JAKARTA (Waspada): Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin merespon positif pernyataan Prabowo Subianto yang mengeluhkan proses di demokrasi Indonesia yang mahal dan melelahkan.
Menurut Sultan, keluhan Prabowo merupakan isyarat penting dan tidak perlu ragu, apalagi malu untuk kembali ke sistem pemilu (pemilihan umum) terdahulu, dimana presiden dan wakil presiden dipilih secara tidak langsung melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Sebagai bangsa, Indonesia harus percaya diri dan mempertahankan nilai-nilai dalam praktek kenegaraan yang digariskan Pancasila dan UUD 1945. Harus kita akui bahwa proses demokrasi yang liberal seperti sekarang ini sangat jauh dari karakter demokrasi Pancasila”, ujar Sultan melalui keterangan resminya, Rabu (6/3/2024), di Jakarta.
Pemilu langsung dalam demokrasi liberal, kata Sultan, lebih besar mudharatnya daripada manfaat daulat rakyat yang ingin kita capai. Sampai kapanpun, praktek politik yang high cost dan menghalalkan segala cara akan selalu mewarnai proses pemilu langsung.
“Akibatnya akan selalu ada dugaan kecurangan dan potensi konflik horizontal di setiap pemilu. Padahal pemilu hanyalah alat atau mekanisme demokrasi yang tidak lebih penting daripada kualitas kepemimpinan nasional yang dihasilkan”, tegasnya.
Kualitas pemimpin dan kepemimpinan nasional, sambungnya, tidak bisa hadir dengan proses demokrasi dan sistem pemilu yang debatable dan memungkinkan penggunaan money politic (politik uang) dalam jumlah besar.
” Kami menyambut baik sikap dan pengakuan politik Pak Prabowo terkait hal ini. Jangan kita membiarkan bangsa terjebak dalam lingkaran setan pemilu yang selalu memicu konflik politik oleh para pemilik modal”, tandasnya.
Pemilu tak langsung, lanjutnya, tidak terkait dengan gaya kepemimpinan seorang presiden yang dipilih lembaga perwakilan atau parlemen. Maka tidak relevan mengaitkan sistem pemilu tidak langsung dengan kepemimpinan orde Baru yang cenderung otoriter.
Sultan mengharapkan agar presiden terpilih nanti memiliki political will (keinginan politik) untuk memperbaharui sistem politik di Indonesia, sehingga demokrasi Indonesia memiliki karakter yang sesuai dengan semangat kebangsaan dan budaya yang luhur berdasarkan Pancasila.
Tentu, pada akhirnya akan menghasilkan pemimpin nasional yang dibutuhkan bangsa dalam membangun negara. Pemimpin yang mampu menghadirkan kesejahteraan sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia”, tutupnya. (j05)
