Waspada
Waspada » Adat Bermarwah Melayu
Headlines Opini

Adat Bermarwah Melayu

Oleh Shafwan Hadi Umry

Para pejabat selalu mewaspadai kemerosotan psikologi massa, yang dapat meledak sewaktu-waktu dan mengancam persatuan bangsa terutama perlu “pembinaan mental” terutama orang muda, yang mudah dipengaruhi oleh kepentingan tertentu

Ketika seseorang menyebut dirinya Melayu, hal itu baru dapat dilihat pada tingkat kedekatan (afinitas) orang tersebut terhadap kemelayuannya. Bila ia menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan sebagai bahasa ibunya, tingkat keakraban menjadi lebih kuat.

Penanda kemelayuan ini sudah menempatkannya lebih jauh dirinya sebagai orang Melayu dan bukan hanya klaim pribadi (persona/claimed). Bila orang tersebut juga hidup dengan cara Melayu, beradat istiadat Melayu seperti ditandai dengan busana, kuliner, dan yang lain, keterlibatan itu | menjadi lebih tinggi lagi.

Tatkala ia juga beragama Islam maka dia dapat menyelami kehidupan Melayu yang berakar kuat pada kegiatan yang bersifat islami. Misalnya ke masjid, berziarah, merayakan Idul Fitri, atau berpuasa. Agama merupakan pintu masuk bagi klaim sebagai orang Melayu. Istilah masuk Melayu digunakan oleh berbagai pihak untuk mengelompokkan seseorang yang memeluk agama Islam.

Dari seluruh penanda kemelayuan tersebut, penanda bahasa tampaknya menjadi ukuran pokok untuk menyebut seseorang sebagai orang Melayu. Selama seseorang menggunakan bahasa Melayu (dengan berbagai variannya) sebagai bahasa ibunya, secara otomatis dapat disebut sebagai orang Melayu.

Ukuran lain menjadi kriteria kedekatan/afinitas dan kelekatan /kohesivitas ialah berbudaya Melayu, beragama Islam, dan merasa diri sebagai orang Melayu. Keutuhan identitas seseorang sebagai orang Melayu sebagaimana ditulis Venus,(2015) akan terbangun sejalan dengan terpenuhinya keempat kriteria tersebut.

Apabila kita menggunakan bahasa Melayu (bukan bahasa Indonesia sebagai identitas pengikat kemelayuan), maka konsep kemelayuan menjadi lebih luas. Oleh karena masyarakat yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa ibu tersebar mulai dari Aceh Tamiang, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Betawi, Palembang, pesisir Kalimantan, hingga komunitas Loloan di Bali.

Inilah sebabnya PB MABMI melakukan pelantikan pengurus MABMI tingkat daerah di pulau Bali.
Satu hal yang menarik dari fenomena kemelayuan ini adalah kenyataan bahwa perbedaan adat istiadat dan dialek bahasa di antara berbagai kelompok masyarakat tersebut ternyata tidak memunculkan perbedaan signifikan terutama dalam hal pemikiran bahwa “Melayu sahabat semua suku”.

Otoritas Adat

MABMI sebagai rumah besar Melayu perlu, membantu program pemerintah daerah di wilayahnya masing-masing untuk membimbing masyarakat dan warga dalam menghormati dan mengakui otoritas adat. Dalam konteks konflik dan kekerasan, adat dan otoritas agama sering digunakan oleh pejabat pemerintah dan diminta untuk membimbing dan mendidik para perusuh dan orang lainnya yang mungkin rentan ‘diprovokasi’ oleh pihak tertentu yang mengalami kemerosotan psikologis massa.

Para pejabat selalu mewaspadai kemerosotan psikologi massa, yang dapat meledak sewaktu-waktu dan mengancam persatuan bangsa terutama perlu “pembinaan mental” terutama orang muda, yang mudah dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Gagasan bahwa adat dapat digunakan dalam mediasi perdamaian dan ketertiban sering ditekankan dalam diskusi mengenai otonomi daerah.

Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) yang mempunyai “dewan adat“ yang dibentuk dan diperkuat pada tingkat kecamatan dan kota serta kabupaten, dan provinsi diharapkan dapat menjadi telangkai atau bahkan mitra pemerintah. Namun, mandat yang dipercayakan kepada dewan adat ini juga masih belum kuat posisinya, dan pertanyaan mendasar tentang adat siapa yang akan diakui, atau dipromosikan, masih tidak jelas.

Sekalipun demikian, pemerintah bermaksud “meningkat peranan dan nilai-nilai adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam menunjang kelancaran program pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan katahanan nasional serta mendorong partisipasi untuk kesejahteraan setempat.

Sembilan Warisan

Menarik untuk menyimak adanya Sembilan warisan Gubernur Sumatera Utara H. Edy Rahmayadi yang dibentangkan Beliau di hadapan para pemangku kepentingan. Termasuk tokoh Melayu ketika pelantikan Pengurus Wilayah MABMI (11 Maret 2021).

Adapun tujuh dari sembilan pokok warisan itu mencakup, warisan sejarah kota Medan, sarana prasarana olahraga berskala internasional, reindustrialisasi di kabupaten Batubara, infrastruktur, lapangan kerja, integrasi ilmu, warisan budaya (revitalisasi dan pelestarian sejarah Melayu).

Pewarisan budaya yang menjadi sasaran utama sang gubernur adalah merepresentasikan kembalinya para sultan yang selaras dengan adat tatkala kebangkitan terhadap para sultan dan pemangku adat kesultanan sudah lama menjadi fenomena budaya yang layak diperhatikan.

Menurut penelitian sudah ada sepertiga dari 70 kerajaan/kesultanan di Indonesia sudah bangkit kembali. Hampir 70 kerajaan itu masih mempertahankan pewarisnya. Namun, tidak semua dari mereka ini sebagai sultan.

Beberapa di antaranya sebagai penembahan atau pangeran ratu yang kekuasaannya sedikit di bawah sultan, pemangku adat, raja, atau berbagai gelar yang lain.(James Davidson, 2010). Usaha menjaga dan melestarikan warisan arsitektur.

Gagasan kembalinya para sultan dapat membawa keharmonisan sosial dan ini adalah selaras dengan adat. Gagasan ini merupakan modal sosial untuk membangun masyarakat yang beradat dan berkeadaban. Kewibaaan tradisional dari seorang sultan atau pemangku adat kesultnan meski sekadar menjadi simbol, ia dilihat strategis menjadi mitra sanding dengan pemerintah yang bersama-sama memajukan kesejahteraan masyarakatnya.   WASPADA

Penulis adalah Dosen UMN Al Washliyah.

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2