai sayap kanan; mereka mengorganisir dan berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa, demonstrasi, petisi, selebaran, dan pendudukan masjid dan area yang ditujukan untuk ibadah. Mereka menolak kehadiran Islam di ruang publik karena dianggap sebagai unsur pencemaran yang merusak identitas nasional atau kemurnian masyarakat setempat, memperkenalkan kebiasaan terbelakang dan nilai-nilai yang tidak sesuai.

Mereka menggugat imigrasi Muslim atas nama pertahanan budaya tradisional lokal dan identitas agama nasional, dan untuk mempertahankan sekularisme dan modernitas. Awal Mei 2016, Partai sayap kanan Jerman Alternatif untuk Jerman (AfD) mengadakan konferensi di Stuttgart untuk menguraikan manifesto politik partai menjelang pemilihan nasional tahun 2017.

Konferensi ini bagian dari platform ini adalah semua jilbab, menara, dan muazzin Muslim harus dilarang, karena “Islam bukan bagian dari Jerman.” Ini adalah intensifikasi retorika xenofobik AfD yang menakutkan dan memberikan bukti lebih lanjut bahwa sayap kanan politik yang sebelumnya marginal mulai berkembang di Jerman.

Sementara pernyataan terbaru AfD melawan Islam meresahkan Jerman, partai tersebut juga dapat memiliki dampak luas di seluruh benua. Setelah ketua partai AfD Frauke Petry berhipotesis tentang penembakan pengungsi melindungi perbatasan Jerman, AfD diusir dari Kelompok Parlemen Eropa, Partai Konservatif dan Reformis Eropa (ECR).

Sekarang, setidaknya satu dari dua anggota parlemen AfD, Marcus Pretzell, mengatakan dia bermaksud bergabung dengan Gerakan untuk Bangsa Eropa dan Kebebasan (MENF), blok fokus sayap kanan Marine Le Pen di Parlemen Eropa.

Penutup
Demikianlah tesis bahwa Islamofobia sebagai sistem kefanatikan yang tidak hanya didukung dan diperkuat oleh hukum, tetapi juga dilakukan aktor pemerintah, sangat meremehkan skala ancamannya dan proses yang melukai dan mengesahkan perilaku populer tidak dapat dinafikkan (Khaled A. Beydoun, 2018).

Penulis adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fisip USU.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2