Waspada
Waspada » BOPI Bubar, Olahraga Pro Ketawa
Olahraga

BOPI Bubar, Olahraga Pro Ketawa

PRESIDEN Joko Widodo melalui Perpres No.112 Tahun 2020, tanggal 26 November 2020, telah membubarkan 10 Lembaga Nonstruktural, termasuk di antaranya BOPI (Badan Olahraga Profesional Indonesia).

Banyak orang yang terkejut atas Keputusan Presiden tersebut, terutama ratusan personel yang berada dalam ke-10 Lembaga tersebut atau pihak-pihak tertentu yang selama ini “bermain” dengan Lembaga-lembaga tersebut.

Khusus terhadap BOPI Perpres juga sekaligus mencabut Peraturan Menpora No.0009 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Susunan Organisasi BOPI.

Seperti ditetapkan Menpora, antara lain, BOPI berwenang membina, pengembangan, pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan olahraga profesional Indonesia.

Selanjutnya antara lain memperinci UU No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahraan Indonesia, terkait tentang Olahraga Pro yang dilakukan untuk memperoleh pendaparan dalam bentuk uang atau bentuk lain, yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

Demikian juga ditetapkan, setiap orang yang berolahraga untuk memproleh dalam bentuk uang atau bentuk lainnya dilakukan atas dasar kemahiran berolahraga.

Juga pembinaan dan pengembangan olahraga sebagai proses kegiatan yang ditujukan untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja dan peningkatan pendapatan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang didasarkan kemahiran berolahraga.

Kita mengutip beberapa keputusan yang ditetapkan Menpora No.0009, agar masyarakat mendapat gambaran, betapa besar peranan BOPI. Namun pada kenyataannya, Kemenpora tidak konsekuen atas keputusannya; dengan meredupnya penyediaan dana, agar BOPI dapat mengimplementasikan tugasnya.

Konsekuensinya BOPI hanya “matang” di atas kertas. Apalagi sesuai dengan perkembangan kemajuan keolahragaan dunia, sekian banyak cabang olahraga di Indonesia umumnya lebih hidup keprofesionalannya dari pada masih berfungsi amatir. Artinya pembinaan peningkatan prestasi juga menjadi tugas BOPI pada dasarnya telah ditangani klub-klub cabor.

Bukan hanya cabor sepakbola yang maju pesat keprofesionalannya, tapi juga beberapa jenis pertarungan bebas, golf, bola basket, bola voli, tinju dan lain-lain.

BOPI juga terkendala untuk menetapkan cabor bulutangkis sebagai olahraga pro, karena Badan Bulutangks Internasional tidak pernah menetapkan cabornya sebagai pro, melainkan hanya pemainnya, sehingga bulutangkis bagaikan tidak punya kaitan dengan BOPI. Padahal pemainnya jelas menjadikan cabor tersebut sebagai profesi.

Dengan apa yang kita kemukakan di atas, sebagai mantan pengurus BOPI (2015-2019), jelas bisa melukiskan, bahwa selama 6 tahun sejak pembentukannya, BOPI sama sekali tidak punya kemampuan untuk membina cabor pro, mengawasi, meningkatan prestasi, atau turut mengambangkan industri keolahragaan.

Dengan alasan/dasar itu wajar jika Presiden kemudian memutuskan membubarkan BOPI. Percuma ada BOPI karena tidak mampu memfungsikan tugasnya sebagai yang termaktup dalam UU SKN dan Keputusan Menpora 0009.

Oleh karena itu berbeda dengan ratusan orang yang terkejut atau kecewa, terhadap terbitnya Perpres No.112/2020, sekaligus mencabut SK Menpora 0009, kita justru menyambut keputusan tersebut. Sungguh merupakan suatu kewajaran terbitnya Perpres tersebut. Apalagi Kemenpora setidak-tidaknya dapat menghemat dana operasinya.

Pantas juga jika beberapa pengelola cabor pro tertawa dan memberi sambutan khusus atas Perpres tersebut, karena mereka terlepas dari “jeratan” atas pengawasan yang selama ini dilakukan BOPI, miasalnya sepakbola, tarung bebas dan lain-lain.

Saat ini tidak perlu lagi para pengelola klub sepakbola menyembunyikan kontrak pemainnya atau mengharuskan memperoleh rekomendasi dari BOPI untuk pemain-pemain asingnya, agar dapat izin tinggal atau memperoleh izin bekerja. Semua bisa langsung ke Imigrasi, Kementerian Tenaga Kerja atau Kepolisian.

Masalah yang dihadapi Kemenpora dan Pengelola Cabor Pro, serta KONI adalah membahas dan menyiapkan revisi UU SKN, karena sebagian materi isinya tidak sinkron lagi dengan bubarnya BOPI, selain tidak lagi “tune in” dengan kemajuan keolahragaan dunia yang menjamah keolahragaan berbagai cabor nasional sebagai cabor pro.

Komisi X DPR RI pantas telah berinisiatf menghimpun berbagai informasi dan data baru untuk merevisi SKN No.3/2005,  maklum sudah berusia 15 tahun.#

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2