BANDA ACEH (Waspada): Safaruddin MSP (foto) terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Penguruh Provinsi (Pengprov) Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Aceh periode 2022-2026.
Safaruddin yang juga Wakil Ketua DPRA dipercayakan sebagai ketua terpilih oleh pengurus cabang dalam musyawarah provinsi (Musprov) di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh, Sabtu (15/1).
Penetapan pemilihan Ketua Pengprov turut disaksikan oleh Kabid Organisasi dan Kelembagaan PB PBSI, Topan Indrakarsa dan Kabid Pengembangan Daerah PB PBSI, Sudarto Adinugroho.
Dalam sambutan, Safaruddin mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan. Ia berjanji akan ‘memasyarakatkan’ atau menjadikan olahraga bulutangkis sebagai gaya hidup di Aceh.
“Bulutangkis ini bukan hanya untuk mengejar prestasi, tapi juga harus menjadi fashion atau gaya hidup baru. Makanya kita libatkan banyak anak muda dalam kepengurusan,” kata Safaruddin.
Berbicara prestasi, sambung Safaruddin, tidak terlepas dari pembinaan yang dilakukan. Agar pembinaan bisa berjalan dengan baik, juga harus didukung oleh fasilitas yang memadai.
“Saya sudah diskusi dengan Dispora Aceh, saya sedang menyiapkan anggaran setiap tahun 5 miliar melalui pokir saya untuk membangun fasilitas atlet,” kata dia.
Safaruddin mengungkapkan, Aceh tertinggal dari provinsi lainnya terkait infrastruktur olahraga bulutangkis. “Ini menjadi tantangan bagi saya untuk mewujudkan mimpi itu,” ungkap dia.
Begitu juga dalam melahirkan prestasi, ia akan melakukan even zonasi (antar kabupaten/kota). Setelah itu baru ke even tingkat provinsi sebelum atlet Aceh dikirim ke Jakarta.
“Kita sekolahkan mereka di Jakrta sampai mendapatkan jam terbang dan lawan tanding yang lebih berat daripada lokal. Sehingga kita bisa berkompetesi untuk tingkat nasional,” ungkap dia.
Selain itu, Safaruddin yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Gerindra Aceh ini berharap kepada pengurus PBSI Aceh agar dalam mengelola organisasi ada kebersamaan.
Ia tidak ingin mencari kerja di PBSI Aceh. “Bagi saya, prinsip dasar dalam PBSI ini membangun nilai kebersamaan. Provinsi harus bersinergi dengan kabupaten. Organisasi ini harus menjadi wadah silaturahim,” tutup dia. (b04)