Waspada
Waspada » Waspadai Potensi Konflik Pilkada Yang Dipicu Eksploitasi Keragaman
Nusantara

Waspadai Potensi Konflik Pilkada Yang Dipicu Eksploitasi Keragaman

JAKARTA (Waspada): Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR), dan lembaga penyelenggara pemilu sebaiknya mewaspadai konflik yang dipicu oleh eksploitasi keragaman Indonesia dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020.

Hal itu disampaikan Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Andriana Elisabeth dalam webinar Universitas Pertahanan (Unhan) Indonesia dalam rangka puncak perayaan Hari Perdamaian Dunia, Senin (21/9). Selain Andriana, pembicara lainnya adalah mahasiswa program doktor Unhan yang juga Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Moch. Afifudin.

Menurut Andriana, konflik horizontal terjadi karena ketidaksetaraan sosial yang menimbulkan gesekan-gesekan sosial dan berpotensi menjadi konflik politik bahkan perang saudara. Karena ketidaksetaraan, maka akan terjadi perbedaan sosial berdasarkan etnis, suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

“Kemudian akan berpotensi lebih besar dalam konteks masyarakat yang beragam. Kalau dalam perspektif perdamaian dunia, keberagaman itu harus menjadi sumber kekayaan. Tetapi kalau melihat konteks konflik, maka keberagaman ini bisa menjadi sumber persoalan,” kata Andriana.

Ditegaskan Adriana bahwa harus ada upaya sejak awal mencegah jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti konflik terjadi di Sampit, Ambon, dan lain-lain.

“Jadi beberapa catatan ini bahwa Indonesia potensial muncul kerusuhan berbasis masalah sosial yang tidak selalu diupayakan segera diselesaikan. Ini bahaya laten menurut saya dan harus menjadi catatan kita,” katanya.

Terlebih, kerawanan pilkada kali ini juga menyangkut pandemi Covid-19. Masalah-masalah terkait penanganan pandemi di suatu wilayah yang melaksanakan pilkada harus segera diselesaikan. Selain itu, di tengah pandemi ini juga punya masalah terkait persoalan pemotongan anggaran, data korban, hingga masyarakat yang tidak paham keberadaan Covid-19.

“Ini juga akan mengganggu proses pilkada kalau masyarakat tidak diberi pemahaman bagaimana bahayanya Covid-19,” paparnya.

Menyoal kerawanan politik, Andriana meminta agar memperhatikan isu netralitas penyelenggara dan ASN, eksploitasi identitas, keterbatasan infrastruktur teknologi/sistem informasi, dan masalah transportasi.

“Berikut tentang keamanan, karena beberapa waktu lalu sudah terjadi pembunuhan di salah satu staf KPU di wilayah pegunungan tengah Papua. Kita harus perhatikan betul keselamatan petugas dalam konteks Pilkada, juga dalam bentuk-bentuk intimidasi atau yang lain, terutama ini kondisi di daerah konflik,” urainya.

Andriana berharap dalam berkampanye para calon didorong berdebat soal topik bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara riil di tengah pandemi.

Selanjutnya, bagi sejumlah masyarakat, pilkada juga adalah momentum mendapatkan keuntungan ekonomi. Maka harus ada pengawasan bagi penerima dan pemberi uang. Di Korea Selatan, tidak hanya yang memberi, tetapi yang menerima juga diproses secara hukum.

Secara nasional, sambung Adriana, para pasangan calon harus bertanggung jawab merawat keberagaman Indonesia. Yang belakangan cukup mengganggu adalah masalah intoleransi. “Mereka-mereka inilah yang seharusnya bertanggung jawab merawat keberagaman kita,” tandas dia.

Sedangkan, partai politik berperan meningkatkan kapasitas para calon. Parpol harus memastikan bahwa kepala daerah yang nanti terpilih harus lebih baik daripada pemimpin sebelumnya.

“Parpol juga harus mengedukasi ke pemilih tentang bahaya politik uang. Walaupun ini di tengah pandemi banyak yang kesulitan ekonomi, jangan sampai terjadi pragmatisme di situ,” kata Adriana

Sementara itu, Hasto Kristiyanto, mengatakan bahwa pilkada harus berjalan di tengah krisis pandemi covid-19. Sebab tidak boleh dibiarkan kepemimpinan daerah yang sudah selesai menjadi tidak legitimate dalam membuat keputusan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada.

“Bagaimana menghadapj pilkada di tengah pandemi? Kuncinya adalah disiplin nasional. Disiplin menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak. PDIP sudah mengusulkan kepada KPU, kampanye massa itu benar-benar dibatasi 50 orang dengan ketat. Kami mengeluarkan instruksi bagi anggota partai yang melanggar protokol covid kami akan berikan sanksi,” kata Hasto.

Terkait konflik, Hasto mengatakan pihaknya mendorong penyempurnaan dan konsolidasi sistem demokrasi. Ketika sistem politiknya sudah tidak mampu meningkatkan akuntabilitas, berbiaya mahal, maka competitiveness Indonesia otomatis akan berkurang.

“Kita juga perlu melakukan konsolidasi hukum dan juga kebudayaan. Sebagai bangsa timur, pemilu bukan menang-menangan. Pemilu itu seharusnya dalam konteks untuk mencari pemimpin yang baik dan negarawan,” katanya.

“Karena itulah kami tegaskan Pancasila harus menjadi alat pemersatu bagi lahirnya pemimpin negarawan. Dan demokrasi Pancasila itu harus mendasari pelaksanaan sistem pemilu itu sendiri,” imbuh Hasto. (irw)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2