OKI Sikapi 3 Permasalahan Bangsa

MEDAN (Waspada): Organisasi Kemahasiswaan Islam (OKI) Kota Medan menggelar Diskusi Bersama di Warung Community Jl. Sisingamangaraja, Medan, Jumat (6/9).

OKI Sikapi 3 Permasalahan Bangsa
Para mahasiswa yang tergabung dalam OKI foto bersama usai melaksanakan diskusi menyikapi permasalahan bangsa, Jumat (6/9) di Medan. Waspada/Ist

OKI yang beranggotakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMA) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) membahas 3 topik permasalahan bangsa yaitu, kerusuhan di Papua, wacana kenaikan iuran BPJS dan rencana pemindahan Ibukota Indonesia.

Ketua Umum IMM Kota Medan Angga Fahmi mengatakan, bahwa konflik dan kerusuhan berkepanjangan yang terjadi di Papua salah satunya disebabkan kesalahpahaman yang lambat diantisipasi pemerintah. Selain itu,  kurang tegasnya penindakan pada orang-orang yang menyebar fitnah dan provokator sehingga gejolak amarah warga Papua tetap terjadi sampai saat ini.

"Jadi, langkah solusinya ialah Pemerintah Pusat (Presiden RI), Pemerintah Provinsi yang terkait, Kapolri, Panglima, tokoh agama, tokoh adat, kepala suku harus duduk bersama-sama untuk merajut lagi persaudaraan dan menyelesaikan keseluruhan konflik yang terjadi sehingga permasalahan ini tidak semakin melebar dan rumit untuk diselesaikan," ujar Angga.

Angga juga mendesak pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk benar-benar mensejahterakan seluruh warga yang ada di Papua. "Karena Papua adalah salah satu bagian dari NKRI yang memiliki sumber daya alam sangat melimpah, harus kita pertahankan bersama-sama,"  ujar Angga.

Sementara itu, Ketua Umum PMII Kota Medan Ali Rahman mengatakan, dengan beredarnya berita pemerintah berencana akan menaikkan iuran BPJS dari berapa kelas yang ada, menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, pemerintah hari ini tidak bisa mengendalikan ekonomi negara dikarenakan kurangnya pengawasan terhadap program BPJS yang selama ini dikendalikan pemerintah itu sendiri, pemerintah mengakui adanya defisit atau penurunan terhadap BPJS.

"Ada apa ini, kenapa bisa sampai terjadi, seharusnya pemerintah mempunyai beberapa kajian terlebih dahulu sebelum membuat berita yang meresahkan masyarakat khususnya BPJS, apalagi akan menaikkan iuran BPJS pada awal Januari 2020," jelas Ali Rahman seraya menegaskan bahwa seluruh mahasiswa menjerit sekaligus menolak rencana kenaikan iuran BPJS tersebut.

Sedangkan Ketua Umum KAMMI Medan Hadi Mansyur meyakini, bahwa pemindahan ibukota negara terkesan sangat terburu-buru, masih banyak hal-hal prioritas yang meski didorong oleh pemerintah saat ini, berkaitan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil, pendidikan dan kesehatan yang mahal, lapangan pekerjaan yang sulit, serta kebijakan-kebijakan yang belum berpihak kepada rakyat. 

"Kita tidak menginginkan mega proyek pemindahan ibukota pada akhirnya menjadi beban negara dan tidak memberikan solusi bagi perbaikan negara hari ini," ujar Hadi Mansyur.

Hadi Mansyur mengajak sesama anak bangsa harus menjaga keutuhan NKRI, Papua adalah bagian dari Indonesia. "Indonesia adalah kita semua dan tentunya para mahasiswa sebagai agen of social control harus menyuarakan hak-hak rakyat, mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan harus ikut mendorong upaya percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

"Rencana pemerintah ingin menaikkan iuran BPJS 100% pada 1 Januari 2020 harus sama-sama kita tolak karena ini sangat berdampak buruk bagi masyarakat miskin yang nantinya tidak mampu untuk membayar iuaran tersebut," ujarnya.

Terkait pemindahan ibukota, pihaknya akan mendukung jika untuk kepentingan ummat dan kesejahteraan rakyat Indonesia  namun jika ini hanya kepentingan pribadi atau kelompok elit pejabat dan pihak pihak asing maka secara tegas kami menolaknya.(h04)