Permen Seks - Waspada

Permen Seks

  • Bagikan

Oleh S. Satya Dharma

PARA menteri di negeri ini rupanya tak pernah mau berhenti melakukan eksprimen. Sepanjang tahun, dari rezim ke rezim, macam-macam eksprimen dilakukan.

Ya soal ekonomi, sosial, politik, budaya bahkan agama. Yang terbaru, eksprimen Nadiem Makarim soal pendidikan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 30 Tahun 2021.

Permendikbud ini sesungguhnya bagus karena memiliki aspek pencegahan dan penanganan yang berpihak pada korban. Berisi point-point tentang pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Sayang Pasal 5 Ayat 2 Permen ini telah memicu kegaduhan.

Pasal kontroversial itu berisi consent atau persetujuan dari pihak yang melakukan tindakan seksual tersebut. Atau dalam bahasa lain, jika kedua belah pihak setuju, maka perbuatan itu tidak termasuk dalam pasal kekerasan seksual alias dibolehkan.

Sorotan utama memang tertuju pada ayat 2 pasal 5 tersebut. Bunyi pasal 5 itulah yang menuai kritik dan penolakan keras dari banyak kalangan. Tak sedikit pihak yang kemudian menilai Pasal 5 dari Permen yang diproduksi Nadiem Makarim ini sangat bermuatan liberal dan berpotensi melegalkan seks bebas. 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahkan langsung meminta Nadiem mengkaji ulang Permen yang dikeluarkan Kemendikbud itu. Mengapa? Karena, menurut MUI, pasal ini berpotensi menciptakan modus baru dalam prilaku seks bebas, terutama di lingkungan kampus.

Prof. Dr. Purwo Santoso, Rektor Universitas Nadhlatul Ulama Yogyakarta, malah menyebut Permen No. 30 tahun 2021 itu mengandung logika liberal karena yang menjadi acuan adalah perasaan dipaksa dan tidak dipaksa. Dus, kalau suka sama suka, no problem.

Pasal 5 ayat 2 dalam permen produksi Nadiem ini memang menjadi titik sentral dari kontroversi yang muncul. Terutama karena butir “atas persetujuan” dalam ayat itu sangat berpotensi melegalkan seks bebas. Artinya, terhadap terjadinya prilaku seksual, tak ada yang bisa dituntut secara hukum selama kedua pihak bersetuju melakukannya atas dasar suka sama suka. 

Cara pandang seperti itu tentu saja sangat meresahkan masyarakat Indonesia yang mayoritasnya pemeluk agama, terutama Islam. Islam melarang seks di luar nikah dan memberi sanksi hukum yang jelas terhadap perbuatan itu. Namun, di tangan Nadiem, larangan dan sanksi hukum yang ditegaskan oleh agama itu menjadi tidak berarti apa-apa.

Dalam Permendikbud Nomor 30 itu, yang dibahas adalah bila timbulnya korban akibat paksaan, atau akibat melakukan interaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban.

Untuk itu ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi pelaku. Namun kalau ada persetujuan alias suka sama suka bagaimana? Permen itu seolah mengatakan; ya tak apa-apa. Silahkan mbak dan abang mahasiswa melakukannya. Toh tidak dilarang. Pak Menteri membolehkannya.

Jika perspektif itulah yang digunakan, betapa mengerikannya dunia Perguruan Tinggi Indonesia di masa datang. Sedang tidak dibolehkan saja berbagai isu tentang prilaku seks bebas sudah bersilewaran di berbagai kampus.

Apalagi jika dilegalkan.  Entah apalah yang nanti terjadi di kampus-kampus di negeri ini. Mungkin akan ada banyak mbak-mbak mahasiswa yang kuliah sambil menggendong bayinya.

Kholili Hasib, dosen IAI Dalwa Bangil, dalam tuliusannya menyebut, pada dasarnya perbuatan pemaksaan yang membahayakan, termasuk dalam seksual, baik yang disetujui atau tidak disetujui salah satu pihak, adalah perbuatan tidak baik.

Mengutip Imam Nawawi Asy-Syafi’i, Kholili menulis; “Relasi antara suami dan istri harus pada prinsip yang saling menyenangkan, tidak membahayakan keduanya. Prinsipnya adalah ma’ruf (dalam kebaikan).

Konteks aturan tersebut, tulis Kholili, adalah dalam ruang lingkup pernikahan. Antara suami dan istri. Lalu bagaimana jika tidak ada hubungan pernikahan? “Islam menyebutnya perzinahan. Dan zina adalah dosa besar,” tulis Kholili.

Dalam Islam, perbuatan zina termasuk kejahatan seksual dan harus dihukum. Karena itulah kita sangat menyayangkan eksprimen Nadiem Makarim lewat Permen yang diproduksinya ini.

Mestinya Kemendikbud mengatur moral dan akhlak anak didik sejak dari SD hingga Perguruan Tinggi. Bukan malah sebaliknya, mendegradasi moral dan akhlak generasi muda yang sudah semakin parah belakangan ini melalui peraturan yang kontroversial.

Terus terang, kita sangat khawatir dengan ekses yang terjadi bila Permen Nadiem ini tidak dicabut. Permen ini tak bisa sekedar direvisi, tapi harus dicabut dan diganti dengan yang baru. Termasuk mengganti terminologi kekerasan seksual yang digunakan dengan penyebutan sebagai kejahatan seksual.

Terakhir, menteri Nadiem hendaknya tidak mentang-mentang. Mentang-mentang berkuasa lalu bikin peraturan seenaknya dengan menafikan fakta bahwa mayoritas rakyat Indonesia adalah pemeluk teguh agamanya. (*)

  • Bagikan