Waspada
Waspada » Wakil Ketua DPD: Draf Revisi UU Pemilu Sudah Pada Jalur Yang Benar
Nusantara

Wakil Ketua DPD: Draf Revisi UU Pemilu Sudah Pada Jalur Yang Benar

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin (Ist)

JAKARTA (Waspada):
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengatakan kehidupan demokrasi kita harus bergerak progresif kearah kemajuan. Kehidupan politik kita harus mampu bertransformasi menuju demokrasi substansial.

Karenanya, lanjut Sultan Rancangan Undang Undang Pemilihan Umum ( RUU Pemilu ) yang akan dibahas DPR bukan akhir dari perbaikan demokrasi kita, tapi harus dijadikan landasan pijakan awal (starting point) yang tepat.

Dan saat ini, poin-poin krusial dalam draft revisi sudah berada pada jalur yang benar, tukas Sultan B Najamudin, dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Sabtu (30/01/2021) di Jakarta.

Senator dari Bengkulu ini juga menambahkan, bahwa regulasi yang dihadirkan harus mampu meminimalisir serta menghadirkan konsekuensi hukum bagi praktek-praktek buruk dalam pemilu (mahar, money politic, abouse of power, isu identitas, keberpihakan penyelenggara, politik dinasti, dll) yang sudah pasti tentu menciderai demokrasi.

“Untuk demokrasi yang baik ada persyaratan yang harus dipenuhi negara, yaitu kebebasan berserikat dan menyampaikan pikiran, akuntabilitas publik, transparansi, prinsip mayoritas, pemilu yang teratur. Dan, persamaan kedudukan untuk semua warga negara, partisipasi yang terbuka untuk semua rakyat, tumbuhnya civil society, siklus pergantian kepemimpinan yang teratur, penyelesaian konflik secara damai, serta menjunjung tinggi perbedaan, peradilan yang bebas dan mandiri, dan adanya kebebasan pers.
Ruh RUU Pemilu saat ini sudah kearah sana, tandasnya.

Sultan B Najamudin juga menyoroti khusus poin kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dari 4 persen menjadi 5 persen.

Menurutnya hal tersebut salah satu kebutuhan dalam kepemiluan kita.

Untuk membentuk sistem presidensial yang kuat dibutuhkan dukungan parlemen yang dapat menjadi “mitra kritis” agar pemerintahan dapat berjalan efektif.

Saat ini pemerintah kita menunjukkan upaya menata kembali sistem pemilu kita agar menghasilkan partai politik minimal dalam kuantitas, tapi optimal dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Idealnya mungkin cukup dengan 5-7 partai politik,” ujarnya.

Dia menilai hampir semua partai politik yang ada di Indonesia masih memiliki (platform arah program) yang sama dan tidak jauh berbeda bagi publik.

“Justru dengan keinginan bahwa revisi Undang-Undang ini tidak berubah tiap 5 tahun sekali dan bisa digunakan selama 15 hingga 25 tahun kedepan, maka bila perlu ambang batas ini bisa dinaikkan bukan hanya 5 persen, tapi 7-9 persen, dan ini adalah opsi yang tepat”, tegasnya.

Selain menaikkan ambang batas parlemen, yang perlu menjadi pertimbangan pemikiran kita bersama, menurutnya adalah memastikan parlemen tetap kuat menjalani peran legislatif ditengah dominasi koalisi pemerintah nantinya yang berefek pada penguatan demokrasi kita.

“Jadi sebenarnya perbaikan kedepan bukan hanya terbatas pada prosedural tekhnis semata (jumlah kursi di parlemen), namun yang lebih penting bagaimana memastikan kualitas hasil Pemilu dengan mendorong parpol untuk berbenah serius dalam mempersiapkan sistem ditubuhnya agar terjadi regenerasi kepemimpinan nasional yang bertekad mewujudkan misi kebangsaan kita bersama”, pungkasnya.

Sebagaimana diketahui Draft revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) sudah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2021. Terdapat beberapa perubahan mengenai pemilu dibanding Undang-Undang sebelumnya, yakni UU Nomor 7 tahun 2017.

Dalam draft yang akan dibahas oleh DPR ada beberapa poin penting perubahan yang akan diusulkan, misalnya tentang pelaksanaan pemilu nasional yang akan digelar 2024, larangan eks HTI dilarang untuk berpartisipasi sebagai peserta pemilihan calon, calon anggota legislatif hingga calon kepala daerah, syarat pendidikan capres-caleg minimal lulusan perguruan tinggi, capres wajib masuk (anggota) partai politik, sanksi mahar capres, ambang parliamentary threshold menjadi 5 persen, ambang batas tingkat DPRD dan wacana menggunakan E-voting. (J05)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2