Waspada
Waspada » Quo Vadis Industri Olahraga
Olahraga

Quo Vadis Industri Olahraga

Kolom Olahraga Eddi Elison

UPAYA parlemen, pemerintah, dan berbagai pihak merevisi bahkan merombak UU No.3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) setelah dibubarkannya Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) dan pencabutan Permenpora No.009 Tahun 2015 oleh Presiden Joko Widodo,  keterkaitannya dengan masalah industri olahraga sangat erat.

Dalam SKN tentang Industri Olahraga terdapat  Bab XVI dengan 3 Pasal dan 7 ayat, yang dijadikan acuan Menteri Olahraga Imam Nahrowi (saat ini sedang menjalani hukuman sebagai terpidana korupsi-ed), menerbitkan Permen No.010 tentang Pembinaan dan Pengembangan Industri Olahraga Nasional.

Di mana Pasal 1 ayat 2 tertulis: “Pembinaan industri olahraga yang selanjutnya disebut pengembangan adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing pelaku industri olahraga melalui profesi keolahragaan.”

Sedangkan ayat 3: “Pengembangan industri olahraga yang selanjutnya disebut pengembangan adalah usaha untuk memperkuat industri olahraga guna meningkatkan kualitas produk dan/atau yang dapat mendukung prestasi dan pembinaan keolahragaan.”

Berikutnya ayat 11: “Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk memantau dan menilai pelaksanaan dan perkembangan industri olahraga.”

Kita sengaja secara khusus mengutip pasal-pasal tersebut, agar masyarakat olahraga yang selama 15 tahun ber”SKN” belum bisa merasakan secara pasti manfaat dari pasal-pasal tersebut, meskipun sudah dituntun oleh Permenpora No.010 Thn 2015.

Semua itu bisa terjadi karena SKN secara utuh tidak mampu meningkatkan prestasi keolahragaan nasional, sehingga industri olahraga berjalan terbata-bata. Konsekuensi dari melaksanakan kegiatan perindustrian meraih keuntungan, fakatanya justru sebaliknya.

Kompetisi sepakbola yang seharusnya bisa “dijual”, kenyataannya hanya mampu dibeli oleh PT Liga Indonesia Baru, sementara klub-klub yang merupakan pengembang industri  keolahragan nasional sulit dijual kepada sponsor. Cabor lainnya juga mengalami nasib yang sama dengan sepakbola, bahkan sekian banyak yang tidak laku di mata sponsor.

Pemerintah daerah yang diberi izin untuk menjual produksinya seperti Porda atau Porwil tidak ada yang jalan. Hanya di tingkat nasional yang bisa disodorkan kepada pembeli (baca: sponsor) yaitu PON, itupun belum bisa lepas dari sentuhan APBD.

Klub-klub olahraga yang sudah berstatus profesional, seperti sepakbola, bola basket, bola voli, tarung bebas, golf dan lainnya sulit untuk bisa dijadikan “materi jualan” secara khusus atau bebas, karena kualitasnya yang merana.

Masih banyak penggemar sepakbola, bola basket atau voli lebih suka menyaksikan kompetisi berbagai Liga di Eropa/Amerika melalui televisi. Artinya, stasiun tv swasta bahkan stasiun tv pemerintah, lebih suka membeli hak siar liga luar negeri, karena lebih dijual kepada sposor daripada liga-liga di sini karena harus memenuhi izin di luar wewenang Kemenpora.

Akibatnya industri olahraga nasional tetap saja terbata-bata. Semua ini tentu merupakan konsekuensi dari semakin berkembang dan canggihnya teknologi visual membawa dampak membanjirnya informasi. Hal ini belum sempat dikaji pada saat melahirkan SKN tahun 2005.

Belum lagi adanya ketidak-sinkronan peraturan antar kementerian, seperti antara Kementerian Kesehatan dengan Kemenpora. Kemkes melarang pabrik rokok menggunakan kegiatan olahraga sebagai sponsor, “takut” kian banyak lahirnya para perokok, padahal pabrik rokok tidak pernah mengurangi produksinya, malah muncul pabrik rokok baru.

Sementara perokok tidak pula pernah berkurang. Kementerian Keuangan melalui Dirjen Pajak malah senang pabrik tokok mengembangkan usaha dan menaikkan produksinya, karena pemasukan pajak ke kas Negara makin besar.

Kontradiksi antar Kementerian ini, setidak-tidaknya juga menghambat pengembangan dan pembinaan industri olahraga yang harus dilakukan oleh Kemenpora.

Asinkroniasi kebijakan antar Kementerian, bahkan bisa terjadi antar Direktorat dalam Kemenpora, mengantar industri olahraga menjadi kabur untuk dibawa ke mana dan harus dilakukan bagaimana. Jangan lupa di seluruh dunia orang menilai olahraga hanya prestasinya!

Oleh karena itu, UU SKN yang kelak sudah diperbaiki, benar-benar merupakan dasar dan jembatan untuk meningkatkan prestasi olahraga Nasional.#

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2